Addakwah.Com. Kairo. b Sedikitnya 100 anggota oposisi Ikhwanul Muslimin telah ditangkap di Mesir, menjelang pemilihan anggota parlemen akhir bulan ini.
Antara 100 dan 120 anggota kelompok Islam garis keras itu ditangkap Jumat di beberapa kota, termasuk di antara mereka 20 orang di provinsi Sharqiya dan 30 di Qalubya, kata seorang pejabat keamanan tanpa menyebut nama.
Mohammed Mursi, seorang pejabat senior Ikhwan, menyebutkan jumlah orang yang ditangkap sekitar 300 orang, di antara mereka sedikitnya 130 orang di pelabuhan Iskandariyah, kota kedua yang terletak di bagian utara negara itu.
Ia mengatakan penangkapan itu terjadi dalam bentrokan ketika pasukan keamanan berusaha untuk membubarkan pertemuan orang-orang yang mendukung calon-calon Ikhwan yang akan mengikuti pemilihan pada 28 November itu.
"Rezim ini berusaha meneror warga untuk membuat mereka menjauh dari tempat-tempat pemungutan suara," tuduh Mursi, yang menambahkan bahwa beberapa orang telah terluka dalam bentrokan itu, dua serius. Satu orang di rumah sakit, ujarnya.
Mursi juga mengatakan polisi telah menembakkan gas air mata, tapi pejabat tersebut tidak mengkonfirmasinya dan malah menyebutkan bahwa seorang polisi telah terluka di Sharqiya.
Pada Selasa, sebelum gelombang penangkapan terakhir itu, Mursi mengatakan pada AFP bahwa tindakan keras terhadap para anggota Ikhwan itu dimulai ketika kelompok oposisi Islam itu mengumumkan pada 5 Oktober rencananya untuk mengajukan calon ke pemilihan tersebut.
Ia menjelaskan pekan ini bahwa polisi telah menangkap sekitar 600 anggota Ikhwan dan bahwa 250 orang masih ditahan.
Kelompok itu, yang mendaftarkan calon-calonnya sebagai calon independen untuk melewati larangan terhadap partai-partai agama, memperoleh seperlima kursi parlemen dalam pemilihan terakhir pada 2005.
Ikhwan sekarang mengajukan sekitar 135 calon, meskipun jumlah tepatnya tetap tak pasti karena beberapa calon masih menggugat keputusan komisi pemilihan yang melarang mereka mencalonkan diri.
Partai Demokrat Nasional yang berkuasa mengajukan sekitar 800 calon, dan partai oposisi Wafd yang liberal sekitar 250 calon untuk 508 kursi yang diperebutkan.
Pada Kamis, Mesir menuduh Amerika Serikat telah campurtangan dalam urusannya dalam kecaman keras luar biasa setelah Washington minta pengamat asing dalam pemilihan bulan ini dan juga bertemu dengan kelompok yang mendesakkan pembaruan.
Kairo khususnya terganggu pada pertemuan 2 November di Washington antara para penasehat keamanan nasional Presiden AS Barack Obama dan satu kelompok hak asasi manusia setempat mengatakan pemilihan itu telah dikompromikan dengan penangkapan banyak aktivis oposisi.
Pemerintah telah mengatakan mereka akan membolehkan kelompok setempat untuk mengirim pengamat ke tempat-tempat pemungutan suara.(*) Smb; antaranews.com
Sabtu, 20 November 2010
100 Anggota Ikhwanul Muslimin Ditangkap di Mesir
Addakwah.com Lisabon. Inggris akan menarik mundur semua pasukan perangnya di Afghanistan sebelum akhir 2015, janji Perdana Menteri David Cameron pada Sabtu, sesuatu hal yang disebutnya sebagai komitmen yang kuat.
"Komitmen kami saat ini telah mencapai pada pemindahan kepemimpinan tanggung jawab keamanan kepada pemerintah Afghanistan hingga pada akhir 2014 yang akan memberi jalan bagi tentara Inggris untuk pulang dari Afghanistan pada 2015" katanya.
"Itu adalah tenggat waktu yang pasti dan akan kami penuhi," katanya kepada wartawan dalam pertemuan negara NATO di Lisbon, menegaskan negaranya dalam posisi yang lebih kuat tentang penarikan mundur pasukan dibanding negara NATO lainnya, yang belum menetapkan tenggat waktu batas operasi militer mereka.
Negara anggota NATO pada Jumat menyepakati bahwa mereka akan memulai untuk menyerahkan komando beberapa wilayah kepada tentara Afghanistan tahun depan dan menargetkan agar pemerintah Afghanistan yang akan mengambil peran untuk memerangi Taliban pada 2014 nanti.
Namun anggota koalisi terbesar, Amerika Serikat, telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka tetap akan menempatkan tentaranya bersama-sama dengan pasukan Afghanistan.
Inggris memiliki peran kedua terbesar dalam pasukan koalisi NATO, dengan sekitar 10.000 tentara di provinsi Helmand yang terletak di selatan Afghanistan.
Cameron mengatakan bahwa ia merasa bahwa aliansi tersebut akan mengerti tentang langkah yang diambilnya dan menghormati tentara Inggris yang telah ambil bagian di salah satu misi terberat NATO.
"Kami akan terus melanjutkan hubungan dengan Afghanistan, kami memberikan dana pengembangan di sana, dan kami masih memiliki hubungan diplomatik... mungkin kami akan mengrimkan tentara untuk melatih angkatan bersenjata mereka," katanya.
"Namun intinya adalah, sejak tahun 2015 jumlah tentara di sana tidak akan berjumlah banyak seperti saat ini, tidak akan ada pasukan perang. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan NATO," tegasnya.
"Saya rasa warga Inggris perlu tahu bahwa keterlibatan Inggris di Afghanistan pada 2001, kemudian di provinsi Helmand pada 2006, serta memikul beban berat lainnya ... itu adalah titik akhirnya," katanya.
Pasukan Inggris telah kehilangan 345 tentaranya di Afghanistan sejak bergabung dengan invasi pimpinan AS pada 2001 dengan tujuan mencari pemimpin Al Qaida yang dituduh bertanggung jawab terhadap serangan 11 September di New York dan Washington.
Setelah tergulingnya rezim Taliban dan para komandan Al Qaida melarikan diri, misi tersebut berubah menjadi pertarungan anti pemberontak terhadap gerilyawan Taliban dan dukungan publik terhadap perang tersebut merosot drastis.(*) Smb; antaranews.com
"Komitmen kami saat ini telah mencapai pada pemindahan kepemimpinan tanggung jawab keamanan kepada pemerintah Afghanistan hingga pada akhir 2014 yang akan memberi jalan bagi tentara Inggris untuk pulang dari Afghanistan pada 2015" katanya.
"Itu adalah tenggat waktu yang pasti dan akan kami penuhi," katanya kepada wartawan dalam pertemuan negara NATO di Lisbon, menegaskan negaranya dalam posisi yang lebih kuat tentang penarikan mundur pasukan dibanding negara NATO lainnya, yang belum menetapkan tenggat waktu batas operasi militer mereka.
Negara anggota NATO pada Jumat menyepakati bahwa mereka akan memulai untuk menyerahkan komando beberapa wilayah kepada tentara Afghanistan tahun depan dan menargetkan agar pemerintah Afghanistan yang akan mengambil peran untuk memerangi Taliban pada 2014 nanti.
Namun anggota koalisi terbesar, Amerika Serikat, telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka tetap akan menempatkan tentaranya bersama-sama dengan pasukan Afghanistan.
Inggris memiliki peran kedua terbesar dalam pasukan koalisi NATO, dengan sekitar 10.000 tentara di provinsi Helmand yang terletak di selatan Afghanistan.
Cameron mengatakan bahwa ia merasa bahwa aliansi tersebut akan mengerti tentang langkah yang diambilnya dan menghormati tentara Inggris yang telah ambil bagian di salah satu misi terberat NATO.
"Kami akan terus melanjutkan hubungan dengan Afghanistan, kami memberikan dana pengembangan di sana, dan kami masih memiliki hubungan diplomatik... mungkin kami akan mengrimkan tentara untuk melatih angkatan bersenjata mereka," katanya.
"Namun intinya adalah, sejak tahun 2015 jumlah tentara di sana tidak akan berjumlah banyak seperti saat ini, tidak akan ada pasukan perang. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan NATO," tegasnya.
"Saya rasa warga Inggris perlu tahu bahwa keterlibatan Inggris di Afghanistan pada 2001, kemudian di provinsi Helmand pada 2006, serta memikul beban berat lainnya ... itu adalah titik akhirnya," katanya.
Pasukan Inggris telah kehilangan 345 tentaranya di Afghanistan sejak bergabung dengan invasi pimpinan AS pada 2001 dengan tujuan mencari pemimpin Al Qaida yang dituduh bertanggung jawab terhadap serangan 11 September di New York dan Washington.
Setelah tergulingnya rezim Taliban dan para komandan Al Qaida melarikan diri, misi tersebut berubah menjadi pertarungan anti pemberontak terhadap gerilyawan Taliban dan dukungan publik terhadap perang tersebut merosot drastis.(*) Smb; antaranews.com
Wamendiknas: Satu Juta Lulusan PT Menganggur
Addakwah.com. Pangkalpinang. Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Prof Dr Fasli Jalal, mengemukan, lebih dari satu juta orang lulusan perguruan tinggi menjadi pengangguran karena mutu pendidikan masih kurang.
"Lebih dari satu juta orang lulusan perguruan tinggi baik program Diploma dan Strata 1 tidak bekerja atau menganggur, karena cenderung memperhatikan kuantitas dibanding kualitas atau mutu pendidikan," katanya di Pangkalpinang, Sabtu.
Justeru itu, kata dia, pendidikan ke depan tidak hanya memperhatikan kuantitas saja tetapi juga harus memperhatikan kualitas dan mutunya.
"Di sejumlah negara di dunia, kesejahteraan dan pendapatan per kapita masyarakatnya meningkatkan karena pendidikan berorientasi kepada kualitas dan mutu," ujarnya.
Menurut dia, rata-rata masa pendidikan di Indonesia cukup tinggi dibanding dengan sejumlah negara di dunia namun pendapatan dan kesejahteraannya relatif rendah.
"Artinya, relevansi, inovasi dan kreativitas pendidikan itu sangat menentukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi pengangguran di negara ini," ujarnya.
Wakil Mendiknas memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang yang saat ini menjalankan program wajib belajar 15 tahun, namun harus memperhatikan kualitas dan mutu.
"Angka dan lama bersekolah bukan jaminan untuk menghasilkan pendidikan berkualitas dan bermutu, maka silahkan perhatikan kuantitas tetapi jangan abaikan kualitas," ujarnya.
Menurut dia, program wajib belajar 15 tahun yang diterapkan Pemkot Pangkalpinang dapat meningkatkan angka masuk perguruan tinggi (APK) yang bisa mencapai 95 persen.
"Apalagi di Babel ada tiga perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Bangka Belitung, Politeknik Manufaktur Timah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri serta sejumlah perguruan tinggi swasta lainnya yang dapat menyerap ribuan calon mahasiswa," ujarnya.(*)
Smb: antaranews.com
"Lebih dari satu juta orang lulusan perguruan tinggi baik program Diploma dan Strata 1 tidak bekerja atau menganggur, karena cenderung memperhatikan kuantitas dibanding kualitas atau mutu pendidikan," katanya di Pangkalpinang, Sabtu.
Justeru itu, kata dia, pendidikan ke depan tidak hanya memperhatikan kuantitas saja tetapi juga harus memperhatikan kualitas dan mutunya.
"Di sejumlah negara di dunia, kesejahteraan dan pendapatan per kapita masyarakatnya meningkatkan karena pendidikan berorientasi kepada kualitas dan mutu," ujarnya.
Menurut dia, rata-rata masa pendidikan di Indonesia cukup tinggi dibanding dengan sejumlah negara di dunia namun pendapatan dan kesejahteraannya relatif rendah.
"Artinya, relevansi, inovasi dan kreativitas pendidikan itu sangat menentukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi pengangguran di negara ini," ujarnya.
Wakil Mendiknas memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang yang saat ini menjalankan program wajib belajar 15 tahun, namun harus memperhatikan kualitas dan mutu.
"Angka dan lama bersekolah bukan jaminan untuk menghasilkan pendidikan berkualitas dan bermutu, maka silahkan perhatikan kuantitas tetapi jangan abaikan kualitas," ujarnya.
Menurut dia, program wajib belajar 15 tahun yang diterapkan Pemkot Pangkalpinang dapat meningkatkan angka masuk perguruan tinggi (APK) yang bisa mencapai 95 persen.
"Apalagi di Babel ada tiga perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Bangka Belitung, Politeknik Manufaktur Timah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri serta sejumlah perguruan tinggi swasta lainnya yang dapat menyerap ribuan calon mahasiswa," ujarnya.(*)
Smb: antaranews.com
Nusantara Duh, di Sumut 30 Bayi Per Bulan Diperkirakan Lahir Bisu
Addakwah.com. Medan. Bayi lahir dengan kondisi bisu diperkirakan mencapai 30 jiwa dari sekitar 10 juta penduduk di Sumatra Utara (Sumut). Ini disebabkan adanya gangguan pendengaran pada masa sebelum lahir dan setelah lahir.
"Di Medan, dari 4 ribu bayi yang lahir perbulannya, 8 bayi dalam kondisi bisu dan tuli. Berarti, di Sumut bisa saja mencapai 30 jiwa perbulannya bayi lahir bisu," kata Ketua Komite Daerah Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian Sumut, dr Delfitri Munir, di Medan, Ahad (21/11).
Untuk itu, lanjut Delfitri, perlu dilakukan antisipasi untuk mengurangi bayi lahir dalam kondisi bisu dan tuli, bahkan meniadakannya melalui pencanangan Medan Bebas Tuli pada bayi yang akan dilakukan Senin (22/11) di Dinas Kesehatan Kota Medan.
Pencanangan yang nantinya akan dikomandoi oleh Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (PGPKT) Sumut itu akan dihadiri seluruh Kepala Rumah Sakit di Medan yang menangani persalinan.
Delfitri mengatakan, ada dua faktor yang menyebabkan pendengaran bayi terganggu yang kemudian mengakibatkan bisu dan tuli yakni akibat faktor genetik dan non genetik. "Anak dan orangtua menderita tuli keturunan juga berisiko menderita gangguan pendengaran. Selain itu penyebab gangguan pendengaran sebelum lahir non genetik terjadi pada masa kehamilan terutama pada tiga bulan pertama kehamilan," katanya.
Delfitri mengimbau agar orangtua mendeteksi pendengaran bayi baru lahir sejak dini dengan alat bantu skrining yang idealnya dilakukan pada usia dua hari atau sebelum bayi berusia dua bulan. Sebab bila ditangani sejak dini, anak yang memiliki gejala bisu dan tuli bisa diatasi bahkan bisa berbicara mendekati orang normal. (smb: republika.co.id)
"Di Medan, dari 4 ribu bayi yang lahir perbulannya, 8 bayi dalam kondisi bisu dan tuli. Berarti, di Sumut bisa saja mencapai 30 jiwa perbulannya bayi lahir bisu," kata Ketua Komite Daerah Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian Sumut, dr Delfitri Munir, di Medan, Ahad (21/11).
Untuk itu, lanjut Delfitri, perlu dilakukan antisipasi untuk mengurangi bayi lahir dalam kondisi bisu dan tuli, bahkan meniadakannya melalui pencanangan Medan Bebas Tuli pada bayi yang akan dilakukan Senin (22/11) di Dinas Kesehatan Kota Medan.
Pencanangan yang nantinya akan dikomandoi oleh Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (PGPKT) Sumut itu akan dihadiri seluruh Kepala Rumah Sakit di Medan yang menangani persalinan.
Delfitri mengatakan, ada dua faktor yang menyebabkan pendengaran bayi terganggu yang kemudian mengakibatkan bisu dan tuli yakni akibat faktor genetik dan non genetik. "Anak dan orangtua menderita tuli keturunan juga berisiko menderita gangguan pendengaran. Selain itu penyebab gangguan pendengaran sebelum lahir non genetik terjadi pada masa kehamilan terutama pada tiga bulan pertama kehamilan," katanya.
Delfitri mengimbau agar orangtua mendeteksi pendengaran bayi baru lahir sejak dini dengan alat bantu skrining yang idealnya dilakukan pada usia dua hari atau sebelum bayi berusia dua bulan. Sebab bila ditangani sejak dini, anak yang memiliki gejala bisu dan tuli bisa diatasi bahkan bisa berbicara mendekati orang normal. (smb: republika.co.id)
Langganan:
Postingan (Atom)