Jakarta (addakwah.com) - Setelah Ribka Tjiptaning dan Rieke Dyah Pitaloka, anggota FPDIP Nursuhud menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Nursuhud diperiksa terkait kasus pembubaran paksa oleh sejumlah ormas di Banyuwangi.
"Pemeriksaan pertama, tadi apa yang kami sampaikan adalah seperti apa yang kami lihat di lapangan. Bagamana kekerasan yang dilakukan oleh beberapa oknum warga Banyuwangi terhadap kegiatan sosialisasi bidang kesehatan dan tenaga kerja itu," ujar Nursuhud di sela-sela pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Senin (26/7/2010).
Nursuhud mengaku, penyidik baru mengajukan 4 pertanyaan. Ia juga akan menyerahkan sejumlah data-data kepada penyidik.
"Karena kita kan ada data-data penting, data yang disampaikan teman kami yang ada di ruang depan restoran pada siang itu," jelasnya.
Menurut Nursuhud, ia mendapat informasi bahwa ada oknum aparat yang memberitahu acara pertemuan setempat kepada sejumlah ormas. Informasi itu, ia dapatkan berdasarkan kesaksian seorang bernama Kyai Anan.
"Ketika menemui kami di kantor Cabang PDIP Banyuwangi yang menyampaikan bahwa informasi pertemuan itu dia dapatkan dari Dandim dan Kapolres, ini aneh menurut saya," tandasnya.
Nursuhud menduga, ada pihak-pihak tertentu yang membekingi ormas-ormas sehingga berani membubarkan paksa kegiatan tersebut. "Kami duga FPI tidak berani bertindak tanpa beking. Saya yakin ada itu, orang-orang yang bubarkan ada beking," tudingnya.
Sebelumnya, diberitakan 3 anggota DPR Ribka Tjiptaning, Rieke Dyah Pitaloka (Oneng) dan Nursuhud menggelar pertemuan di salah satu restoran di Banyuwangi bersama masyarakat setempat pada 24 Juni. Acara tersebut tiba-tiba dibubarkan paksa oleh sejumlah ormas. Acara yang digelar Ribka Cs dinilai sebagai pertemuan keturunan PKI dan dianggap sebagai gerakan Neo-PKI.
(ape/fay)(sumber: detik.com)
Senin, 26 Juli 2010
Korban Minta Presiden Bongkar Tabir Hitam Tragedi Kudatuli
Jakarta (addakwah.com) - Empat belas tahun sudah peristiwa berdarah Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) di kantor DPP PDI, Jl Diponegoro 58, Jakarta Pusat terjadi. Namun, luka para korban masih belum terobati sampai kebenaran mengenai tragedi tersebut terungkap.
Tepat pada peringatan ke empat belas tahun, para korban menuntut Presiden membuka tabir gelap tragedi tersebut.
"Kami minta pada Presiden untuk membuka tabir gelap tragedi ini. SBY harus berani membongkar dalang pelaku pelanggaran HAM berat ini. Terlebih saat itu ia juga menjadi salah satu orang yang terlibat. Ia harus berani bertanggung jawab," kata ketua Forum Komunikasi Kerukunan 124, Arnoldus Noldy, usai acara peringatan 14 tahun tragedi 27 di bekas Kantor DPP PDI, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (27/7/2007).
Pemerintah, terutama SBY, menurut Noldy mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengungkap tragedi ini. Kalau tidak, artinya pemerintah sudah mengkhianati masyarakat.
"Kenapa sampai sudah empat belas tahun, peristiwa ini masih terombang-ambing? Makanya harus segera diselesaikan, kalau tidak ini pengkhianatan pada masyarakat. Sampai saat ini, hukum kita masih jalan di tempat," kata dia.
Sambil mengenang kejadian yang dialaminya empat belas tahun silam, Noldy mengatakan, ia dan 123 korban lainnya sudah dilukai keadilannya. Kejadian ini telah merenggut nama baik mereka.
"Saat itu, kami sedang menjaga kantor DPP PDIP sebagai Satgas Pendukung Megawati yang dinyatakan menang sebagai Ketua Umum PDIP hasil kongres Surabaya. Tapi mereka, penguasa yang kejam berusaha mengambil alih kantor kami dengan cara yang anarkis. Kami dilempari batu, banyak yang tewas tanpa jejak. Dan kami 124 orang yang hidup malah dijadiakn tersangka. Bayangkan, kami yang diserang, malah kami yang dijadikan tersangka? Apa itu yang namanya keadilan? " keluh Noldy.
Menurut Noldy, saat itu Presiden SBY yang tengah menjabat sebagai Kasdam Jaya juga memiliki andil atas terjadinya tragedi tersebut.
"Ini konspirasi dari pemerintah Orde Baru. Dan SBY juga ikut di sana, sudah seharusnya dia bertanggung jawab," ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta agar jenderal-jenderal yang diduga terlibat segera diusut.
"Tidak hanya SBY, tapi semua jenderal-jenderal yang terlibat harus segera diusut mereka harus bertanggung jawab. Pemerintah juga harus mengembalikan nama baik kami para korban yang malah dijadikan tersangka. Nama kami sudah cacat di mata hukum atas tuduhan yang tidak kami lakukan," kata dia.
(ayu/nwk)(sumber: addakwah.com)
Tepat pada peringatan ke empat belas tahun, para korban menuntut Presiden membuka tabir gelap tragedi tersebut.
"Kami minta pada Presiden untuk membuka tabir gelap tragedi ini. SBY harus berani membongkar dalang pelaku pelanggaran HAM berat ini. Terlebih saat itu ia juga menjadi salah satu orang yang terlibat. Ia harus berani bertanggung jawab," kata ketua Forum Komunikasi Kerukunan 124, Arnoldus Noldy, usai acara peringatan 14 tahun tragedi 27 di bekas Kantor DPP PDI, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (27/7/2007).
Pemerintah, terutama SBY, menurut Noldy mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengungkap tragedi ini. Kalau tidak, artinya pemerintah sudah mengkhianati masyarakat.
"Kenapa sampai sudah empat belas tahun, peristiwa ini masih terombang-ambing? Makanya harus segera diselesaikan, kalau tidak ini pengkhianatan pada masyarakat. Sampai saat ini, hukum kita masih jalan di tempat," kata dia.
Sambil mengenang kejadian yang dialaminya empat belas tahun silam, Noldy mengatakan, ia dan 123 korban lainnya sudah dilukai keadilannya. Kejadian ini telah merenggut nama baik mereka.
"Saat itu, kami sedang menjaga kantor DPP PDIP sebagai Satgas Pendukung Megawati yang dinyatakan menang sebagai Ketua Umum PDIP hasil kongres Surabaya. Tapi mereka, penguasa yang kejam berusaha mengambil alih kantor kami dengan cara yang anarkis. Kami dilempari batu, banyak yang tewas tanpa jejak. Dan kami 124 orang yang hidup malah dijadiakn tersangka. Bayangkan, kami yang diserang, malah kami yang dijadikan tersangka? Apa itu yang namanya keadilan? " keluh Noldy.
Menurut Noldy, saat itu Presiden SBY yang tengah menjabat sebagai Kasdam Jaya juga memiliki andil atas terjadinya tragedi tersebut.
"Ini konspirasi dari pemerintah Orde Baru. Dan SBY juga ikut di sana, sudah seharusnya dia bertanggung jawab," ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta agar jenderal-jenderal yang diduga terlibat segera diusut.
"Tidak hanya SBY, tapi semua jenderal-jenderal yang terlibat harus segera diusut mereka harus bertanggung jawab. Pemerintah juga harus mengembalikan nama baik kami para korban yang malah dijadikan tersangka. Nama kami sudah cacat di mata hukum atas tuduhan yang tidak kami lakukan," kata dia.
(ayu/nwk)(sumber: addakwah.com)
MA: Kehilangan Kendaraan Saat Parkir Wajib Diganti Pengelola
Jakarta (addakwah.com) - Angin segar berhembus dari Jalan Medan Merdeka Utara. Bagi masyarakat yang
pernah kehilangan kendaraan, baik sepeda motor atau mobil bisa menggunakan dasar putusan Mahkamah Agung (MA) ini untuk minta ganti rugi pengelola parkir.
Lewat putusan Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 21 April 2010, setiap penyedia layanan parkir wajib mengganti kendaraan yang hilang dengan sejumlah uang senilai kendaraan yang hilang.
Putusan yang baru keluar baru-baru ini berdasarkan permohonan PK perkara 124
PK/PDT/2007 yang diajukan oleh PT SPI, sebuah perusahaan layanan parkir. PT SPI meminta PK atas putusan kasasi yang memenangkan konsumennya, Anny R Gultom untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.
Sayangnya, putusan PK yang dibuat oleh 3 hakim agung yaitu Timur P Manurung,
Soedarno dan German Hoediarto menguatkan putusan Kasasi yaitu PT SPI harus
mengganti kendaraan yang hilang.
“Dengan putusan tersebut maka pengelola parkir tidak dapat lagi berlindung
dengan klausul baku pengalihan tanggung jawab yang berbunyi 'segala kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir'," kata kuasa hukum Anny, David Tobing kepada detikcom, Senin (26/7/2010).
PK ini otomatis menguatkan 3 putusan di bawahnya yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta serta Putusan Mahkamah Agung.
“Artinya, PT SPI harus membayar mobil hilang senilai Rp 60 juta. Dengan
putusan ini maka telah menjadi yurisprudensi dan harus diikuti oleh pengelola parkir dimana pun,” tambahnya.
Nah, bagi masyarakat apabila kehilangan kendaraan d tempat parkir, bisa segera dimintakan ganti rugi. Apabila pengelola ingkar dan berdalih tak bertanggungjawab, putusan MA ini bisa jadi landasan hukum menggugat.
(asp/nwk)(sumber: detiknews.com)
pernah kehilangan kendaraan, baik sepeda motor atau mobil bisa menggunakan dasar putusan Mahkamah Agung (MA) ini untuk minta ganti rugi pengelola parkir.
Lewat putusan Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 21 April 2010, setiap penyedia layanan parkir wajib mengganti kendaraan yang hilang dengan sejumlah uang senilai kendaraan yang hilang.
Putusan yang baru keluar baru-baru ini berdasarkan permohonan PK perkara 124
PK/PDT/2007 yang diajukan oleh PT SPI, sebuah perusahaan layanan parkir. PT SPI meminta PK atas putusan kasasi yang memenangkan konsumennya, Anny R Gultom untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.
Sayangnya, putusan PK yang dibuat oleh 3 hakim agung yaitu Timur P Manurung,
Soedarno dan German Hoediarto menguatkan putusan Kasasi yaitu PT SPI harus
mengganti kendaraan yang hilang.
“Dengan putusan tersebut maka pengelola parkir tidak dapat lagi berlindung
dengan klausul baku pengalihan tanggung jawab yang berbunyi 'segala kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir'," kata kuasa hukum Anny, David Tobing kepada detikcom, Senin (26/7/2010).
PK ini otomatis menguatkan 3 putusan di bawahnya yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta serta Putusan Mahkamah Agung.
“Artinya, PT SPI harus membayar mobil hilang senilai Rp 60 juta. Dengan
putusan ini maka telah menjadi yurisprudensi dan harus diikuti oleh pengelola parkir dimana pun,” tambahnya.
Nah, bagi masyarakat apabila kehilangan kendaraan d tempat parkir, bisa segera dimintakan ganti rugi. Apabila pengelola ingkar dan berdalih tak bertanggungjawab, putusan MA ini bisa jadi landasan hukum menggugat.
(asp/nwk)(sumber: detiknews.com)
Warga Bacok Ketua RT Gara-gara Raskin Berkurang
Hal tersebut dituturkan oleh "Rid" alias Embek (53) warga jalan 9 November Rt 08 Kelurahan Banua Anyar Kota Banjarmasin, Minggu, di Kepolisian Sektor (Polsek) Banjarmasin Timur. Embek diamankan karena membacok Ketua RT-nya.
Embek menyerahkan diri diantar oleh pihak keluarganya ke Poltabes Banjarmasin. Dia mengatakan dirinya membacok korban karena emosi.
Kepala Unit Polsek Banjarmasin Timur, Iptu Nur Rochim di Banjarmasin, Minggu, mengemukakan berdasarkan hasil pemeriksaan, perkelahian antara Embek dengan Ican terjadi pada Sabtu (24/7) sekitar pukul 19.00 WIT di depan rumah korban.
Rochim menjelaskan, Embek mendatangi Ican untuk meminta kupon pengambilan beras jatah untuk rakyat miskin di kelurahan namun korban tidak memberi.
Dua pria itu berdebat hingga emosi lalu baku hantam. Embek pulang ke rumah untuk mengambil mandau dan kembali lagi menghampiri Ican. Korban saat itu sudah bersiap dengan tombak.
Ican menyerang Embek dengan menganyun tombak tersebut ke arah Embek dan mengenai pelipis mata sebelah kiri, tombakpun dengan sekuat tenaga dipegang oleh Embek hingga lepas dari genggaman Ican.
Setelah tombak lepas dari tangannya, Ican lari tapi Embek terus mengejar hingga sampai di rawa-rawa, Embek menganyun parang dan mengenai kaki Ican hingga korban jatuh, Embekpun memanfaatkannya dengan mengayunkan secara bertubi-tubi ke arah Ican dan melukai bagian Kaki, tangan, punggung dan pinggang belakang.
Embek berhenti membacok setelah tahu korbannya tak berdaya. Embekpun lari dan Ican dibawa warga ke RSUD Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan medis terhadap luka yang dideritanya.
Karena merasa bersalah akhirnya pada Minggu (25/7) sekitar pukul 11.00 WITA tersangka diantar oleh pihak keluarga menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib.
Selain menyerahkan diri, Embek juga membuat pengaduan terhadap Ican dengan tuduhan membuat dia terluka saat baku hantam.
Kepada wartawan , Embek mengatakan Ican baru menjabat sekitar lima bulan dan dia menduga ketua RT itu melakukan pengurangan jatah beras miskin.
Alasan Embek, selama lima bulan warga hanya mendapatkan jatah beras miskin 10 liter setiap bulannya sedangkan sebelum Ketua RT dijabat Ican, jatah Raskim 15 kilogram atau sekitar 19 liter setiap bulannya.(ANT/A038)
8 Orang Tewas Dalam Serangan Udara AS di Pakistan
Serangan terakhir itu menambah jumlah kematian menjadi delapan, setelah sebelumnya empat gerilyawan tewas di Waziristan Selatan dalam serangan pertama pesawat tak berawak AS pada hari itu.
Rudal-rudal dalam serangan kedua ditujukan ke desa Dargah Mandi di daerah pinggiran Miranshah, kota utama di Waziristan Utara, kata seorang pejabat keamanan kepada AFP.
"Serangan itu menewaskan empat militan dan melukai dua orang," katanya.
Serangan pesawat tak berawak itu dikonfirmasi oleh pejabat pemerintah daerah.
Hampir 1.000 orang tewas dalam lebih dari 100 serangan pesawat tak berawak di Pakistan sejak Agustus 2008, termasuk sejumlah militan senior. Namun, gempuran-tempuran itu telah mengobarkan sentimen anti-Amerika di negara muslim konservatif itu.
AS meningkatkan serangan rudal oleh pesawat tak berawak ke Waziristan Utara setelah seorang pembom bunuh diri Yordania menyerang sebuah pangkalan AS di seberang perbatasan di provinsi Khost, Afghanistan, pada akhir Desember, yang menewaskan tujuh pegawai CIA.
Pakistan mendapat tekanan internasional yang meningkat agar menumpas kelompok militan di wilayah baratlaut dan zona suku di tengah meningkatnya serangan-serangan lintas-batas gerilyawan terhadap pasukan internasional di Afghanistan.
Kawasan suku Pakistan, terutama Bajaur, dilanda kekerasan sejak ratusan Taliban dan gerilyawan Al-Qaeda melarikan diri ke wilayah itu setelah invasi pimpinan AS pada akhir 2001 menggulingkan pemerintah Taliban di Afghanistan.
Pasukan Pakistan meluncurkan ofensif udara dan darat ke kawasan suku Waziristan Selatan pada 17 Oktober, dengan mengerahkan 30.000 prajurit yang dibantu jet tempur dan helikopter meriam.
Meski terjadi perlawanan di Waziristan Selatan, banyak pejabat dan analis yakin bahwa sebagian besar gerilyawan Taliban telah melarikan diri ke daerah-daerah berdekatan Orakzai dan Waziristan Utara.
Waziristan Utara adalah benteng Taliban, militan yang terkait dengan Al-Qaeda dan jaringan Haqqani, yang terkenal karena menyerang pasukan Amerika dan NATO di Afghanistan, dan AS menjadikan daerah itu sebagai sasaran serangan rudal pesawat tak berawak.
Beberapa analis juga telah memperingatkan bahwa Taliban dan sekutu mereka akan meningkatkan serangan terhadap pasukan keamanan di Bajaur dan kawasan suku lain lagi untuk mengalihkan fokus perhatian dari Waziristan Selatan.
Pasukan keamanan melakukan operasi besar-besaran terhadap militan muslim di Mohmand dan Bajaur pada Agustus 2008. Pada Februari 2009, militer menyatakan bahwa Bajaur bersih setelah pertempuran sengit berbulan-bulan, namun kerusuhan terus berlangsung.
Menurut militer, lebih dari 1.500 militan tewas sejak mereka melancarkan ofensif di Bajaur pada awal Agustus 2008, termasuk komandan operasional Al-Qaeda di kawasan itu, Abu Saeed Al-Masri yang berkebangsaan Mesir.
Daerah itu juga dihantam serangan rudal yang hampir mengenai Zawahiri, orang kedua Osama bin Laden, pada Januari 2006.
Pasukan Amerika menyatakan, daerah perbatasan itu digunakan kelompok militan sebagai tempat untuk melakukan pelatihan, penyusunan kembali kekuatan dan peluncuran serangan terhadap pasukan koalisi di Afghanistan. (M014/K004)
Pesawat Tempur Israel Serang Terowongan Gaza
Militer Israel tidak segera mengomentari serangan itu, sebagaimana dikutip dari AFP.
Israel sering mensasar terowongan-terowongan tersebut sebagai balasan serangan roket dari wilayah pantai yang diperintah Hamas tersebut.
Wilayah miskin berpenduduk 1,5 juta jiwa itu sebagian besar bergantung pada jaringan terowongan di perbatasan sejak Israel dan Mesir menutup Gaza dari semua penjuru kecuali bantuan penting pada 2006, setelah gerilyawan menangkap seorang tentara Israel.
Blokade negara Yahudi itu diperketat setelah gerakan Hamas merebut kekuasaan pada Juni 2007.
Banyak dari terowongan-terowongan itu digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan pokok seperti pangan, alat rumah tangga dan ternak.
Hamas dan kelompok-kelompok gerilyawan lain dilaporkan mereka menggunakan terowongan-terowongan tersebut untuk membawa senjata dan uang.
Para pejuang yang berpangkalan di Gaza menembakkan empat roket ke Israel selatan selama akhir pekan, kata seorang juru bicara militer, Minggu.
Pada Desember 2008, Israel melancarkan serangan sengit terhadap Gaza dalam upaya mereka menghentikan serangan roket hampir setiap hari dari wilayah Palestina yang diblokade itu.
Sekitar 1.400 warga Palestina dan 13 Israel tewas dalam perang 22 hari tersebut.
Setelah setahun tenang menyusul serangan itu, gerilyawan Gaza baru-baru ini meningkatkan lagi serangan-serangan roketnya ke seberang perbatasan.
Minggu, 25 Juli 2010
Pakistan Diam-diam Dukung Taliban?
Surat kabar itu melaporkan 91.000 dokumen, yang dikumpulkan dari seluruh militer AS di Afghanistan, menunjukkan Pakistan secara aktif bekerja sama dengan kelompok Taliban. ''Dokumen-dokumen itu mengemukakan bahwa Pakistan, berpura-pura sebagai sekutu Amerika Serikat, mengizinkan wakil-wakil dinas inteleijennya bertemu langsung dengan Taliban dalam sidang-sidang strategi rahasia untuk mengatur jaringan kelompok-kelompok garis keras yang memerangi serdadu-serdau AS di Afghanistan, dan bahkan bersekongkol untuk membuat rencana membunuh para pemimpin Afghanistan,'' papar surat kabar itu.
Dokumen-dokumen itu juga diperoleh surat kabar Inggris, The Guadian dan mingguan Jerman, Der Spiegel. Satu ringkasan dokumen-dokumen iu diperoleh di jaringan internet http:www.wikileaks. org/wiki/Afghan War dan satu webpage di mana WikiLeaks mengatakan dokumen-dokumen itu akan disiarkan Senin.
Gedung Putih menanggapi dengan kecaman keras pembocoran itu, dan mengatakan tindakan itu dapat mengancam keamanan nasional dan membahayakan nyawa warga AS dan sekutu-sekutunya. ''Pembocoran yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berdampak pada komitmen kami untuk memperkokoh kemitraan kami dengan Afghanistan dan Pakistan,'' kata penasehat Keamanan Nasional Presiden Barack Obama, Jim Jones, dalam sebuah pernyataan.
Obama akan mengirim lagi ribuan tentara ke Afghanistan untuk menggempur gerilyawan Taliban, kendatipun terjadi kegelisahan di dalam negeri akan korban militer yang meningkat dan perdebatan dalam pemerintahnya sendiri tentang cara yang terbaik untuk menangani perang sembilan tahun itu.
Jones mengatakan, dokumen-dokumen itu mengungkapkan satu periode dari Januari 2004 sampai Desember 2009, ketika Obama meluncurkan strategi baru Afghanistan. ''Presiden Obama mengumumkan satu strategi baru menambah pasukan untuk Afghanistan dan meningkatkan pusat serangan pada tempat-tempat persembunyian alqaidah dan Taliban di Pakistan, tepat karena situasi yang suram yang berkembang selama beberapa tahun,'' jelasnya.
Jelang Ramadhan, Permintaan Sertifikasi Halal Meningkat
''Biasanya kalau tidak menjelang Ramadhan rata-rata per bulan sekitar 25 perusahaan, sedangkan sejak tanggal 9 Juli hingga sekarang sudah 55 perusahaan,'' kata Direktur Eksekutif LPPOM MUI DIY, Tridjoko Wisnu Murti, kepada Republika.
Diakui Tridjoko, jumlah perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat halal itu setiap bulannya tidak menentu. Biasanya pada bulan-bulan menjelang Ramadhan dan lebaran jumlah pengusaha yang melakukan sertifikasi halal tampak ada kenaikan tajam. Kebanyakan di antara mereka adalah pengusaha yang membuat makanan oleh-oleh dan rumah potong hewan.
Di bagian lain, dia menjelaskan, makanan yang dalam bentuk kemasan yang berlabel halal di kota sudah cukup tinggi. ''Tetapi yang menyedihkan itu makanan yang beredar di pedesaan seperti makanan-makanan yanag dijual oleh pedagang kaki lima yang tidak jelas juntrungannya, termasuk makanan jajanan anak sekolah, dari hari ke hari jumlahnya semakin banyak,'' ungkap dia.
Langganan:
Postingan (Atom)
