Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia berupaya menjadi hub bagi jaringan pusat penjaga perdamaian di kawasan pada 2011 sebagai salah satu wujud komitmen pada pemeliharaan perdamaian dunia serta salah satu dari 20 negara pengirim pasukan perdamaian terbesar PBB.
"Dalam isu operasi pemeliharaan perdamaian, Indonesia aktif berkontribusi pada pengembangan konsep strategis penggelaran misi pemeliharaan perdamaian dunia. Pada tahun 2011, Indonesia akan berupaya menjadi hub bagi jaringan peacekeeping centers di kawasan," kata Menlu Marty Natalegawa dalam Pernyataan Pers Tahunan di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan bahwa sepanjang 2010, Indonesia telah mengirim sekitar 1.785 personil di tujuh misi PBB sebagai cerminan komitmen dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Dengan demikian, Indonesia merupakan salah satu dari 20 negara pengirim pasukan perdamaian PBB terbesar.
"Ke depan, diplomasi Indonesia akan terus menampilkan kesiapan Indonesia meningkatkan kontribusinya dalam misi perdamaian PBB untuk menjadi sepuluh negara penyumbang terbesar pasukan PBB," katanya.
Menurut Menlu, peningkatan kontribusi pasukan Indonesia tidak hanya terlihat dalam jumlah personil, melainkan juga dalam penambahan unit. Indonesia telah mengirimkan KRI Kaisiepo pada Agustus 2010 untuk bergabung dalam Maritime Task Force (MTF) UNIFIL. Hal itu adalah partisipasi kedua setelah KRI Diponegoro yang bergabung dengan MTF pada bulan April-September 2009.
Indonesia, kata Menlu, juga terus mendorong peningkatan peran sipil atau White Helmet untuk mendukung berbagai program pembangunan dan rehabilitasi wilayah pasca konflik bersenjata. Namun hal ini dilakukan dengan senantiasa mengedepankan kepemilikan nasional negara terkait.
Selain berupaya meningkatkan kontribusi pada pasukan penjaga perdamaian, dalam upayanya menciptakan keamanan dan perdamaian internasional, Indonesia, kata Menlu, Indonesia juga memainkan peran sentral dalam isu perlucutan senjata nuklir guna mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir.
"Keputusan Indonesia untuk memulai proses ratifikasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji coba Senjata Nuklir/CTBT telah mendapatkan sambutan sangat positif oleh masyarakat internasional. Pada 2011 ini, Indonesia Insya Allah dapat merampungkan proses ratifikasi tersebut dan akan mendorong berbagai pihak agar traktat CTBT tersebut dapat segera diimplementasikan," katanya.
Pernyataan pers tahunan Menlu itu dihadiri oleh antara lain Dr. Alwi Shibab (Menlu periode 1999-2001), Dr. N. Hassan Wirajuda (Menlu periode 2001-2009), Joop Ave (Menparpostel periode 1993-1998), Agus Gumiwang (Wakil Ketua Komisi I DPR RI) dan Sidharto Danusubroto (Wakil Ketua BKSAP DPR RI) serta sedikitnya 340 undangan dari kalangan media, diplomatik, akademisi, instansi pemerintah serta pejabat Kemlu.
Jumat, 07 Januari 2011
NU Akan Abaikan 2 Wasiat Gus Dur
Medan (voa-islam.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menuturkan, di dalam NU tidak ada tradisi menurunkan pejabat negara, termasuk presiden dan wakil presiden, di tengah jalan.
Sebaliknya, NU tetap komit mendukung pejabat negara yang menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Sebaliknya, pejabat yang tidak menjalankan tugas sudah tentu bakal ditegur.
”Karena itu, kepala pemerintah, termasuk DPR, kalau memang bagus mengapa tidak didukung. Kalau keliru, mengapa tidak diingatkan dan dikritisi,” ujar KH Hasyim Muzadi.
Karena itu, kepala pemerintah, termasuk DPR, kalau memang bagus mengapa tidak didukung. Kalau keliru, mengapa tidak diingatkan dan dikritisi,” ujar KH Hasyim Muzadi pada peresmian Gedung PWNU Sumut,di Jalan Sei Batang Hari, Medan, kemarin.
Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU tidak boleh menjadi organisasi oposisi. Sebab, oposisi tidak pernah bisa melihat kebenaran yang diperbuat orang lain.
Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU tidak boleh menjadi organisasi oposisi. Sebab, oposisi tidak pernah bisa melihat kebenaran yang diperbuat orang lain.
Begitupun NU juga tidak boleh menjadi bagian dari kekuasaan. Jika sudah masuk lingkar kekuasaan, akan sulit untuk bisa mengkritisi penguasa jika berbuat salah.
”NU tetap memosisikan diri sebagai organisasi keislaman yang menjadi rahmatan lil a’lamin,” tandasnya. Dalam konteks politik lokal,seperti pemilihan kepala daerah (pilkada), NU memberi kebebasan kepada setiap warga dan pengurus NU memilih sesuai keyakinannya.
”NU tetap memosisikan diri sebagai organisasi keislaman yang menjadi rahmatan lil a’lamin,” tandasnya. Dalam konteks politik lokal,seperti pemilihan kepala daerah (pilkada), NU memberi kebebasan kepada setiap warga dan pengurus NU memilih sesuai keyakinannya.
Karena itu, dia berharap kepada warga nahdiyin dan pengurus NU yang ikut mencalonkan diri dan mendukung calon kepala daerah yang maju di pilkada, memiliki sikap istiqomahdan ikhlas.
Ketua DPR Marzuki Alie yang hadir pada peresmian Gedung PWNU Sumut itu sempat mengatakan kekagumannya atas sosok (alm) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Ketua DPR Marzuki Alie yang hadir pada peresmian Gedung PWNU Sumut itu sempat mengatakan kekagumannya atas sosok (alm) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
”Dia (Gus Dur) juga pemimpin yang demokratis, plularisme, dan negarawan.Tidak saja dihormati tokoh nasional, juga internasional,” papar Marzuki yang juga penasihat PWNU Sumatera Selatan ini.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Syamsul Arifin menyambut baik berdirinya Gedung PWNU Sumatera Utara. ”Tugas kedua NU Sumut, bagaimana bisa membangun universitas.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Syamsul Arifin menyambut baik berdirinya Gedung PWNU Sumatera Utara. ”Tugas kedua NU Sumut, bagaimana bisa membangun universitas.
Sebab, hanya NU organisasi Islam di Sumut yang tidak memiliki universitas. Muhammadiyah dan Washliyah punya universitas dan lembaga pendidikan yang maju. Saya dorong NU untuk mendirikan universitas,”pungkasnya. (Ibnudzar/sindo)
Terdakwa Koruptor 19,8 Miliar Dilantik Jadi Walikota. Ini Demokratis lho!!
JAKARTA (voa-islam.com) – Meski menyandang status terdakwa kasus korupsi APBD yang merugikan negara sebesar Rp19,8 miliar, Jefferson Soleiman Montesqieu Rumajar tetap dilantik menjadi Walikota Tomohon.
Jefferson tiba dari LP Cipinang pukul 09.10 WIB. Ia menumpang mobil Toyota Kijang Innova warna hitam. Jefferson yang mengenakan baju batik warna coklat langsung menuju ruang ganti untuk berganti kostum protokoler pelantikan.
Jefferson dilantik bersama Wakil Walikota Terpilih Tomohon, Jimmy Erman, oleh Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Hari Sarundajang, di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (7/1/2011). Jefferson tidak mempermasalahkan dilantik di Jakarta, bukan di Sulawesi Utara.
“Ya saya kira kita harus menghormati. Itu tidak jadi masalah (dilantik di Jakarta),” kata Jefferson.
Pelantikan yang dimulai pukul 09.30 WIB itu dihadiri Menko Kesra Agung Laksono yang juga Wakil Ketua Umum Golkar.
....Meski menyandang status terdakwa kasus korupsi APBD yang merugikan negara sebesar Rp19,8 miliar, Jefferson tetap dilantik menjadi Walikota Tomohon....
Karena menyandang status terdakwa kasus korupsi APBD, tugas Walikota akan diserahkan kepada Wakil Walikota Jimmy Erman yang akan menjadi pelaksana tugas (Plt).
“Kita menghormati proses hukumnya. Nanti yang menjabat walikota adalah Plt-nya yakni wakil walikota,” ujar Gubernur Sulawesi Utara Sarundajang.
Sarundayang mengatakan, menurut peraturan dengan azas praduga tak bersalah, sebelum yang bersangkutan mendapat kekuatan hukum tetap, maka diizinkan untuk dilantik di kantor Kemendagri.
“Kalau nanti ketetapan hukum sudah ada terbukti melanggar, dia langsung dicopot. Yang perlu dicatat, Mendagri hanya fasilitator,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan akan segera menonaktifkan sementara Walikota Tomohon, Jefferson SM Rumajar, apabila sudah ada keputusan resmi dari pengadilan bahwa Jefferson resmi menjadi terdakwa.
“Terdakwa itu keputusan pengadilan. Kalau tuntutan sudah diberikan jaksa, kita kan harus dikasih tahu apakah itu sudah disampaikan apa belum, hari ini kita belum menerima itu. Kalau hari ini saya sudah diberitahu resmi jadi terdakwa, dia akan dinonaktifkan sementara,” ucap Gamawan Fauzi di Jakarta, Jumat (7/1/2010).
....KPK telah menetapkan Jefferson sebagai tersangka korupsi penyalahgunaan APBD Kotamadya Tomohon pada tahun 2006-2008. Kasus yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp19,8 miliar....
Karena itu, lanjut Gamawan, jika Jefferson sudah resmi menjadi terdakwa, maka akan mengangkat wakilnya untuk ditetapkan menggantikan Jefferson. “Wakilnya akan ditetapkan, karena jika tidak kan tidak bisa naik-naik juga wakilnya,” ucapnya.
Pada 14 Juli 2010 KPK telah menetapkan Jefferson sebagai tersangka korupsi penyalahgunaan APBD Kotamadya Tomohon pada tahun 2006-2008. Kasus yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp19,8 miliar ini sudah diusut KPK sejak tahun 2009. Sidang perdana Jeffeson sendiri telah dilaksanakan di Pengadilan Tipikor, Senin (3/1/2010) kemarin. [silum/dbs]
Komisi III DPR Akan Panggil Menkum Soal Pelesiran Gayus ke Luar Negeri
"Setelah pembukaan sidang 10 Januari 2011 nanti kita akan agendakan untuk rapat kerja dengan Menkum HAM dan Kepolisian untuk meminta penjelasan soal kasus Gayus kok bisa pelesiran ke luar negeri," ujar anggota Komisi III DPR dari FPD, Saan Mustopa, kepada detikcom, Sabtu (8/1/2011).
Menurut Saan, kepergian Gayus ke luar negeri menggunakan paspor palsu sangat menodai citra penegak hukum dan Keimigrasian. Menurutnya, Menkum harus memperingatkan bawahannya untuk lebih teliti terhadap permainan mafia semacam ini.
"Kita berulangkali meminta agar kasus Gayus menjadi prioritas tapi ini malah bisa pelesiran sampai Makau. Gayus bisa keluar menggunakan paspor palsu, ini soal kinerja beberapa institusi penegak hukum dan harus kita minta klarifikasi," paparnya.
Khusus mengenai Menkum HAM, Saan mengaku heran tidak mengoptimalkan pengawasan kepada bawahannya. Akibatnya imbauan Presiden agar penuntasan kasus Gayus dipercepat tak terlaksana.
"Presiden sudah mengutarakan agar secara cepat dan tepat diselesaikan ketika Gayus keluar dari rutan Salemba ke Bali, tapi malah bisa ke luar negeri. Ini artinya yang harusnya ada upaya mencegah tidak dilakukan," tandasnya.(detik.com)
Langganan:
Postingan (Atom)
