Mendagri: Ahmadiyah Mengingkari Pernyataannya Sendiri!

Jakarta (voa-islam.com) -Permasalahan Ahmadiyah tidak kunjung berujung, inilah yang membuat Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan 12 poin pernyataan yang dibuat jamaah Ahmadiyah dalam rapat bersama Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem), pada 14 Januari 2008 silam.

Demikian ungkapan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengatakan, 12 poin itu tidak dijalankan secara utuh oleh Ahmadiyah sehingga sebagian umat Islam meminta kepastian.

“Kesepakatan itu ditandatangani oleh Ahmadiyah sendiri dulu. Mestinya kan dilaksanakan juga oleh Ahmadiyah 12 poin itu. Kalau tidak seperti itu, orang bertanya-tanya bagaimana ini,” kata Gamawan kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/10/2010).

...“Kesepakatan itu ditandatangani oleh Ahmadiyah sendiri dulu. Mestinya kan dilaksanakan juga oleh Ahmadiyah 12 poin itu. Kalau tidak seperti itu, orang bertanya-tanya bagaimana ini,”...

Meski demikian, Gamawan menambahkan, kekerasan yang terjadi terhadap Ahmadiyah di Jawa Barat dalam beberapa bulan terakhir, tidak berhubungan langsung dengan tidak patuhnya mereka terhadap 12 poin kesepakatan tersebut.

"Di daerah-daerah lain banyak macam juga kasusnya. Oleh karena itu, kami sedang memikirkan langkah permanen. Banyak juga pendapat tentang itu supaya berpikir agar mereka betul-betul meninggalkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam sesungguhnya, seutuhnya, seperti status kitab suci, status Mirza Gulam Ahmad, soal rumah-rumah ibadahnya yang tidak terbuka dan sebagainya. Jadi di daerah-daerah itu, macam-macam reaksinya,” beber mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Gamawan menambahkan dalam mencari solusi permanen, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama akan memerhatikan aspek hukum, hak asasi manusia dan juga agama.

“Kesepakatan itu bukan dengan kami, tetapi mereka sendiri yang membuat pernyataan. Dulu ada 12 poin yang itu kalau dijalankan semuanya, saya kira bisa diterima oleh umat Islam lain. Mungkin yah. Kalau itu tidak dijalankan secara utuh, maka akan terjadi terus-menerus,” katanya.

Di antara pernyataan yang ditandatangani 2008 itu disebutkan, warga Ahmadiyah meyakini dan mengucapkan dua kalimah syahadat, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Warga Ahmadiyah juga meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah nabi terakhir.

Sebaliknya mereka mengakui bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang diagung-agungkan anggota jamaah Ahmadiyah, hanyalah seorang guru, mursyid, pembawa berita gembira dan peringatan, pendiri serta pemimpin jamaah Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jamaah juga meyakini bahwa tidak ada kitab suci yang diturunkan setelah Alquran. (Ibnudzar/ozo)

40 Persen Pelajar Kab. Malang Lakukan Seks Bebas. Duh, Malangnya Moralmu!

MALANG-JATIM (voa-islam.com) – Malang betul masa depan generasi penerus Kabupaten Malang, Jawa Timur. Data resmi Balitbang Pemerintah Kabupaten Malang mencatat 40 persen pelajar di Kota Apel itu pernah melakukan seks bebas. Di tangan generasi yang rusak moral, betapa malangnya nasib Kabupaten Malang.

Situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) merilis data yang  sangat menghebohkan (www.menkokesra.go.id). Disebutkan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh konsultan Balitbang Pemkab Malang, yaitu CV Orbit Nusantara, tercatat  40% pelajar di Kabupaten Malang (Jatim) pernah melakukan seks bebas alias hubungan intim suami-istri.

Bahkan Wakil Bupati Malang, Rendra Kresna, sangat panik saat dikonfirmsi soal temuan pelanggaran asusila di tingkat pelajar SMA  itu. Bahkan, dia sangat marah karena merasa tidak dilapori soal hasil temuan itu.

...Wakil Bupati Malang sangat panik saat dikonfirmsi soal temuan pelanggaran asusila di tingkat pelajar SMA  itu. Bahkan, dia sangat marah...

“Masak jumlahnya begitu banyak, ini jelas tidak mungkin. Saya akan panggil  mereka untuk meminta klarifikasi,” kata Rendra berapi-api saat ditanya komentarnya mengenai hasil temuan tersebut, Senin (4/10/2010).

Rendra bahkan balik meragukan hasil penelitian. “Saya sangat meragukan hasil penelitian itu. Saya berkeyakinan hasil penelitian itu tidak valid, karena tak sesuai dengan fakta di lapangan. Untuk itu saya akan meminta Balitbang Pemkab Malang untuk memberikan klarifikasi soal tersebut,’’ ujar Rendra.

Rendra yang juga politisi Partai Golkar ini menilai jumlah 40 persen dari pelajar setingkat SMA itu sangat banyak. Jika pelajar SMA, MA, SMK dan yang sederajat di wilayah Kabupaten Malang ada sekitar 36 ribu, maka sesuai hasil penelitian tersebut, siswa yang pernah melakukan seks ada sekitar 16 ribu siswa lebih.

Oleh karena itu, Rendra berjanji akan memanggil Balitbang Pemkab Malang tersebut. Rendra yang terpilih menjadi Wabub Malang periode 2010-2015 ini bahkan mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada Balitbang bila hasil penelitian tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan.  “Nanti juga akan saya beri sanksi,” tuturnya.

Peneliti Siap Klarifikasi Validitas Data

Menanggapi pihak-pihak yang meragukan hasil penelitiannya, CV Orbit Nusantara selaku konsultan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pemkba Malang siap diklarifikasi. Sebab, temuan  tentang 40 persen pelajar di wilayah Kabupaten Malang yang pernah melakukan hubungan seks bebas itu merupakan hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Kalau melihat hasil penelitian itu siapapun kaget. Jangankan Pak Wabup, saya sendiri pun heran dan tidak percaya. Sebab, saya tidak menyangka jumlah pelajar yang mengaku pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri itu  akan sebanyak itu,’’ kata peneliti CV Orbit Nusantara, Hasan Abadi, Selasa (5/10/2010).

Meski begitu, kata Hasan yang juga Ketua LPM Pendidikan Tinggi Agama Islam Raden Patah Kabupaten Malang ini, jumlahnya memang tidak sampai 40 persen. Sebab, kata dia, yang benar adalah sebanyak 29 persen.

Kendati hanya sebanyak 29 persen, kata dia, jumlahnya masih masuk kategori sangat mengkhawatirkan. Sebab, jumlah siswa di wilayah Kabupaten Malang ada sekitar 36 ribuan. Kalau 29 persen berarti ada sekitar 11 ribuan lebih siswa yang sudah melakukan seks bebas.

Untuk itu, lanjut alumni pascasarjana Universitas Brawijaya Malang ini, penelitian yang dilakukan itu bisa dipertanggungjawabkan, karena tidak asal-asalan.

...Penelitian ini menggunakan metodologi ilmiah. Sehingga, hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sample diambil di delapan kecamatan dari 33 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang...

Penelitian untuk mengetahui pemahaman pelajar tentang seks dan narkoba itu menggunakan metodologi ilmiah. Sehingga, hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, Hasan tetap berkeyakinan hasil penelitian yang dilakukan akurat. Sebab, menurut dia, metodologi yang diterapkan dalam penelitian tersebut tidak hanya menggunakan model random sampling dan survei dalam pengumpulan datanya.

Peneliti, lanjut pria yang juga Kepala Sekolah SMK Cendekia Bangsa ini, juga melakukan wawancara terhadap responden yang menjadi sample dalam penelitian tersebut. Dia menjelaskan bahwa sample yang diambil secara acak itu pun diyakini representatif.

Menurut Hasan yang juga mantan Ketua Forum Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang ini, sample diambil di delapan kecamatan dari 33 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang.

Di antaranya Kecamatan Pakis, Singosari, Dau, Kepanjen, Turen, dan Gondanglegi. Pengambilan responden di tiap kecamatan itu diakui tidak sama. Responden paling banyak diambil dari daerah yang terkenal dengan sentra-sentra santri.

Jumlah responden seluruhnya, kata Hasan, sebanyak 404 orang. Mereka diambil dari berbagai sekolah menengah atas dan yang sederajat. Misalnya, SMA SMK, dan Madrasah Aliyah.

Penelitian itu dilakukan selama dua bulan, mulai Juli hingga Agustus 2010. Berdasarkan hasil penelitian itu ternyata jumlah pelajar yang mengaku pernah melakukan seks bebas itu jumlahnya 29 persen. Mereka melakukan seks bebas dengan berbagai alasan. Dia contohkan seperti alasan ekonomi, keharmonisan keluarga, dan lain-lain.

...hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pemahaman remaja soal seks dan narkoba bisa dipertanggungjawabkan...

Karena itu, kata Hasan, hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pemahaman remaja soal seks dan narkoba bisa dipertanggungjawabkan. "Saya siap diklarifikasi siapapun dan kapanpun,’’ pungkasnya. [taz/dari berbagai sumber]

Kontras Berharap Tak Semua Teroris Dilarang Dapat Remisi

Ramadhian Fadillah - detikNews
Menteri Hukum HAM Patrialis Akbar menyatakan tidak akan memberikan remisi pada terdakwa dan residivis teroris. Kontras menilai pemberian remisi merupakan hak setiap terpidana. Namun pemerintah harus benar-benar selektif dalam memberikan pengurangan masa tahanan bagi terpidana teroris.

"Bukan pada kasusnya, tetapi pelanggaran yang dilakukan. Terpidana teroris kan ada yang hanya menyewakan kamar kos sampai pada otak pelaku teroris ini," ujar Koordinator Kontras Haris Azhar kepada detikcom, Selasa (28/9/2010),

Menurut Haris, pernyataan Menkum HAM ini justru menunjukkan pembinaan di lembaga permasyarakatan tidak berjalan. Seharusnya, Patrialis meningkatkan pembinaan di Lapas daripada ikut berkomentar soal teroris.

"Orang masuk Lapas itu idealnya saat keluar menjadi orang yang lebih baik. Pernyataan Menkum HAM itu menunjukkan pihaknya salah memberikan remisi," tambah dia.

Haris khawatir berbagai tindakan represif justru akan membuat teroris tersebut makin brutal menjalankan aksi sebagai tindakan balas dendam. Pemerintah pun diminta mensinergikan setiap institusi penegak hukum yang ada untuk melawan aksi terorisme.

"Kalau sekarang kan jalan sendiri semua. Densus sendiri, Menkum HAM sendiri. Harus ada satu kesatuan," katanya.

(rdf/nrl)

Jakarta - Menteri Hukum HAM Patrialis Akbar menyatakan tidak akan memberikan remisi pada terdakwa dan residivis teroris. Kontras menilai pemberian remisi merupakan hak setiap terpidana. Namun pemerintah harus benar-benar selektif dalam memberikan pengurangan masa tahanan bagi terpidana teroris.

"Bukan pada kasusnya, tetapi pelanggaran yang dilakukan. Terpidana teroris kan ada yang hanya menyewakan kamar kos sampai pada otak pelaku teroris ini," ujar Koordinator Kontras Haris Azhar kepada detikcom, Selasa (28/9/2010),

Menurut Haris, pernyataan Menkum HAM ini justru menunjukkan pembinaan di lembaga permasyarakatan tidak berjalan. Seharusnya, Patrialis meningkatkan pembinaan di Lapas daripada ikut berkomentar soal teroris.

"Orang masuk Lapas itu idealnya saat keluar menjadi orang yang lebih baik. Pernyataan Menkum HAM itu menunjukkan pihaknya salah memberikan remisi," tambah dia.

Haris khawatir berbagai tindakan represif justru akan membuat teroris tersebut makin brutal menjalankan aksi sebagai tindakan balas dendam. Pemerintah pun diminta mensinergikan setiap institusi penegak hukum yang ada untuk melawan aksi terorisme.

"Kalau sekarang kan jalan sendiri semua. Densus sendiri, Menkum HAM sendiri. Harus ada satu kesatuan," katanya.

(rdf/nrl)

Serangan Israel Tewaskan 3 Warga Palestina

Kota Gaza (ANTARA News) - Tiga warga Palestina tewas pada Senin malam karena menjadi sasaran Rudal udara-ke-darat Israel di bagian tengah Jalur Gaza, kata beberapa staf medis dan saksi mata.

Pemimpin layanan medis militer di dalam pemerintah HAMAS,Dr Adham Abu Selmeya mengatakan tiga orang Palestina tewas oleh pecahan rudal Israel yang ditembakkan ke arah mereka di bagian tengah Jalur Gaza.

Adham Abu Selmeya juga mengatakan ketiga orang itu tewas meninggal saat tiba di Rumah Sakit Al-Aqsa di kota Deir el-Balah di bagian tengah Jalur Gaza.

Ditambahkannya, ketiga orang Palestina tersebut dijadikan sasaran serangan rudal Israel di kamp pengungsi di bagian tengah Jalur Gaza, al-Bureij.

Satu lagi orang Palestina menderita luka ringan, katanya. Identitas keempat korban belum diketahui.

Beberapa saksi mata di daerah itu mengatakan ketiga orang Palestina tersebut adalah anggota Saraya al-Quds, sayap bersenjata gerakan Jihad Islam, dan mereka dijadikan sasaran tepat setelah mereka menembakkan satu roket rakitan dari daerah itu ke dalam wilayah Israel.Belum ada reaksi dari militer Israel.

Mengatasi Balita Anda Yang Nakal

Anak- anak, terutama balita, amat membutuhkan perhatian orangtuanya. Coba saja perhatikan, apabila orangtua sibuk melakukan sesuatu dan seperti mengabaikan balita, pasti ada saja ulah yang dilakukan balita untuk menarik perhatian ibu atau ayahnya. Itu biasanya berupa kenakalan atau perbuatan yang menjengkelkan sehingga biasanya amarah si orangtua pun terpancing.

Untuk mengatasi terjadinya kenakalan anak yang berulang-ulang tersebut, berikut beberapa tip yang bisa dipraktikkan di rumah.

Ekspresikan kasih sayang

Balita selalu menginginkan perhatian lebih dari orangtuanya. Mereka akan bahagia kalau orangtua menunjukkan ekspresi kasih sayang. Misalnya dengan memeluk, mengusap kepala, atau sekadar berbicara dengan lemah lembut.

Selalu sabar
Kesabaran orang tua memang sangat dituntut ketika mendidik anak. Kesabaran orang tua terkadang bisa membuat anak mengerti bahwa apa yang dilakukannya salah.

Jangan langsung membentak

Walaupun yang dilakukan balita salah, jangan langsung membentak balita karena itu akan melukai perasaannya. Hal itu bisa menyebabkan dendam hingga anak dewasa nanti.

Berilah nasihat

Marahlah jika anak benar-benar telah salah, misalnya meludahi ibu atau ayahnya (rps/SI)

Al-Azhar: Pernyataan Uskup Bishoy Dapat Ancam Persatuan Nasional Mesir

Al-Azhar Mesir pada hari Sabtu kemarin (25/9) mengeluarkan pernyataan kecaman terhadap seorang uskup Koptik senior atas pernyataanya yang menyatakan bahwa ada beberapa ayat dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam, merupakan tambahan pada waktu prosesi kodifikasi di masa pemerintahan Utsman, khalifah Nabi ketiga.
Anggota Lembaga penelitian Islam al-Azhar harus mengadakan pertemuan darurat yang dipimpin oleh kepala institusi, Syaikh Ahmad al-Tayyib dan mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan bahwa pernyataan uskup Bishoy sebagai "tidak bertanggung jawab."
"Ini perilaku yang tidak bertanggung jawab dan hanya mengancam kesatuan nasional pada saat kita sangat membutuhkan persatuan untuk melestarikan dan mendukungnya," menurut salinan pernyataan yang diperoleh oleh Al Arabiya.
"Ini perilaku yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan secara universal menyatakan permusuhan terhadap Islam, Muslim, budaya dan peradabannya, yang mengharuskan mereka bertanggung jawab dibalik pelanggaran ini ," tambah pernyataan tersebut.
Pernyataan uskup Bishoy memicu kemarahan di kalangan Kristen dan pemimpin Muslim, mereka mengatakan bahwa pernyataan tersebut dapat menyebabkan ketegangan sektarian, namun Bishoy mengatakan bahwa pernyataannya hari Rabu lalu telah terjadi salah paham.
"Pertanyaan saya, apakah beberapa ayat dari Quran disisipkan setelah kematian nabi bukan kritik atau tuduhan," katanya. "Ini hanyalah sebuah pertanyaan tentang sebuah ayat tertentu yang saya percaya bertentangan dengan iman Kristen," kata Bishoy seperti dilaporkan oleh surat kabar al-Masry al-Youm.
"Saya tidak mengerti bagaimana pernyataan saya tersebut dapat berubah menjadi serangan terhadap Islam," kata Bishoy.(fq/aby) (sumber: eramuslim.com)

BIN Perlu Perjelas Pernyataan Kapolri Soal Teroris

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, meminta Badan Intelijen Negara (BIN) memperjelas penegasan Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri terkait adanya indikasi jaringan teroris di tanah air yang akan mengambilalih pemerintahan negara dengan membangun Daulah Islamiyah.

"Kebenaran yang disampaikan Kapolri pada Jumat (24/9) di Jakarta itu perlu dikonfirmasi lagi sekaligus diperjelas dengan pernyataan Kepala BIN Jenderal Sutanto, agar tidak sekadar asal pernyataan atau hanya untuk menyenangkan Presiden SBY alias ABS (Asal Bapak Senang)," kata Syahganda di Jakarta, Senin.

Dikatakannya bahwa BIN lebih memiliki kompetensi. Institusi itu dipercaya untuk menyatakan kondisi negara dalam ancaman bahaya, termasuk mengumumkan teroris yang kini berkembang di Indonesia dan berpotensi mengganti kekuasaan sah melalui ideologi tertentu sehingga pemerintahan SBY berada dalam taraf mengkhawatirkan baik poltik maupun keamanan.

Penjelasan BIN, kata Syahganda, diperlukan agar masyarakat tidak dibuat bingung akibat pernyataan Kapolri tersebut, mengingat Kapolri tidak cukup detil menyampaikan sejauh mana kekuatan dimiliki kalangan teroris untuk kemudian mengambilalih negara.

"Apakah informasi Kapolri itu berasal atas data intelijen yang kuat dan akurat, atau cuma untuk konsumsi sensasi publik dan berangkat dari kepanikan sebuah instutusional," kata mantan Direktur Eksekutif for Information and Development Studies (CIDES) itu.

Syahganda sendiri tidak yakin kekuatan teroris di tanah air dapat mengambilalih kekuasaan pemerintah, karena kekuatannya memang tidak terlalu besar, di samping tak memiliki basis persenjataan hebat dan kemampuan bergeraknya pun tidak sebanding sama sekali dengan Tentara Nasional Indonesia.

"Bahkan, dengan polisi saja jauh sekali perbandingannya," ujar Syahganda.

Jaringan kaum teroris, lanjutnya, juga sulit mendapat dukungan dalam upaya menggulingkan pemerintahan, sebab gerakan teroris tidak mendapat kepercayaan rakyat di tempat mana pun, lebih lagi dukungan pihak internasional dalam hal politik dan besarnya pendanaan.

"Teroris juga tidak berhasil menyusup ke dalam TNI dan kepolisian, karenanya kecil sekali kemungkinan mampu mengambilalih kekuasaan," ungkapnya.

Dengan demikian, Syahganda mengharapkan Kapolri bersikap cermat dan tidak menciptakan kecemasan publik dengan pernyataan apa pun, khususnya kaitan teroris di Indonesia yang akan menduduki negara dan mengganti kekuasaan.

"Kita acungi jempol aparat kepolisian berhasil menumpas berbagai kelompok dalam agenda memerangi terorisme, tapi serta merta boleh menyatakan negara akan diambilalih para teroris yang jumlahnya tidak banyak itu. Biar hal itu menjadi kewenangan Kepala BIN dalam membuat penjelasan," demikian Syahganda.  (D011/K004)

Pemerintah: Lebaran 10 September

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Agama telah menetapkan hari raya Idul Fitri tahun ini jatuh pada Jumat, 10 September mendatang. Dalam Sidang Itsbat yang digelar di kantor Kementerian Agama Rabu (8/9) malam ini, Sekretaris Ditjen Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama, Muhaimin Lutfi melaporkan, hingga matahari terbenam petang ini, hilal tidak terlihat di 29 titik pengamatan.

Menteri Agama, Suryadharma Ali yang menjadi pimpinan sidang menyimpulkan, "Hilal masih di bawah ufuk dan tidak bisa dirukyat." Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama pun telah menyepakatinya.

Dengan demikian, Sidang Itsbat menetapkan dua hal. Pertama, Bulan Ramadhan disempurnakan menjadi 30 hari. Kedua, 1 Syawal 1413 H jatuh pada Jumat, 10 September 2010.

Sidang Itsbat ini juga dihadiri oleh ormas-ormas Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nadhlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain, serta duta besar dan perwakilan sejumlah negara sahabat.