Masyaallah!Terapung 3 Jam, Bayi 1,5 Tahun Selamat dari Tabrakan Kapal

Makassar (voa-islam.com) - Fadilah, bocah perempuan berumur 1,5 tahun selamat dari tabrakan kapal Cargo KM Indi Matam V dan KM Trisal Pratama di perairan Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan (Sulsel), pukul 02.30 WITA Rabu (4/8). Fadilah berhasil diselamatkan oleh kru kapal sesaat sebelum kapal karam.

Menurut penuturan Debi (23) Juru Mudi di KM Trisal Permai, saat kapal bertubrukan ia segera naik ke buritan. Di atas ia dan kru-kru lainnya sudah berkumpul. Ia juga melihat Fadilah, anak dari Rosidah (Muallim I) dan Sariifuddin (Muallim II) KM Trisal.

..."Saya peluk Fadillah dan meloncat ke laut," tuturnya saat tiba di kantor kesehatan...

Saat kapal mulai oleng ia berlari mengambil pelampung yang memang tersedia di depan ruang Juru Mudi. "Saya peluk Fadillah dan meloncat ke laut," tuturnya saat tiba di kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Makassar.

Sementara itu, Fadilah yang sejak turun dari KM Tilong Kabila yang mengangkut kru KM Trisal yang selamat, selalu dalam gendongan Debi. Anak bertubuh putih bersih dibalut baju pink ini selalu menangis.

Debi menuturkan, ia dan Fadilah mengapung sekitar tiga jam dan akhirnya diselamatkan oleh KM Kecana. Namun berhubung KM Kencana akan berlayar menuju Ampanan Sulawesi Tengah (Sulteng) maka Debi dan Fadilah di pindahkan ke KM Tilong tujuan Makassar.

Fadillah adalah anak dari Rosida dan Sarifuddin yang juga kru dari KM Trisal Pratama yang hingga saat ini belum ditemukan. Termasuk Fadlan (3) kakak Fadilah yang juga ikut dalam pelayaran tersebut.

Sekitar pukul 16.00 Wita, 11 kru yang terdiri dari 10 orang dewasa dan satu anak balita ini tiba di pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dengan menumpang kapal KM Tilong Kabila. Setibanya di pelabuhan mereka yang terlihat dalam kondisi lemas langsung dijemput ambulans menuju kantor kesehatan pelabuhan kelas I Makassar.

Setelah itu oleh salah seorang pengurus dari agensi mereka, PT Varia Jasa, semua korban yang selamat dibawa ke kantor perwakilannya di jalan Gunung Merapi Makassar.

Sementara itu, Kepala Syahbandar Makassar Afrianus Tapangan mengungkapkan, tujuh dari 17 orang anak buah kapal (ABK) yang tenggelam itu masih dalam pencarian. Sebelas ABK ditemukan oleh KM Tilongkabila dan KM Kencana.

Kesepuluh ABK yang ditemukan selamat tersebut terdiri dari:

1.Kisman Husen (Masinis)
2.Abdul Mohin (Bosun)
3.Viktor (juru mudi)
4.Debi (juru mudi)
5.Andri (juru mudi)
6.Hamsah (Kelasi)
7.Subair (Kelasi)
8.Joko Santoso (Oiler)
9.Roni (Operator Crem)
10.Marianus Sono (Kadet Deck)

Peristiwa ini menjadikan pembelajaran bagi kita semua, bahwa kematian seseorang sudah ditentukan oleh Allah SWT, tidak bisa dimajukan dan dimundurkan. Selamat mengambil hikmah dari berita ini. (Ibnudzar/dbs)

Menu Makanan Halal di Sekolah Inggris Jadi Kontroversi

LONDON (voa-islam.com): Sebuah sekolah di dasar di kota Harrow bulan lalu mengajukan proposal untuk hanya menyediakan menu makanan halal di sekolah mereka yang berada di kota kecil Harrow, seperti yang di beritakan oleh koran Observer bulan lalu.

Koran itu mengungkapkan secara eksklusif bagaimana Dewan Harrow memperkerjakan sebuah perusahaan katering yang hanya menyiapkan daging Halal - untuk melayani anak-anak di Harrow.

Sekolah primer sebenarnya bebas untuk memilih ikut program ini atau mencari tempat lain untuk makan mereka.

"Daging Halal, adalah di mana binatang disembelih di tenggorokannya, ini adalah satu-satunya cara membunuh ternak yang diizinkan dalam Islam, tetapi metode ini dianggap kejam oleh beberapa pecinta hewan, yang keberatan bahwa kematian itu lambat."

Keputusan untuk bekerjasama dengan perusahaan katering Harrison diambil oleh dewan setelah perusahaan yang sama pernah dikontrak untuk menyediakan menu halal untuk sekolah tinggi Harrow empat tahun yang lalu.

Penolakan

Namun, setelah berita itu muncul di koran Observer muncul pula suara-suara penolakan makanan halal ini dari warga Harrow.

Kepala koordinator dari Harrow Pakistan Society, Mohammad Rizvi, berpikir masalah telah melenceng jauh dari proporsi, dan terlalu dibesarkan.

Dia berkata: "Untuk anak-anak Muslim satu-satunya pilihan mereka adalah makan dengan makanan halal, dan itu adalah bagian dari agama mereka.

"Padahal bukan menjadi masalah bagi anak-anak dari agama lain untuk makan halal.

"Ini bukan tentang Islamisasi."

"Jika Anda pergi ke restoran mana pun Anda akan menemukan bahwa banyak daging yang halal pula, rasa daging itu tidak akan berbeda atau lebih baik, ini hanya bagian dari agama kita."

Memang, jika orang kafir tidak faham dengan Islam maka sesuatu yang berhubungan dengan Islam akan mereka anggap harus ditolak. (za/harrowobserver)

Biadab!, Belanda Akan Coba Larang Al Qur'an dan Pajak Bagi Wanita Berjilbab

DEN HAAG - Partai Demokratik Kristen (CDP) Belanda setuju untuk berunding dengan Partai Kebebasan, yang dikenal karena pandangan-pandangan yang paling radikal anti-Islam. Sebelumnya, CDA menolak kemungkinan perundingan seperti itu, tetapi sekarang mereka berubah pikiran, lapor agen berita Rusia Blagovest.

Pemimpin CDA Maxime Verhagen mengatakan negosiasi untuk saat ini akan diselenggarakan untuk saling mengenal pandangan satu sama lain. Namun, jika berencana untuk membentuk koalisi antar partai kemudian, menurut Verhagen, Partai Kristen Demokrat akan meminta beberapa syarat kepada Partai Kebebasan.

Seperti yang Verhagen jelaskan, akan perlu klarifikasi isu-isu sengketa yang berkaitan dengan "hubungan antara kedua pihak, prinsip konstitusional dasar negara kita dan hak asasi manusia".

Verhagen mengatakan bahwa CDA tidak akan bekerja di pemerintah, di mana hak-hak ini dilawan.

Perlu diingat bahwa Partai Kebebasan terkenal berkat pemimpinnya, Geert Wilders, yang menyamakan Islam dengan fasisme dan menyerukan pelarangan Alquran di Belanda.

Geert Wilders, Belanda Liberal dan Kristen Demokrat, mengadakan pembicaraan resmi pertama mereka pada hari Senin.

Pemimpin CDA Maxime Verhagen setuju untuk bergabung dengan pembicaraan awal mengenai pembentukan koalisi (anti-Islam) sayap kanan. Tapi dia menegaskan bahwa pemimpin PVV Geert Wilders harus menyerahkan rencananya untuk memperkenalkan pajak bagi muslim yang memakai jilbab, pendaftaran etnis dan larangan al-Qur'an untuk setiap prospek aliansi formal.

Perlu diingat bahwa Wilders sebelumnya telah menciptakan aliansi "apa yang disebut anti-Islam International", yang salah satu tujuan utamanya adalah untuk melarang umat Islam berimigrasi ke negara-negara Barat.

Wilders bertindak dengan slogan "Stop Islam, Pertahankan Kebebasan!". Pembenci Islam ini bersikeras bahwa slogan ini tidak hanya relevan bagi Belanda, tetapi juga bagi seluruh dunia Barat.

Pada pemilihan bulan lalu di Belanda, partai Wilders 'adalah yang ketiga dalam daftar pemenang dan mendapat 24 kursi di parlemen.

Semakin jelaslah kebencian Wilders ini kepada Islam, namun semakin benci ia kepada Islam maka ancaman kematian terhadap dia juga semakin besar. Kenapa ia tidak belajar dari pendahulunya yang juga asal Belanda, seniman Theo van Gogh yang dibunuh seorang pemuda Muslim setelah penghinaannya yang berkali-kali kepada Islam. [muslimdaily.net/kc]

Video Malaikat di Atas Ka'bah Gegerkan Facebook dan Youtube, Benarkah?

Jakarta (voa-islam.com) -Siluet putih tampak berputar di langit dan turun di atas Ka’bah. Video 'malaikat' turun di atas Ka'bah itu saat ini jadi pembicaraan di Facebook dan populer di YouTube.

Video yang menyebar di akun Facebook itu diambil oleh amatiran pada tahun 2008. Awalnya, pemilik kamera hanya menyorot gambar seorang pria, namun di belakang pria tersebut muncul semacam sinar putih yang melayang di langit.

Saat diperbesar, siluet putih ini tampak menuju ke arah Ka’bah. Tidak hanya itu, ada beberapa potongan gambar yang memperlihatkan sosok berputar di sekitar Masjidil Haram dan selanjutnya turun di atas Ka’bah.

Video ini telah beredar di Facebook dan menjadi pembicaraan masyarakat. YouTube juga menjadi sasaran masyarakat yang ingin melihat.

Video berjudul ‘Angel 2008’ itu telah berhasil menyedot perhatian 433.816 penonton. "Subhanallah”, “Amazing” sebut beberapa komentar yang muncul di YouTube.

Untuk kebenaran dan keabsahan video tersebut belum ada komentar dari kalangan ulama dan pakar IT. wallahua'lam bishawab. (Ibnudzar/inh)

Dana Realisasi Rumah Aspirasi DPR Total Rp 209 M Per Tahun

Jakarta - Anggaran realisasi rumah aspirasi DPR terus membengkak. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR menyampaikan dana total yang diperlukan DPR untuk membangun satu unit rumah aspirasi mencapai Rp 209 miliar untuk setiap tahunnya.

Angka anggaran realisasi rumah aspirasi ini meningkat setelah panja rumah aspirasi memasukkan biaya gaji seorang staf ahli anggota DPR, dua orang staf operasional dan seorang tukang kebun di rumah yang disewa untuk anggota DPR tersebut.

"Biaya totalnya menjadi Rp 209 miliar, masing-masing anggota DPR mendapat jatah Rp 374 juta," ujar Wakil Ketua BURT DPR Pius Lustrilanang kepada detikcom, Rabu (4/8/2010).

Pius menyampaikan biaya sebesar Rp 374 juta ini akan digunakan untuk menyewa sebuah rumah di dapil masing-masing anggota DPR untuk dijadikan rumah aspirasi. Biaya tersebut sudah termasuk penggajian petugas yang berjaga di menjaring aspirasi masyarakat.

"Itu untuk satu tahun, biaya sewanya dihitung-hitung sekitar Rp 50 juta per bulan, gaji seorang staf ahli Rp 7 juta per bulan, gaji kepala sekretariat dan asisten Rp 5 juta, ditambah gaji office boy Rp 1,5 juta," ujar Pius.

Pius menyampaikan anggaran sebesar itu masih masuk akal. Sebab sejumlah parlemen di negara lain juga memiliki rumah aspirasi.

"Di Filipina saja punya rumah aspirasi dengan lima staf ahli per anggota parlemennya," terang Pius.

Pius menyampaikan saat ini panja rumah aspirasi sedang merevisi tatib DPR. Panja rumah aspirasi mendorong agar realisasi rumah aspirasi diberikan per anggota DPR.

"Karena saat ini tatib DPR mengatur satu dapil satu rumah aspirasi. Kami tidak mau ada masalah dalam pelaksanaannya di lapangan," tutupnya.(sumber: detiknews.com)

Kantor PAN Jadi Rumah Aspirasi, Legislator Tak Lepas Tangan

Jakarta - Dijadikannya kantor PAN sebagai rumah aspirasi berarti tambahan tugas bagi pengurus PAN di daerah. Tapi tak berarti legislator PAN bebas dari kewajiban menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya di parlemen.

"Legislator tetap akan dilibatkan dalam pengembangan dan pengelolaan rumah aspirasi tersebut, termasuk mendatangi konstituen di daerah. Jadi gak semua diurus daerah," kata Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto, Rabu (4/8/2010).

Sebagai tindak lanjut dari perintah Ketum PAN Hatta Rajasa, divisi Komunikasi Politik DPP PAN sedang menyiapkan infrastruktur dan merancang SOP (standart operating procedur) untuk bergeraknya rumah aspirasi. Mulai dari pelatihan SDM yang bertugas menerima laporan masyarakat, jaringan IT untuk memantau tindak lanjut laporan, pengarahan kepada legislator, dan hal teknis lain sebagainya.

Gambaran singkat, cara kerja rumah aspirasi akan sama seperti pos layanan masyarakat kantor polisi. Setiap laporan yang masuk akan dikanalisasikan oleh petugas sesuai porsi masing-masing (legislator DPR, DPRD Propinsi atau DPRD Kab./Kota).

Sementara bagi legislator akan ada pengarahan mengenai penyaluran pengaduan masyarakat kepada pejabat teknis yang berwenang. Terutama tanggung jawab untuk memantau penyelesaian dari masalah yang rakyat sampaikan.

"Dalam waktu dekat infrastukturnya siap dan akan kami umumkan secara resmi. Rumah aspirasi ini terbuka bagi semua warga masyarakat -tidak cuma yang kemarin memilih PAN- yang ingin menyampaikan aspirasinya dipersilahkan datang ke kantor-kantor PAN terdekat," tegas Bima.(sumber: detiknews.com)

Rumah Aspirasi Trik Anggota DPR Untuk Jegal Lawan di 2014

Jakarta - Usulan mendirikan rumah aspirasi untuk menyerap aspirasi dari para konstituen di daerah justru akan memperburuk kehidupan demokrasi di Indonesia. Rumah aspirasi hanya sebagai trik anggota dewan untuk menghadapi lawan di pemilu 2014.

"Wacana itu buruk bagi demokrasi. Karena dengan alasan memelihara konstituen, sang anggota DPR menutup peluang orang lain untuk menjadi wakil rakyat pada pemilu berikutnya," kata pengamat politik, Rocky Gerung, kepada detikcom, Rabu (4/8/2010).

Lebih lanjut dia mengatakan, seharusnya jika ingin memikat hati rakyat, para wakil rakyat ini sebaiknya memilih cara yang lebih elegan. Karena dengan cara itu, justru memperjelas rakyat telah didoktrin sebelum masa pemilihan itu tiba dengan menyediakan tempat penampungan suara hati mereka.

"Ia memakai fasilitas negara untuk memikat rakyat memilihnya kembali di 2014. Rakyat sepertinya diijon sebelum hari panen politik, yaitu pemilu," ujar dia.

Meskipun tentang rumah aspirasi itu memang menjadi amanat UU MPR, DPR dan DPD (UU Parlemen) yang diatur dalam tatib DPR, tetap saja itu hanya aturan internal organisasi DPR. "Tatib bukan hukum publik dan bukan pula sumber untuk memelihara konstituen di daerah," jelasnya.

Dia menyarakan anggota DPR sebaiknya lebih berpikir kreatif misalnya dengan memanfaatkan kantor partai masing-masing dari pada negara harus mengucurkan dana sebanyak itu. Dan yang perlu diingat menurutnya, kepentingan politik pribadi sangat tidak dibenarkan menggunakan biaya publik.

"Prinsipnya adalah kepentingan politik pribadi tidak boleh dibiayai dana publik. Anggota DPR seharusnya memakai kantor partai sebagai tempat pendidikan politik konstituennya," tegas Rocky.

"Kalau tidak, ide rumah aspirasi itu (yang awalnya) datang dari akal politik konspiratif, nanti hasilnya adalah rumah konspirasi," tandasnya. (lia/irw) (sumber: detikbews.com)

Rumah Aspirasi DPR Harus Mengerem Program yang Boroskan Uang Negara

Jakarta - Di tengah keprihatinan masyarakat saat ini, munculnya usulan rumah aspirasi sebesar Rp 209 miliar pertahun justru membuat rakyat murka. Apalagi para politisi Senayan belum menunjukkan kinerja mereka yang pro rakyat.

"Saya kira itu bentuk pengingkaran DPR pada publik, harusnya mereka bisa mengerem rencana yang justru membebani dan pemborosan uang negara. Usulan ini malah membuat publik murka," kata peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, saat dihubungi detikcom, Kamis (5/8/2010).

Sejak awal pelantikan, lanjut Roy, anggota DPR periode ini banyak sekali mengeluarkan dan mengajukan dana, dengan nilai yang selalu fantastis. Tak hanya nominalnya yang besar, tapi penggunaanya serta konsepnya juga tidak jelas.

"Sejak pelantikan dulu, mereka sudah menggunakan anggaran yang cukup besar, kemudian terakhir kemarin mengajukan dana aspirasi. Padahal dari tuntutan-tuntutan itu belum ada sama sekali yang sifatnya mendesak," ujar dia.

Jika hanya ingin meresap aspirasi, Roy menyarankan sebaiknya anggota DPR dari masing-masing partai memanfaatkan kantor partai yang ada di daerah. Dan pada posisi ini pulalah, saatnya petinggi partai bersikap mengingatkan anak buahnya untuk memanfaatkan fasilitas partai yang ada.

"Usulan itu tidak menggambarkan ciri partai, padahal para anggota ini berada di bawah naungan sebuah partai. Sudah semestinya anggota DPR bersinergi dengan parpol (di daerah) sebagai wakil rakyat dengan memanfaatkan rumah besar (DPD) dan rumah kecil (DPC) partai yang ada di daerah," jelas dia.

Dia yakin dari 560 anggota DPR yang ada saat ini, hanya 30 persen anggota yang memberikan kontribusinya pada pemerintahan kali ini. Maka dari itu dari pada negara harus mengucurkan dana untuk hal yang tidak jelas manfaatnya, sebaiknya itu digunakan untuk peningkatan pelayanan publik.

"Karena ini tidak penting, saya kira ada baiknya DPR mengusulkan dana untuk perbaikan pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan di dapil-dapil mereka. Karena Rp 209 miliar per tahun itu luar biasa besar, dan lebih bermanfaat jika untuk kesejahteraan rakyat," tutup dia.