Astaga!! Anggaran Pidato 'Curhat' SBY Capai Miliaran Rupiah

JAKARTA (voa-islam.com) – Rugi kita jika menyia-nyiakan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena pidatonya sangat mahal harganya. Bayangkan, anggaran pembuatan naskah pidato SBY mencapai miliaran rupiah.

Belum tuntas kontroversi soal anggaran baju dinas Presiden dan pengadaan furniture Istana Negara, kini publik menyoroti anggaran penyusunan naskah pidato Presiden SBY.

Selebihnya adalah anggaran khusus untuk kurikulum naskah pidato di pos anggaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM Setneg. Total anggaran sekitar Rp1,9 miliar.

Angka itu bisa dibilang fantastis. Sebab, pekerjaan membuat naskah pidato Presiden SBY sudah melekat kepada staf-staf ahli Presiden. Jadi, untuk apa duit Rp1,9 miliar dicanangkan?

Mahalnya  biaya pembuatan naskah pidato SBY tersebut dinilai irasional karena tak sebanding dengan mutu pidato SBY. Alasannya, menurut Koordinator Forum Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi,  kebanyakan pidato Yudhoyono cuma berisi curhat pribadi, tak ada solusi.

“Memang ada anggaran untuk pidato Kepresidenan? Setahu aku adanya anggaran untuk curhat SBY. Kan selama ini pidatonya memang kebanyakan cuma cur­hatan, dan nggak jelas urgensinya,” kata Uchok berkelakar.

Uchok menambahkan, menurut versi FITRA, selama ini negara telah menghabiskan anggaran se­kitar Rp 4 miliar pertahun cuma untuk menyiapkan naskah curhat Yudhoyono.

...saat ini rakyat lagi pusing dengan rencana kenaikan TDL dan dicabutnya BBM bersubsidi. Eh, pemerintah malah buang-buang uang untuk biaya curhat Pak SBY...

“Padahal saat ini rakyat lagi pusing dengan rencana kenaikan TDL dan dicabutnya BBM bersubsidi. Eh, pemerintah malah buang-buang uang untuk biaya curhat Pak Beye,” ucapnya.

Karenanya, Uchok mendesak DPR agar secepatnya mengevaluasi seluruh anggaran kepresidenan.

“Kalau DPR mendiamkan itu berarti DPR ikut mengham­burkan uang rakyat. DPR harus cepat mengambil tindakan. Itu duit rakyat, harus diper­tang­gungjawab­kan,” pungkas Uchok.

Senada itu, Sekjen FITRA, Yuna Farhan, penyusunan pidato Presiden tidak perlu sebesar itu. Dewan Perwakilan Rakyat perlu mengkritisi.

Tidak perlu boros-boros membuat naskah pidato presiden jika isinya tidak bisa ditangkap jelas oleh rakyat. Tidak perlu mahal-mahal apabila pidato presiden isinya curahan hati (curhat)

“Setiap sen yang keluar harus diukur dari kinerjanya. Saya kira jumlah itu keterlaluan,” ujarnya.

Sementara itu, peneliti Politik dan Anggaran Indonesia Budget Center, Roy Salam, menilai biaya pembuatan naskah pidato SBY itu sebagai anggaran yang mubazir. Menurutnya, anggaran penyusunan naskah pidato itu tak perlu ada, karena itu adalah bagian dari tugas rutin pegawai kepresidenan. “Ada aja cara pemerintah menghamburkan uang rakyat,” imbuh Roy.

...ini jelas bertentangan dengan kampanye hemat anggaran yang kerap digembar-gemborkan SBY saat kampanye dulu. Perilaku hidup pemerintah saat ini justru boros...

Roy menambahkan, penyusunan anggaran ini jelas bertentangan dengan kampanye hemat anggaran yang kerap digembar-gemborkan SBY saat kampanye dulu. “Perilaku hidup pemerintah saat ini justru boros.”

DPR Akan Kritisi Anggaran Pidato Presiden SBY

Anggota Panitia Anggaran Komisi II, Miryam S Haryani, menilai anggaran yang dikeluarkan untuk penyusunan naskah pidato Presiden Yudhoyono terlalu besar.

Seharusnya, pemerintah lebih cermat lagi dalam menyusun anggaran. “Kan sudah ada staf Kepresidenan yang menangani masalah kegiatan sehari-hari Presiden. Masak negara masih harus mengeluarkan dana sebesar itu,” kata Miryam S Haryani.

Politisi Partai Hanura ini mengungkapkan, saat ini panja anggaran di Komisi II masih mempelajari RKA-KL Sesneg dan pembahasannya sudah memasuki detail pengalokasian semua anggaran termasuk, anggaran penyusunan naskah pidato Presiden.

“Kita akan nilai apakah anggaran tersebut sudah efisien atau tidak,” katanya.

Wanita yang akrab disapa Mbak Yani ini berjanji akan mengkritisi anggaran pidato Presiden tersebut. “Karena itu kan duit negara, uang rakyat, masak kita biarkan duit itu dihambur-hamburkan,” katanya.

Senada itu, Anggota Panitia Anggaran Komisi II dari Fraksi PDIP,  Eddy Mulhati menilai anggaran itu terlalu besar, karena selama ini output dari pidato Presiden SBY sama sekali tidak jelas.

Anggaran Pidato SBY adalah Pemborosan Besar

Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, mengaku terkejut jika saat ini Setneg mengalokasikan anggaran khusus untuk penyusunan naskah pidato presiden. Menurut penulis naskah pidato yang berkarier sejak di era rezim Soeharto, BJ Habibie dan Presiden Yudhoyono ini, sejak era Soeharto, BJ Habibie hingga dia terakhir menjabat sebagai Mensesneg di era Kabinet Indonesia Bersatu I, tak ada anggaran khusus penyusunan naskah pidato Presiden.  

“Waktu beta jadi Mensesneg, anggaran untuk pidato Presiden itu nol rupiah. Beta sendiri yang menulis pidatonya. Bahannya dari mana saja, beta yang nyusun naskahnya,” papar Yusril yang mengaku sudah menyusun 384 naskah pidato buat Yudhoyono.

...Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra terkejut dengan anggaran ini. "Inilah ganjilnya pemerintahan SBY sekarang ini. Seharusnya kan itu tanggung jawab Mensesneg," kata Yusril...

Jadi, lanjut Yusril, jika saat ini ada anggaran khusus penyusunan naskah pidato Presiden, adalah pemborosan yang tidak wajar.

“Inilah ganjilnya pemerintahan SBY sekarang ini. Seharusnya kan itu tanggung jawab Mensesneg. Lihat saja Keppres tentang Setneg,” imbuh Yusril.

Yusril menyatakan, pemerintah harusnya prihatin dengan keadaan rakyat saat ini. Agar tidak menghamburkan duit negara, tugas  penulisan naskah pidato seharusnya diberikan kepada Mensesneg, Sudi Silalahi.

Supaya nggak ada biaya, Pak Sudi aja yang buat semua naskah pidato termasuk penyusunan draft Keppres. Paling sampai pagi dia nggak bisa tidur. Karena dulu saya juga seperti itu,” ungkapnya sambil tertawa. [taz/inilah, rmol]

Studi Banding ke AS, DPR akan Pelajari Masalah Sosial & Agama

Jakarta - 13 Anggota Komisi VIII DPR akan melakukan studi banding ke Amerika Serikat. Ada sejumlah isu yang akan dipelajari, mulai dari permasalahan sosial hingga agama di negeri Paman Sam.

Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo menjelaskan, sedikitnya ada enam mitra kerja yang akan mendampingi para anggota Dewan yang berangkat ke AS. Mereka berasal dari departemen yang peduli dengan masalah sosial, seperti perlindungan terhadap kaum tunawisma, perempuan dan anak-anak.

"Segala macam ketemu dengan perlindungan anak dan keluarga lansia, badan bencana alam. Jaminan sosial untuk yang miskin. Mereka punya kupon makan,  Bagaimana aplikasikan itu," ujar Gondo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10/2010).

Menurut politisi Demokrat ini, AS adalah negara yang cukup layak untuk dipelajari, terutama dalam penanganan masalah sosial seperti kaum tunawisma. Ada pemberian kupon makan hingga tempat bermalam bagi mereka.

"Kita ingin tahu hal-hal semacam itu. Kita ingin mendapatkan informasi bagaimana di negara semaju mereka memperhatikan jaminan sosial kemudian dengan mitra-mitra lain. Ada pemikiran-pemikiran yang bisa kita aplikasikan di Indonesia," paparnya.

Selain masalah sosial, Gondo juga mengatakan akan melihat sebuah komunitas agama minoritas di AS. Tim akan melihat bagaimana komunitas sekitar berinteraksi dengan para penganut agama tersebut.

Selain itu, perlakuan terhadap para orangtua tunggal juga akan dipelajari.

"Kita juga melihat faktor perceraian single parent besar di sana. Bagus juga kalau pemerintah di sana perhatian terhadap single parent. Apa mungkin juga di kita," tanyanya.

Rencananya, para anggota Dewan akan berada di AS selama satu minggu. Mereka akan mendarat di New York, lalu menuju Washington DC melalui Pennsylvania.

"Kita nggak bisa kemana-mana dengan agenda kurang lebih 12 pertemuan itu," tegasnya.

Meski bukan untuk merampungkan undang-undang tertentu, Gondo yakin kunjungan ini akan bermanfaat. Lagipula, ini adalah kali pertama Komisi VIII berangkat ke luar negeri.

"Kalau jalan-jalan lucu kali. Sehari saja tiga sampai empat meeting. Teler juga," ucapnya.

"Saya juga nggak ngerti kenapa disoroti. Kita harus tahu bagaimana mengimplementasikan di sini dan gimana sharing people to people. Ini yang perlu kita ambil," tutupnya.

(mad/nwk) (sumber: detiknews.com)

Agar Transparan, Perlu Dibentuk Aturan Tata Cara Pencalonan Kapolri

Jakarta - Kenaikan pangkat Komjen Timur Pradopo yang begitu cepat menimbulkan banyak pertanyaan tentang transparansi pencalonan Kapolri. Untuk mecegah hal serupa, ke depan perlu dibentuk peraturan mengenai tata cara pencalonan Kapolri baru.

"Saya sarankan untuk dibentuk aturan mengenai tata cara pencalonan
Kapolri yang transparan. Aturan tersebut bisa berupa peraturan
pemerintah atau peraturan presiden," ujar Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontra), Haris Azhar.

Hal itu dikatakan Haris saat jumpa pers, di kantor Kontras, Jl Borobudur, Jakarta, Selasa (5/10/2010).

Kenaikan pangkat Timur Pradopo, menurut Haris, kurang transparan dan terlalu cepat.

"Proses pencalonan Timur sebagai Kapolri terlalu cepat. Harusnya Presiden melihat dulu prestasinya di jabatan akhir dia. Sedangkan jabatan akhirnya baru dijabat selama dua jam. Lalu bagaimana bisa melihat prestasinya?" jelas Haris.

Namun Haris meyakini bahwa Timur nantinya tetap akan dilantik DPR. Untuk
itu, dia menyarankan agar ke depan dibentuk aturan tata cara pemilihan
yang transparan.

"Menurut catatan saya, semenjak reformasi, tidak ada calon yang disodorkan Presiden ditolak oleh DPR. Sehingga saya mengusulkan aturan tersebut, agar tata cara pemilihan bisa lebih transparan," kata dia.

Haris juga menjelaskan, ada dugaan keterlibatan Timur dalam kerusuhan Mei 1998 dan Semanggi II tahun 1999, yang saat itu ia menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

"Dalam waktu dekat ini, Kontras bersama para mantan aktivis Mei 1998 dan
Trisakti akan mengunjungi DPR. Kami ingin terus mendorong DPR agar kasus
bisa dituntaskan," tutup Haris.

(lrn/lrn)

Konferensi WAMY ke-11 Resmi Ditutup

Konferensi merekomendasikan optimalisasi dalam mengarahkan para pemuda Islam agar lebih berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial

 

Hidayatullah.com--Konferensi Internasional World Assembly of Muslim Youth (WAMY) atau Liga Pemuda Muslim Dunia ke-11 yang berlangsung 2-4 Oktober 2010 di Jakarta, resmi ditutup.

 

Konferensi dengan tema Pemuda dan Tanggung Jawab Sosial ini ditutup dengan sejumlah rekomendasi.

 

Butir-butir rekomendasi hasil konferensi yang dimulai sejak Sabtu (2/10) lalu dibacakan oleh Sekjen terpilih, Dr. Shalih bin Sulaiman al-Wohaibi di hadapan seluruh peserta konferensi.

 

Dalam pidato penutupan, Wohaibi mengatakan Konferensi ke-11 terselenggara di tengah transformasi sosial yang bersifat global.

 

“Kondisi ini sangat berdampak bagi kaum muda dan melemahkan rasa tanggung jawab sosial mereka. Karenanya, ini merupakan kesempatan bagi WAMY untuk bangkit bersama pemuda untuk melakukan kerja sosial yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Dia menambahkan, WAMY harus berusaha menjelaskan kepada para pemuda tentang peran mereka, serta memberikan keahlian kepada mereka agar memiliki berbagai pranata yang menggerakkan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di dunia Islam untuk mengembangkan tanggung jawab sosial mereka.

 

“Konferensi internasional WAMY kali ini diselenggarakan di Indonesia, negara Islam terbesar dari segi mayoritas penduduk dari kalangan pemuda,” kata Wohaibi.

Oleh karena itu, lanjut dia, diharapkan setelah melewati sejumlah pertemuan ilmiah, seminar dan diskusi tentang berbagai praktik nyata dan mengevaluasi dan berdiskusi tentang berbagai komentar, peserta konferensi sampai pada kesimpulan dan memberikan rekomendasi-rekomendasi.

 

Terdapat dua macam rekomendasi yang dihasilkan pada konferensi yang berlangsung tiga hari tersebut, yaitu rekomendasi umum dan rekomendasi khusus.

 

Dalam rekomendasi umum disebutkan bahwa peserta konferensi WAMY mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada pemerintah dan bangsa Indonesia atas kesediaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi. Semoga hal ini dapat  menjadi ajang kerjasama di antara umat Islam dan sarana untuk saling menguatkan antar mereka.

 

WAMY juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atas kesediaannya menjadi tuan rumah, serta kepada Menteri Agama RI atas kesediaannya membuka acara konferensi. Konferensi juga menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah Arab Saudi, terutama kepada Raja Arab Saudi atas perhatiannya terhadap fenomena Islam dan umat Islam, juga atas bantuannya yang berkesinambungan terhadap WAMY dengan menjadikan ibukota Arab Saudi (Riyadh) sebagai kantor pusat WAMY.

 

Selain itu, kata Wohaibi, konferensi juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden WAMY, Syekh Shalih Abdul Aziz bin Muhammad Alu Syekh yang juga menjabat sebagai Menteri Urusan Islam dan Wakaf Arab Saudi, atas kontribusi dan partisipasi aktifnya dalam konferensi ini.

 

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para ulama dan pemikir, cendekiawan, pria dan wanita, dari berbagai penjuru dunia, dan para pimpinan lembaga  dan organisasi Islam yang mengikuti konferensi ini. Juga kepada segenap peserta dan para pihak yang terlibat dalam menyukseskan acara ini.”

 

Dalam rekomendasi  khusus, WAMY konferensi menetapkan beberapa hal seperti melakukan investasi dan optimalisasi sarana dan media yang beragam untuk mengarahkan para pemuda agar berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial. Konferensi juga mendorong pemerintahan negara-negara Islam untuk menambah bantuan dan perhatiaannya terhadap kegiatan sosial dan memberikan kemudahan dalam hal pengaturan dan dana.

 

Selain itu, rekomendasi menyebutkan pentingnya melakukan optimalisasi peran masjid, menghidupkan moral Islam di hati para pemuda, menyadarkan pemuda akan bahaya kekerasan dan terorisme serta dampak negatifnya terhadap masyarakat dan negara Islam. WAMY juga akan meningkatkan program-program pelatihan kepemudaan guna meningkatkan kemampuan mereka di masyarakat. “Yang juga penting adalah melakukan penyadaran kepada kaum muda tentang bahaya dekadensi moral,” kata Wohaibi.

 

“WAMY hendaknya mendorong para pemuda untuk berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan, kebodohan dan pengangguran, menyerukan penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, dan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab umat Islam terhadap Palestina dan wilayah-wilayah lain yang rentan terhadap penjajahan,” tandas mantan dosen di Universitas King Saud ini. [mcw/cha/hidayatullah.com]

Insiden Pelecehan Terbaru, Pria Perancis Bakar Al-Quran dan Mengencinginya

Dalam kasus terbaru insiden penodaan terhadap kitab suci Al-Quran, sebuah video menampilkan sosok pria tua Perancis yang sedang membakar Al-Quran dan kemudian mengencingi Al-Quran yang telah dibakarnya tersebut dengan beralasan aksinya itu atas nama kebebasan.
Video yang berdurasi sekitar satu jam, diposting pada situs berbagi video, juga memperlihatkan pria tua tersebut merobek potongan pertama halaman dari Al-Quran dan membuatnya menjadi pesawat kertas yang kemudian ditabrakkan ke dua cangkir yang kemungkinan besar untuk menggambarkan peristiwa menara kembar World Trade Center 9/11. Setelah itu pria tua tersebut membakar halaman demi halaman Al-Quran sebelum akhirnya memadamkannya dengan mengencingi api yang membakar Al-Quran tersebut.
Abdul Aziz Shukri salah seorang pengurus Masjid Agung Strasbourg (Perancis timur) menyatakan bahwa video penodaan terhadap Al-Quran ini dipublikasikan di situs "Dailymotion" dan "youtube".
Syukri mengatakan pihak berwenang telah memaksa pria tua Perancis itu untuk menghapus rekaman videonya setelah mengadakan diskusi panjang dengannya. Syukri mengatakan, pria tua itu sempat berkata: "Kita berada di negara bebas Perancis dan dapat membakar buku apapun termasuk Al-Quran," menambahkan bahwa dirinya bertindak atas nama kebebasan.
Syukri menjelaskan, tampaknya pria itu tidak menyadari dimensi akibat dari tindakannya, menurut laporan AFP. Polisi Perancis telah menangkap pria itu dan menginterogasinya hari ini, seperti dikatakan jaksa.
Komunitas Muslim di Strasbourg mengecam keras aksi yang dilakukan pria tua Perancis tersebut.(fq/imo)(sumber: voa-slam.com)

Mendagri: Ahmadiyah Mengingkari Pernyataannya Sendiri!

Jakarta (voa-islam.com) -Permasalahan Ahmadiyah tidak kunjung berujung, inilah yang membuat Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan 12 poin pernyataan yang dibuat jamaah Ahmadiyah dalam rapat bersama Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem), pada 14 Januari 2008 silam.

Demikian ungkapan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengatakan, 12 poin itu tidak dijalankan secara utuh oleh Ahmadiyah sehingga sebagian umat Islam meminta kepastian.

“Kesepakatan itu ditandatangani oleh Ahmadiyah sendiri dulu. Mestinya kan dilaksanakan juga oleh Ahmadiyah 12 poin itu. Kalau tidak seperti itu, orang bertanya-tanya bagaimana ini,” kata Gamawan kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/10/2010).

...“Kesepakatan itu ditandatangani oleh Ahmadiyah sendiri dulu. Mestinya kan dilaksanakan juga oleh Ahmadiyah 12 poin itu. Kalau tidak seperti itu, orang bertanya-tanya bagaimana ini,”...

Meski demikian, Gamawan menambahkan, kekerasan yang terjadi terhadap Ahmadiyah di Jawa Barat dalam beberapa bulan terakhir, tidak berhubungan langsung dengan tidak patuhnya mereka terhadap 12 poin kesepakatan tersebut.

"Di daerah-daerah lain banyak macam juga kasusnya. Oleh karena itu, kami sedang memikirkan langkah permanen. Banyak juga pendapat tentang itu supaya berpikir agar mereka betul-betul meninggalkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam sesungguhnya, seutuhnya, seperti status kitab suci, status Mirza Gulam Ahmad, soal rumah-rumah ibadahnya yang tidak terbuka dan sebagainya. Jadi di daerah-daerah itu, macam-macam reaksinya,” beber mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Gamawan menambahkan dalam mencari solusi permanen, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama akan memerhatikan aspek hukum, hak asasi manusia dan juga agama.

“Kesepakatan itu bukan dengan kami, tetapi mereka sendiri yang membuat pernyataan. Dulu ada 12 poin yang itu kalau dijalankan semuanya, saya kira bisa diterima oleh umat Islam lain. Mungkin yah. Kalau itu tidak dijalankan secara utuh, maka akan terjadi terus-menerus,” katanya.

Di antara pernyataan yang ditandatangani 2008 itu disebutkan, warga Ahmadiyah meyakini dan mengucapkan dua kalimah syahadat, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Warga Ahmadiyah juga meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah nabi terakhir.

Sebaliknya mereka mengakui bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang diagung-agungkan anggota jamaah Ahmadiyah, hanyalah seorang guru, mursyid, pembawa berita gembira dan peringatan, pendiri serta pemimpin jamaah Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jamaah juga meyakini bahwa tidak ada kitab suci yang diturunkan setelah Alquran. (Ibnudzar/ozo)

40 Persen Pelajar Kab. Malang Lakukan Seks Bebas. Duh, Malangnya Moralmu!

MALANG-JATIM (voa-islam.com) – Malang betul masa depan generasi penerus Kabupaten Malang, Jawa Timur. Data resmi Balitbang Pemerintah Kabupaten Malang mencatat 40 persen pelajar di Kota Apel itu pernah melakukan seks bebas. Di tangan generasi yang rusak moral, betapa malangnya nasib Kabupaten Malang.

Situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) merilis data yang  sangat menghebohkan (www.menkokesra.go.id). Disebutkan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh konsultan Balitbang Pemkab Malang, yaitu CV Orbit Nusantara, tercatat  40% pelajar di Kabupaten Malang (Jatim) pernah melakukan seks bebas alias hubungan intim suami-istri.

Bahkan Wakil Bupati Malang, Rendra Kresna, sangat panik saat dikonfirmsi soal temuan pelanggaran asusila di tingkat pelajar SMA  itu. Bahkan, dia sangat marah karena merasa tidak dilapori soal hasil temuan itu.

...Wakil Bupati Malang sangat panik saat dikonfirmsi soal temuan pelanggaran asusila di tingkat pelajar SMA  itu. Bahkan, dia sangat marah...

“Masak jumlahnya begitu banyak, ini jelas tidak mungkin. Saya akan panggil  mereka untuk meminta klarifikasi,” kata Rendra berapi-api saat ditanya komentarnya mengenai hasil temuan tersebut, Senin (4/10/2010).

Rendra bahkan balik meragukan hasil penelitian. “Saya sangat meragukan hasil penelitian itu. Saya berkeyakinan hasil penelitian itu tidak valid, karena tak sesuai dengan fakta di lapangan. Untuk itu saya akan meminta Balitbang Pemkab Malang untuk memberikan klarifikasi soal tersebut,’’ ujar Rendra.

Rendra yang juga politisi Partai Golkar ini menilai jumlah 40 persen dari pelajar setingkat SMA itu sangat banyak. Jika pelajar SMA, MA, SMK dan yang sederajat di wilayah Kabupaten Malang ada sekitar 36 ribu, maka sesuai hasil penelitian tersebut, siswa yang pernah melakukan seks ada sekitar 16 ribu siswa lebih.

Oleh karena itu, Rendra berjanji akan memanggil Balitbang Pemkab Malang tersebut. Rendra yang terpilih menjadi Wabub Malang periode 2010-2015 ini bahkan mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada Balitbang bila hasil penelitian tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan.  “Nanti juga akan saya beri sanksi,” tuturnya.

Peneliti Siap Klarifikasi Validitas Data

Menanggapi pihak-pihak yang meragukan hasil penelitiannya, CV Orbit Nusantara selaku konsultan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pemkba Malang siap diklarifikasi. Sebab, temuan  tentang 40 persen pelajar di wilayah Kabupaten Malang yang pernah melakukan hubungan seks bebas itu merupakan hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Kalau melihat hasil penelitian itu siapapun kaget. Jangankan Pak Wabup, saya sendiri pun heran dan tidak percaya. Sebab, saya tidak menyangka jumlah pelajar yang mengaku pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri itu  akan sebanyak itu,’’ kata peneliti CV Orbit Nusantara, Hasan Abadi, Selasa (5/10/2010).

Meski begitu, kata Hasan yang juga Ketua LPM Pendidikan Tinggi Agama Islam Raden Patah Kabupaten Malang ini, jumlahnya memang tidak sampai 40 persen. Sebab, kata dia, yang benar adalah sebanyak 29 persen.

Kendati hanya sebanyak 29 persen, kata dia, jumlahnya masih masuk kategori sangat mengkhawatirkan. Sebab, jumlah siswa di wilayah Kabupaten Malang ada sekitar 36 ribuan. Kalau 29 persen berarti ada sekitar 11 ribuan lebih siswa yang sudah melakukan seks bebas.

Untuk itu, lanjut alumni pascasarjana Universitas Brawijaya Malang ini, penelitian yang dilakukan itu bisa dipertanggungjawabkan, karena tidak asal-asalan.

...Penelitian ini menggunakan metodologi ilmiah. Sehingga, hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sample diambil di delapan kecamatan dari 33 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang...

Penelitian untuk mengetahui pemahaman pelajar tentang seks dan narkoba itu menggunakan metodologi ilmiah. Sehingga, hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, Hasan tetap berkeyakinan hasil penelitian yang dilakukan akurat. Sebab, menurut dia, metodologi yang diterapkan dalam penelitian tersebut tidak hanya menggunakan model random sampling dan survei dalam pengumpulan datanya.

Peneliti, lanjut pria yang juga Kepala Sekolah SMK Cendekia Bangsa ini, juga melakukan wawancara terhadap responden yang menjadi sample dalam penelitian tersebut. Dia menjelaskan bahwa sample yang diambil secara acak itu pun diyakini representatif.

Menurut Hasan yang juga mantan Ketua Forum Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang ini, sample diambil di delapan kecamatan dari 33 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang.

Di antaranya Kecamatan Pakis, Singosari, Dau, Kepanjen, Turen, dan Gondanglegi. Pengambilan responden di tiap kecamatan itu diakui tidak sama. Responden paling banyak diambil dari daerah yang terkenal dengan sentra-sentra santri.

Jumlah responden seluruhnya, kata Hasan, sebanyak 404 orang. Mereka diambil dari berbagai sekolah menengah atas dan yang sederajat. Misalnya, SMA SMK, dan Madrasah Aliyah.

Penelitian itu dilakukan selama dua bulan, mulai Juli hingga Agustus 2010. Berdasarkan hasil penelitian itu ternyata jumlah pelajar yang mengaku pernah melakukan seks bebas itu jumlahnya 29 persen. Mereka melakukan seks bebas dengan berbagai alasan. Dia contohkan seperti alasan ekonomi, keharmonisan keluarga, dan lain-lain.

...hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pemahaman remaja soal seks dan narkoba bisa dipertanggungjawabkan...

Karena itu, kata Hasan, hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pemahaman remaja soal seks dan narkoba bisa dipertanggungjawabkan. "Saya siap diklarifikasi siapapun dan kapanpun,’’ pungkasnya. [taz/dari berbagai sumber]

Kontras Berharap Tak Semua Teroris Dilarang Dapat Remisi

Ramadhian Fadillah - detikNews
Menteri Hukum HAM Patrialis Akbar menyatakan tidak akan memberikan remisi pada terdakwa dan residivis teroris. Kontras menilai pemberian remisi merupakan hak setiap terpidana. Namun pemerintah harus benar-benar selektif dalam memberikan pengurangan masa tahanan bagi terpidana teroris.

"Bukan pada kasusnya, tetapi pelanggaran yang dilakukan. Terpidana teroris kan ada yang hanya menyewakan kamar kos sampai pada otak pelaku teroris ini," ujar Koordinator Kontras Haris Azhar kepada detikcom, Selasa (28/9/2010),

Menurut Haris, pernyataan Menkum HAM ini justru menunjukkan pembinaan di lembaga permasyarakatan tidak berjalan. Seharusnya, Patrialis meningkatkan pembinaan di Lapas daripada ikut berkomentar soal teroris.

"Orang masuk Lapas itu idealnya saat keluar menjadi orang yang lebih baik. Pernyataan Menkum HAM itu menunjukkan pihaknya salah memberikan remisi," tambah dia.

Haris khawatir berbagai tindakan represif justru akan membuat teroris tersebut makin brutal menjalankan aksi sebagai tindakan balas dendam. Pemerintah pun diminta mensinergikan setiap institusi penegak hukum yang ada untuk melawan aksi terorisme.

"Kalau sekarang kan jalan sendiri semua. Densus sendiri, Menkum HAM sendiri. Harus ada satu kesatuan," katanya.

(rdf/nrl)

Jakarta - Menteri Hukum HAM Patrialis Akbar menyatakan tidak akan memberikan remisi pada terdakwa dan residivis teroris. Kontras menilai pemberian remisi merupakan hak setiap terpidana. Namun pemerintah harus benar-benar selektif dalam memberikan pengurangan masa tahanan bagi terpidana teroris.

"Bukan pada kasusnya, tetapi pelanggaran yang dilakukan. Terpidana teroris kan ada yang hanya menyewakan kamar kos sampai pada otak pelaku teroris ini," ujar Koordinator Kontras Haris Azhar kepada detikcom, Selasa (28/9/2010),

Menurut Haris, pernyataan Menkum HAM ini justru menunjukkan pembinaan di lembaga permasyarakatan tidak berjalan. Seharusnya, Patrialis meningkatkan pembinaan di Lapas daripada ikut berkomentar soal teroris.

"Orang masuk Lapas itu idealnya saat keluar menjadi orang yang lebih baik. Pernyataan Menkum HAM itu menunjukkan pihaknya salah memberikan remisi," tambah dia.

Haris khawatir berbagai tindakan represif justru akan membuat teroris tersebut makin brutal menjalankan aksi sebagai tindakan balas dendam. Pemerintah pun diminta mensinergikan setiap institusi penegak hukum yang ada untuk melawan aksi terorisme.

"Kalau sekarang kan jalan sendiri semua. Densus sendiri, Menkum HAM sendiri. Harus ada satu kesatuan," katanya.

(rdf/nrl)