Agar Transparan, Perlu Dibentuk Aturan Tata Cara Pencalonan Kapolri

Jakarta - Kenaikan pangkat Komjen Timur Pradopo yang begitu cepat menimbulkan banyak pertanyaan tentang transparansi pencalonan Kapolri. Untuk mecegah hal serupa, ke depan perlu dibentuk peraturan mengenai tata cara pencalonan Kapolri baru.

"Saya sarankan untuk dibentuk aturan mengenai tata cara pencalonan
Kapolri yang transparan. Aturan tersebut bisa berupa peraturan
pemerintah atau peraturan presiden," ujar Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontra), Haris Azhar.

Hal itu dikatakan Haris saat jumpa pers, di kantor Kontras, Jl Borobudur, Jakarta, Selasa (5/10/2010).

Kenaikan pangkat Timur Pradopo, menurut Haris, kurang transparan dan terlalu cepat.

"Proses pencalonan Timur sebagai Kapolri terlalu cepat. Harusnya Presiden melihat dulu prestasinya di jabatan akhir dia. Sedangkan jabatan akhirnya baru dijabat selama dua jam. Lalu bagaimana bisa melihat prestasinya?" jelas Haris.

Namun Haris meyakini bahwa Timur nantinya tetap akan dilantik DPR. Untuk
itu, dia menyarankan agar ke depan dibentuk aturan tata cara pemilihan
yang transparan.

"Menurut catatan saya, semenjak reformasi, tidak ada calon yang disodorkan Presiden ditolak oleh DPR. Sehingga saya mengusulkan aturan tersebut, agar tata cara pemilihan bisa lebih transparan," kata dia.

Haris juga menjelaskan, ada dugaan keterlibatan Timur dalam kerusuhan Mei 1998 dan Semanggi II tahun 1999, yang saat itu ia menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

"Dalam waktu dekat ini, Kontras bersama para mantan aktivis Mei 1998 dan
Trisakti akan mengunjungi DPR. Kami ingin terus mendorong DPR agar kasus
bisa dituntaskan," tutup Haris.

(lrn/lrn)

Konferensi WAMY ke-11 Resmi Ditutup

Konferensi merekomendasikan optimalisasi dalam mengarahkan para pemuda Islam agar lebih berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial

 

Hidayatullah.com--Konferensi Internasional World Assembly of Muslim Youth (WAMY) atau Liga Pemuda Muslim Dunia ke-11 yang berlangsung 2-4 Oktober 2010 di Jakarta, resmi ditutup.

 

Konferensi dengan tema Pemuda dan Tanggung Jawab Sosial ini ditutup dengan sejumlah rekomendasi.

 

Butir-butir rekomendasi hasil konferensi yang dimulai sejak Sabtu (2/10) lalu dibacakan oleh Sekjen terpilih, Dr. Shalih bin Sulaiman al-Wohaibi di hadapan seluruh peserta konferensi.

 

Dalam pidato penutupan, Wohaibi mengatakan Konferensi ke-11 terselenggara di tengah transformasi sosial yang bersifat global.

 

“Kondisi ini sangat berdampak bagi kaum muda dan melemahkan rasa tanggung jawab sosial mereka. Karenanya, ini merupakan kesempatan bagi WAMY untuk bangkit bersama pemuda untuk melakukan kerja sosial yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Dia menambahkan, WAMY harus berusaha menjelaskan kepada para pemuda tentang peran mereka, serta memberikan keahlian kepada mereka agar memiliki berbagai pranata yang menggerakkan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di dunia Islam untuk mengembangkan tanggung jawab sosial mereka.

 

“Konferensi internasional WAMY kali ini diselenggarakan di Indonesia, negara Islam terbesar dari segi mayoritas penduduk dari kalangan pemuda,” kata Wohaibi.

Oleh karena itu, lanjut dia, diharapkan setelah melewati sejumlah pertemuan ilmiah, seminar dan diskusi tentang berbagai praktik nyata dan mengevaluasi dan berdiskusi tentang berbagai komentar, peserta konferensi sampai pada kesimpulan dan memberikan rekomendasi-rekomendasi.

 

Terdapat dua macam rekomendasi yang dihasilkan pada konferensi yang berlangsung tiga hari tersebut, yaitu rekomendasi umum dan rekomendasi khusus.

 

Dalam rekomendasi umum disebutkan bahwa peserta konferensi WAMY mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada pemerintah dan bangsa Indonesia atas kesediaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi. Semoga hal ini dapat  menjadi ajang kerjasama di antara umat Islam dan sarana untuk saling menguatkan antar mereka.

 

WAMY juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atas kesediaannya menjadi tuan rumah, serta kepada Menteri Agama RI atas kesediaannya membuka acara konferensi. Konferensi juga menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah Arab Saudi, terutama kepada Raja Arab Saudi atas perhatiannya terhadap fenomena Islam dan umat Islam, juga atas bantuannya yang berkesinambungan terhadap WAMY dengan menjadikan ibukota Arab Saudi (Riyadh) sebagai kantor pusat WAMY.

 

Selain itu, kata Wohaibi, konferensi juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden WAMY, Syekh Shalih Abdul Aziz bin Muhammad Alu Syekh yang juga menjabat sebagai Menteri Urusan Islam dan Wakaf Arab Saudi, atas kontribusi dan partisipasi aktifnya dalam konferensi ini.

 

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para ulama dan pemikir, cendekiawan, pria dan wanita, dari berbagai penjuru dunia, dan para pimpinan lembaga  dan organisasi Islam yang mengikuti konferensi ini. Juga kepada segenap peserta dan para pihak yang terlibat dalam menyukseskan acara ini.”

 

Dalam rekomendasi  khusus, WAMY konferensi menetapkan beberapa hal seperti melakukan investasi dan optimalisasi sarana dan media yang beragam untuk mengarahkan para pemuda agar berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial. Konferensi juga mendorong pemerintahan negara-negara Islam untuk menambah bantuan dan perhatiaannya terhadap kegiatan sosial dan memberikan kemudahan dalam hal pengaturan dan dana.

 

Selain itu, rekomendasi menyebutkan pentingnya melakukan optimalisasi peran masjid, menghidupkan moral Islam di hati para pemuda, menyadarkan pemuda akan bahaya kekerasan dan terorisme serta dampak negatifnya terhadap masyarakat dan negara Islam. WAMY juga akan meningkatkan program-program pelatihan kepemudaan guna meningkatkan kemampuan mereka di masyarakat. “Yang juga penting adalah melakukan penyadaran kepada kaum muda tentang bahaya dekadensi moral,” kata Wohaibi.

 

“WAMY hendaknya mendorong para pemuda untuk berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan, kebodohan dan pengangguran, menyerukan penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, dan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab umat Islam terhadap Palestina dan wilayah-wilayah lain yang rentan terhadap penjajahan,” tandas mantan dosen di Universitas King Saud ini. [mcw/cha/hidayatullah.com]

Insiden Pelecehan Terbaru, Pria Perancis Bakar Al-Quran dan Mengencinginya

Dalam kasus terbaru insiden penodaan terhadap kitab suci Al-Quran, sebuah video menampilkan sosok pria tua Perancis yang sedang membakar Al-Quran dan kemudian mengencingi Al-Quran yang telah dibakarnya tersebut dengan beralasan aksinya itu atas nama kebebasan.
Video yang berdurasi sekitar satu jam, diposting pada situs berbagi video, juga memperlihatkan pria tua tersebut merobek potongan pertama halaman dari Al-Quran dan membuatnya menjadi pesawat kertas yang kemudian ditabrakkan ke dua cangkir yang kemungkinan besar untuk menggambarkan peristiwa menara kembar World Trade Center 9/11. Setelah itu pria tua tersebut membakar halaman demi halaman Al-Quran sebelum akhirnya memadamkannya dengan mengencingi api yang membakar Al-Quran tersebut.
Abdul Aziz Shukri salah seorang pengurus Masjid Agung Strasbourg (Perancis timur) menyatakan bahwa video penodaan terhadap Al-Quran ini dipublikasikan di situs "Dailymotion" dan "youtube".
Syukri mengatakan pihak berwenang telah memaksa pria tua Perancis itu untuk menghapus rekaman videonya setelah mengadakan diskusi panjang dengannya. Syukri mengatakan, pria tua itu sempat berkata: "Kita berada di negara bebas Perancis dan dapat membakar buku apapun termasuk Al-Quran," menambahkan bahwa dirinya bertindak atas nama kebebasan.
Syukri menjelaskan, tampaknya pria itu tidak menyadari dimensi akibat dari tindakannya, menurut laporan AFP. Polisi Perancis telah menangkap pria itu dan menginterogasinya hari ini, seperti dikatakan jaksa.
Komunitas Muslim di Strasbourg mengecam keras aksi yang dilakukan pria tua Perancis tersebut.(fq/imo)(sumber: voa-slam.com)

Mendagri: Ahmadiyah Mengingkari Pernyataannya Sendiri!

Jakarta (voa-islam.com) -Permasalahan Ahmadiyah tidak kunjung berujung, inilah yang membuat Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan 12 poin pernyataan yang dibuat jamaah Ahmadiyah dalam rapat bersama Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem), pada 14 Januari 2008 silam.

Demikian ungkapan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengatakan, 12 poin itu tidak dijalankan secara utuh oleh Ahmadiyah sehingga sebagian umat Islam meminta kepastian.

“Kesepakatan itu ditandatangani oleh Ahmadiyah sendiri dulu. Mestinya kan dilaksanakan juga oleh Ahmadiyah 12 poin itu. Kalau tidak seperti itu, orang bertanya-tanya bagaimana ini,” kata Gamawan kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/10/2010).

...“Kesepakatan itu ditandatangani oleh Ahmadiyah sendiri dulu. Mestinya kan dilaksanakan juga oleh Ahmadiyah 12 poin itu. Kalau tidak seperti itu, orang bertanya-tanya bagaimana ini,”...

Meski demikian, Gamawan menambahkan, kekerasan yang terjadi terhadap Ahmadiyah di Jawa Barat dalam beberapa bulan terakhir, tidak berhubungan langsung dengan tidak patuhnya mereka terhadap 12 poin kesepakatan tersebut.

"Di daerah-daerah lain banyak macam juga kasusnya. Oleh karena itu, kami sedang memikirkan langkah permanen. Banyak juga pendapat tentang itu supaya berpikir agar mereka betul-betul meninggalkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam sesungguhnya, seutuhnya, seperti status kitab suci, status Mirza Gulam Ahmad, soal rumah-rumah ibadahnya yang tidak terbuka dan sebagainya. Jadi di daerah-daerah itu, macam-macam reaksinya,” beber mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Gamawan menambahkan dalam mencari solusi permanen, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama akan memerhatikan aspek hukum, hak asasi manusia dan juga agama.

“Kesepakatan itu bukan dengan kami, tetapi mereka sendiri yang membuat pernyataan. Dulu ada 12 poin yang itu kalau dijalankan semuanya, saya kira bisa diterima oleh umat Islam lain. Mungkin yah. Kalau itu tidak dijalankan secara utuh, maka akan terjadi terus-menerus,” katanya.

Di antara pernyataan yang ditandatangani 2008 itu disebutkan, warga Ahmadiyah meyakini dan mengucapkan dua kalimah syahadat, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Warga Ahmadiyah juga meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah nabi terakhir.

Sebaliknya mereka mengakui bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang diagung-agungkan anggota jamaah Ahmadiyah, hanyalah seorang guru, mursyid, pembawa berita gembira dan peringatan, pendiri serta pemimpin jamaah Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jamaah juga meyakini bahwa tidak ada kitab suci yang diturunkan setelah Alquran. (Ibnudzar/ozo)

40 Persen Pelajar Kab. Malang Lakukan Seks Bebas. Duh, Malangnya Moralmu!

MALANG-JATIM (voa-islam.com) – Malang betul masa depan generasi penerus Kabupaten Malang, Jawa Timur. Data resmi Balitbang Pemerintah Kabupaten Malang mencatat 40 persen pelajar di Kota Apel itu pernah melakukan seks bebas. Di tangan generasi yang rusak moral, betapa malangnya nasib Kabupaten Malang.

Situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) merilis data yang  sangat menghebohkan (www.menkokesra.go.id). Disebutkan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh konsultan Balitbang Pemkab Malang, yaitu CV Orbit Nusantara, tercatat  40% pelajar di Kabupaten Malang (Jatim) pernah melakukan seks bebas alias hubungan intim suami-istri.

Bahkan Wakil Bupati Malang, Rendra Kresna, sangat panik saat dikonfirmsi soal temuan pelanggaran asusila di tingkat pelajar SMA  itu. Bahkan, dia sangat marah karena merasa tidak dilapori soal hasil temuan itu.

...Wakil Bupati Malang sangat panik saat dikonfirmsi soal temuan pelanggaran asusila di tingkat pelajar SMA  itu. Bahkan, dia sangat marah...

“Masak jumlahnya begitu banyak, ini jelas tidak mungkin. Saya akan panggil  mereka untuk meminta klarifikasi,” kata Rendra berapi-api saat ditanya komentarnya mengenai hasil temuan tersebut, Senin (4/10/2010).

Rendra bahkan balik meragukan hasil penelitian. “Saya sangat meragukan hasil penelitian itu. Saya berkeyakinan hasil penelitian itu tidak valid, karena tak sesuai dengan fakta di lapangan. Untuk itu saya akan meminta Balitbang Pemkab Malang untuk memberikan klarifikasi soal tersebut,’’ ujar Rendra.

Rendra yang juga politisi Partai Golkar ini menilai jumlah 40 persen dari pelajar setingkat SMA itu sangat banyak. Jika pelajar SMA, MA, SMK dan yang sederajat di wilayah Kabupaten Malang ada sekitar 36 ribu, maka sesuai hasil penelitian tersebut, siswa yang pernah melakukan seks ada sekitar 16 ribu siswa lebih.

Oleh karena itu, Rendra berjanji akan memanggil Balitbang Pemkab Malang tersebut. Rendra yang terpilih menjadi Wabub Malang periode 2010-2015 ini bahkan mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada Balitbang bila hasil penelitian tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan.  “Nanti juga akan saya beri sanksi,” tuturnya.

Peneliti Siap Klarifikasi Validitas Data

Menanggapi pihak-pihak yang meragukan hasil penelitiannya, CV Orbit Nusantara selaku konsultan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pemkba Malang siap diklarifikasi. Sebab, temuan  tentang 40 persen pelajar di wilayah Kabupaten Malang yang pernah melakukan hubungan seks bebas itu merupakan hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Kalau melihat hasil penelitian itu siapapun kaget. Jangankan Pak Wabup, saya sendiri pun heran dan tidak percaya. Sebab, saya tidak menyangka jumlah pelajar yang mengaku pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri itu  akan sebanyak itu,’’ kata peneliti CV Orbit Nusantara, Hasan Abadi, Selasa (5/10/2010).

Meski begitu, kata Hasan yang juga Ketua LPM Pendidikan Tinggi Agama Islam Raden Patah Kabupaten Malang ini, jumlahnya memang tidak sampai 40 persen. Sebab, kata dia, yang benar adalah sebanyak 29 persen.

Kendati hanya sebanyak 29 persen, kata dia, jumlahnya masih masuk kategori sangat mengkhawatirkan. Sebab, jumlah siswa di wilayah Kabupaten Malang ada sekitar 36 ribuan. Kalau 29 persen berarti ada sekitar 11 ribuan lebih siswa yang sudah melakukan seks bebas.

Untuk itu, lanjut alumni pascasarjana Universitas Brawijaya Malang ini, penelitian yang dilakukan itu bisa dipertanggungjawabkan, karena tidak asal-asalan.

...Penelitian ini menggunakan metodologi ilmiah. Sehingga, hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sample diambil di delapan kecamatan dari 33 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang...

Penelitian untuk mengetahui pemahaman pelajar tentang seks dan narkoba itu menggunakan metodologi ilmiah. Sehingga, hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, Hasan tetap berkeyakinan hasil penelitian yang dilakukan akurat. Sebab, menurut dia, metodologi yang diterapkan dalam penelitian tersebut tidak hanya menggunakan model random sampling dan survei dalam pengumpulan datanya.

Peneliti, lanjut pria yang juga Kepala Sekolah SMK Cendekia Bangsa ini, juga melakukan wawancara terhadap responden yang menjadi sample dalam penelitian tersebut. Dia menjelaskan bahwa sample yang diambil secara acak itu pun diyakini representatif.

Menurut Hasan yang juga mantan Ketua Forum Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang ini, sample diambil di delapan kecamatan dari 33 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang.

Di antaranya Kecamatan Pakis, Singosari, Dau, Kepanjen, Turen, dan Gondanglegi. Pengambilan responden di tiap kecamatan itu diakui tidak sama. Responden paling banyak diambil dari daerah yang terkenal dengan sentra-sentra santri.

Jumlah responden seluruhnya, kata Hasan, sebanyak 404 orang. Mereka diambil dari berbagai sekolah menengah atas dan yang sederajat. Misalnya, SMA SMK, dan Madrasah Aliyah.

Penelitian itu dilakukan selama dua bulan, mulai Juli hingga Agustus 2010. Berdasarkan hasil penelitian itu ternyata jumlah pelajar yang mengaku pernah melakukan seks bebas itu jumlahnya 29 persen. Mereka melakukan seks bebas dengan berbagai alasan. Dia contohkan seperti alasan ekonomi, keharmonisan keluarga, dan lain-lain.

...hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pemahaman remaja soal seks dan narkoba bisa dipertanggungjawabkan...

Karena itu, kata Hasan, hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pemahaman remaja soal seks dan narkoba bisa dipertanggungjawabkan. "Saya siap diklarifikasi siapapun dan kapanpun,’’ pungkasnya. [taz/dari berbagai sumber]