155 Warga Aceh Terjaring Razia Syariat Islam Soal Pakaian, Muhrim

Banda Aceh (addakwah.com) - Ratusan warga Aceh terjaring dalam razia penegakan syariat islam yang dilakukan personel Wilayathul Hisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di kawasan rekreasi pantai Ladong, Aceh Besar.

Kepala Satpol PP dan WH kabupaten Aceh Besar, Rusli, Minggu, mengatakan razia gabungan yang melibatkan personel polisi, TNI dan pegawai perhubungan itu juga memberikan sosialisasi peraturan daerah (Qanun) Nomor 11/2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam dan Qanun nomor 14/2003 tentang khalwat.

"Ada 155 warga yang menggunakan pakaian tidak sesuai dengan syariat serta 17 pasangan bukan muhrim terjaring akibat berduaan di tempat yang sunyi," katanya.

Razia yang dilakukan selama dua jam lebih itu mengakibatkan warga, terutama berusia remaja, kocar-kacir meninggalkan tempat rekreasi di pesisir Pantai Ladong, Kabupaten Aceh Besar.

Ia mengatakan warga yang terjaring pada razia tersebut telah didata dan membuat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran qanun tentang syariat islam dan menjaga pakaian mereka saat di tempat umum.

"Semua yang terjaring telah kami data dan mereka telah menandatangani surat perjanjian tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar qanun syariat Islam, " katanya.

Dia juga berharap peran serta seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi dan menyosialisasikan peraturan tentang syariat islam sehingga terwujud pelaksanaan secara "kaffah" (sempurna).

"Mustahil syariat Islam dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari seluruh komponen masyarakat, apalagi jumlah personel WH dan Satpol PP sangat terbatas," katanya.

Wartawan ANTARA melaporkan razia gabungan yang melibatkan 70 porsonel lebih di lintasan jalan Banda Aceh - Krueng Raya mengakibatkan ratusan pasangan yang diduga nonmuhrim kocar kacir untuk menghindari pemeriksaan petugas.

Mayoritas pasangan remaja menggunakan sepeda motor yang memakai celana dan baju ketat barbalik arah menuju ke kota Banda Aceh atau Kreung Raya saat mengetahui ada razia WH.

"Beberapa minggu lalu, saya juga didata dan disuruh menandatangani surat pernyataan oleh petugas WH karena memakai celana ketat, daripada terjaring lagi lebih baik balik ke kota Banda Aceh," kata seorang remaja putri. (RW/K004)(sumber: Antara NEws)

Warga Mamuju Keluhkan Harga Kebutuhan Sekolah Naik

Mamuju (addakwah.com) - Sebagian besar warga di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) mengeluhkan naiknya harga kebutuhan sekolah di sejumlah pasar tradisional Mamuju maupun di swalayan yang ada di wilayah itu.

"Rata-rata harga untuk kebutuhan sekolah mulai bergerak naik, bahkan kenaikannya diatas 10 persen," kata salah seorang ibu rumah tangga Rosmini, di Pasar Tradisional Mamuju, Minggu.

Menurut dia, sebelum memasuki tahun ajaran baru 2010 harga baju seragam sekolah harganya masih terjangkau dengan kisaran Rp175 ribu per pasang, namun kondisi berbeda yang terjadi saat ini harganya dapat menembus hingga 215 ribu perpasang.

"Harga seragam sekolah mulai bergerak naik, jika tidak pandai menawar maka harganya bisa lebih mahal lagi," katanya.

Dia mengatakan, kebutuhan sekolah untuk satu orang saja, dibutuhkan dana sebesar Rp400.000 untuk membeli segala perlengkapan mulai baju satu pasang, tas, topi, sepatu dan buku-buku, belum lagi keperluan lain yang ada di sekolahnya nanti.

"Memasuki tahun ajaran baru, kami yang hidup pas-pasan sangat berat untuk menutupi segala kebutuhan anak-anak untuk masuk sekolah," katanya.

Ia mengemukakan, walau pun biaya sangat memberatkan, namun dirinya tetap berusaha untuk menutupinya, walau pun harus menggandaikan barang berupa emas di penggadaian. "Terpaksa kami menggadaikan barang milik kami untuk menutupi biaya putra-putri kami untuk bersekolah," katanya.

Hal senada juga dikatakan Nurmiah, salah seorang ibu rumah tanggayang ditemui di pasar regional Mamuju.

"Rata-rata harga kebutuhan sekolah mulai bergerak naik hingga lebih 10 persen dari harga sebelumnya," katanya.

Ia mengakui, naiknya harga kebutuhan sekolah tersebut sangat memberatkan dirinya yang hanya berharap gaji dari suaminya yang berprofesi sebagai buruh bangunan.

"Penghasilan suami saya pas-pasan, sementara biaya untuk kebutuhan putri kami hampir sama besar dengan pendapatan keluarga kami, tetapi untuk masa depan anak kami terpaksa kami penuhi semua keperluan sekolah untuk anak-anak di rumah," katanya.  (ACO/K004)

Insiden Makam Mbah Priok DPRD DKI Akui Ada Iming-iming Sejumlah Uang

Jakarta (addakwah.com) - KPK sempat mencium adanya dugaan gratifikasi yang diterima DPRD DKI Jakarta terkait insiden bentrokan di area makam Mbah Priok. DPRD DKI Jakarta pun mengakui adanya iming-iming sejumlah uang kepada anggota dewan itu.

"Memang ada iming-iming sejumlah uang kepada dewan waktu rapat paripurna," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana saat dihubungi detikcom, Jumat (2/7/2010).

Pria yang akrab disapa Sani ini mengatakan, iming-iming itu diterima anggota dewan saat rapat paripurna tanggal 3 Juni 2010 lalu. Sani pun membenarkan kalau memang ada 10 anggota dewan yang akan dipanggil KPK.

Namun, Sani mengaku anggota dewan hanya diiming-imingi bukan menerima uang tersebut. "Setahu saya anggota tidak menerima, karena kita sudah mngeceknya ke masing-masing fraksi," terang politisi PKS ini.

Menurut Sani, jika iming-iming tersebut bukan dari Pemprov DKI. Ada pihak
tertentu yang ingin memperkeruh suasana sekaligus memanfaatkan kasus ini untuk kepentingan Pilkada 2012 mendatang.

"Bukan dari Pemprov. Tapi pihak ketiga yang ingin memancing di air keruh dan
memanfaatkan kejadian ini untuk 2012 mendatang," jelasnya.

Sani tidak mengetahui berapa besar tawaran yang dijanjikan kepada anggota dewan. Sani pun enggan menyebutkan siapa pihak yang dimaksud.

"Kebetulan saya sendiri bukan orang yang langsung ditawari, tapi anggota yang lain dan mereka cerita kepada saya," tutupnya.

(her/gus)(sumber: detik.com)

Klarifikasi Tuduhan Gratifikasi, Ketua TPF Priok Datangi KPK

Jakarta (addakwah.com) ---Anggota DPRD DKI Jakarta akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Senin (5/7/2010). Kedatangan mereka untuk untuk mengklarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi guna meredam hak angket terkait insiden bentrokan Priok.

"Insya Allah akan datang," kata wakil ketua DPRD DKI yang juga ketua TPF Insiden Priok, Lulung Lunggana kepada detikcom, Minggu malam (4/7/2010).

Lulung adalah salah satu dari 10 anggota DPRD DKI yang dikirimi surat oleh KPK untuk melakukan klarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi itu.

Informasi yang diperoleh detikcom, sepuluh anggota DPRD DKI yang dipanggil tersebut terdiri dari 9 anggota TPF, dan 1 unsur pimpinan DPRD. Surat dilayangkan KPK kepada mereka pada tanggal 22 Juni 2010.

Politisi PPP ini mengatakan panggilan itu bukan suatu pemeriksaan, tetapi hanya untuk mengklarifikasi saja. Dia mengatakan surat panggilan itu juga tidak ditujukan secara khusus kepada anggota TPF.

"Itu atas nama anggota dewan kok," katanya.

Sebelumnya KPK membenarkan jika ada pemanggilan 10 politisi Kebon Sirih terkait dugaan menerima gratifikasi dalam kasus mbah Priok.

Informasi yang dikumpulkan, diduga ada upaya untuk meredam kasus Mbah Priok agar tidak menjadi hak angket DPRD. Info yang beredar, tiap anggota DPR diberi uang Rp 10 juta.  Namun Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo membantah jika ada aliran dana dari Pemprov kepada para dewan.
(Rez/mei)(sumber: detik.com)

Bungkam Kritik Pemerintah, Pakistan Terapkan Hukum Baru Media

ISLAMABAD (addakwah.com) – Pakistan tengah mempertimbangkan sebuah hukum baru kontroversial yang akan membatasi liputan media atas pengeboman dan bisa digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan militer di jaringan televisi swasta negara tersebut.

Di bawah hukum yang baru, jurnalis TV bisa dipenjara hingga tiga tahun karena menyiarkan "apapun yang bersifat memfitnah organ-organ negara."

Rancangan Undang-undang (RUU) Otoritas Pengaturan Media Elektronik Pakistan itu memicu kemarahan dari kelompok media.

"Siapapun yang sedang menyembunyikan sesuatu akan dengan senang mendukung RUU ini," ujar Talat Hussain, salah satu pembaca berita TV paling terdepan di negara itu. "Mereka yang berada di kekuasaan punya banyak keuntungan darinya."

Pembatasan tersebut akan mencegah media menayangkan rekaman video dari pengebom bunuh diri, mayat-mayat korban, pernyataan dari pemimpin gerakan dan aksi-aksi lainnya yang "mempromosikan, membantu, atau bersekongkol dengan teroris atau terorisme."

Liputan langsung serangan militan akan dilarang sebagai "apapun yang bersifat memfitnah organ-organ negara," ketentuan yang bisa diinterpretasikan untuk mencakup hampir semua aktivitas pemerintah.

Pelaku akan menghadapi hukuman penjara maksimum tiga tahun dan denda hingga 10 juta rupee (138,000 dolar AS).

Agensi berita Dawn melaporkan bahwa petinggi militer mengusulkan pembatasan mereka sendiri, termasuk sebuah persyaratan bahwa semua cerita terkait militer harus dikonfirmasi dengan kantor pers militer.

Seorang juru bicara pemerintah, Farahnaz Ispahani, mendukung pembatasan itu. "Tidak ada negara beradab di dunia ini yang memberikan pembunuh, teroris, dan ekstrimis waktu tayang yang sama untuk menguraikan secara terperinci pandangan mereka," ujar Ispahani.

Menayangkan gambar-gambar brutal akibat serangan bunuh diri memberikan kekuatan psikologis pada ekstrimis dan menyebabkan kesedihan bagi warga Pakistan lainnya, ujar Ispahani.

Adnan Rehmat dari Intermedia, sebuah badan bantuan yang mempromosikan perkembangan media, menyebut perubahan itu menggelikan.

Usulan hukum baru itu bahkan lebih koersif daripada yang diberlakukan oleh Presiden Pervez Musharraf dalam keadaan darurat tahun 2007, ujar Rehmat.

"Hukum Musharraf adalah tentang aksi teroris, yang ini lebih jauh lagi," ujarnya. "Hukum ini berusaha untuk menjadikan kritik terhadap kehakiman, militer, dan apapun di bawah lingkup kepentingan nasional, sebagai wilayah terlarang."

Ledakan bom bunuh diri ganda di Lahore pada hari jumat (2/7) menewaskan lebih dari 40 orang dan melukai 175 lainnya di kompleks pemakaman orang suci dalam Islam.

Seorang petinggi kepolisian, Chaudhry Shafiq, mengatakan salah satu pengebom meledakkan diri di halaman kompleks makam sementara yang satunya memicu rompi peledaknya di ruang bawah tanah sebuah Masjid.

Ribuan orang ada di Masjid yang didedikasikan untuk Hazrat Syed Ali bin Usman, sufi dan cendekiawan Persia abad 11, pada saat serangan. (rin/smh) www.suaramedia.com

Begini Lo, Etos Islami Muslim Xinjiang

Semakin sukses usahanya, maka semakin dekat Muslim Xinjiang pada Tuhannya. Ini harga mati.

(Ma Jianguo, pengusaha dan takmir Masjid Urumqi)


addakwah.com (URUMQI) --Pihak berwenang Cina sering mengaitkan agama dalam hubungannya dengan tindak kekerasan di Xinjiang. Tapi bagi banyak Muslim di Cina barat laut, iman tidak terkait dengan politik. Sebagian besar melihat Islam sebagai kekuatan positif bagi masyarakat, tak lebih.

"Islam adalah tentang bagaimana Anda menjalani hidup selamat di dunia dan akhirat," ujar Ma Jianguo, takmir masjid agung Urumqi. Itu sebabnya, di sela-sela menjalankan usahanya, ia bergegas meninggalkan semua urusan begitu jarum jam menunjukkan pukul 11.00 siang. Ia segera membuka gerbang masjid dan bersiap mengumandangkan adzan. Bersama Ma, puluhan Muslimin -- sebagian besar berusia muda dengan kemeja putih -- turut serta. Satu dua orang adalah karyawannya.

"Kami percaya jika kami melakukan bisnis sehari-hari, minum alkohol, merokok, dan tidak menerima Allah, maka kami akan dihukum dan maka bisnis tidak akan begitu baik," jelas Ma. "Sebaliknya, jika kita tak meninggalkan shalat dan menjauhi segala larangan-Nya, maka Allah pun akan baik kepada kita. Semakin sukses usahanya, maka semakin dekat Muslim Xinjiang pada Tuhannya. Ini harga mati."

Kendati begitu, kata Ma,  iman yang seharusnya tidak didorong oleh keinginan material. Ayahnya, yang pernah menjadi imam di masjid itu, dipaksa bekerja selama tujuh tahun di sebuah tambang batubara selama Revolusi Kebudayaan. Di tengah kerja keras tanpa upah dan dihadapkan pada tindak sewenang-wenang tentara, shalat tak pernah ditinggalkan, kedati sembunyi-sembunyi. "Dia tak ingin sejengkalpun kehilangan kontak dengan Tuhannya," ujarnya.

Dia mengajarkan empat anaknya tentang Islam dan bagaimana untuk percaya. "Apakah Anda punya uang atau tidak, sesuatu untuk dimakan atau tidak, jangan berhitung tentang itu. Berdoalah kepada Allah dan kondisi apapun, itulah firman Allah," kata Ma.

Banyak pemuda Muslim di Urumqi mendengarkan musik Barat dan mengenakan pakaian Barat. Mereka bahkan mungkin punya pacar atau berkencan sebelum menikah. Namun begitu panggilan adzan berkumandang, mereka terpekur di dalam masjid.

Bahkan, tradisi ini terbawa hingga mereka keluar dari Urumqi dan mencari peruntungan baru di kota lain. Alwina misalnya. Dia baru saja menyelesaikan studi ekonominya di Universitas Xinjiang. Dia bekerja selama musim panas di bar. "Sulit untuk berbicara tentang iman," katanya. "Jika Anda meyakini sesuatu, maka Anda akan total. Buat saya berdoa (shalat) adalah sebuah kebutuhan," ujarnya.

Dari sisi pemikiran, mereka juga lebih terbuka. Islam, kata Alina, seorang Muslimah Urumqi yang berjilbab, bukan kotak kubik yang memasung pemeluknya. Menuntut ilmu di Beijing, dia lebih terbuka dalam segala hal, termasuk mencari pasangan hidup. Agama, katanya, tak harus membatasi cinta. "Aku tidak akan menikah dengan seorang Cina Han, agama kami tidak memerintahkan itu," ujarnya.

Ia meyayangkan orang berpandangan miring tentang Islam. "Saya tak habis pikir, apa yang ada dalam benak mereka tentang Islam, ya?" ujarnya menerawang.

Ia mengaku dari sisi pergaulan, prestasi akademik, gaya hidup, dan kebiasaan, tak beda dengan teman-teman yang lain. Satu yang membedakan hanyalah: ia melakukan shalat lima kali sehari, tak minum alkohol, dan makananan non-halal. "Tapi mereka tak mengizinkan saya melakukan praktik keagamaan -- shalat lima waktu -- di lingkungan kampus," ujarnya.

Setelah kerusuhan tahun lalu di Urumqi, pihak berwenang menetapkan bahwa masjid tidak bisa lagi dibuka sepanjang waktu. Pintu gerbang dikunci rapat dan baru dibuka pada waktu-waktu shalat. Mengutip omongan Ma, para pejabat negara datang setiap hari Jumat untuk memastikan bahwa imam tidak memasukkan omongan tentang separatisme dan kekerasan sebagai bagian dari khotbahnya.

Penindasan terhadap Muslim Uighur terutama Sunni meningkat sejak kerusuhan tahun lalu. Pengamat politik di Cina memandang hal ini kuntraproduktif yang justru memicu munculnya ekstremisme di wilayah itu, yang sampai sekarang telah memiliki pemahaman sebagian besar liberal Islam. "Bagi Muslim Xinjiang kebanyakan, etos Islam yang dipegang, bukan pragmatisme seperti yang dianut sebagian kecil saja dari mereka," ujarnya.

Red: Siwi Tri Puji.B
Sumber: DW-World

Cina Pasang Puluhan Ribu Kamera Untuk Pantau Muslim Xinjiang

addakwah.com ---Pihak berwenang di daerah terpencil Xinjiang, Cina barat, telah memasang 40.000 kamera keamanan di seantero ibukota Urumqi yang mayoritas berpenduduk Muslim, menjelang peringatan pertama kerusuhan etnis yang menelan banyak korban.

Seorang juru bicara pemerintah kota mengatakan kamera-kamera pengawasan telah dipasang di lebih dari 3.000 bus, 200 perhentian bus dan sekolah, dan lebih dari 100 pusat perbelanjaan dan toko pangan serba ada. Kamera-kamera juga telah dipasang di sepanjang lebih dari 4.000 jalan.

Pihak berwenang di Xinjiang telah meningkatkan penjagaan keamanan di Urumqi sebagai tanggapan atas bentrokan tanggal 5 Juli tahun 2009 yang pecah antara umat Muslim Uighur dan etnik Han Cina.

Kerusuhan itu menyebabkan 200 orang tewas dan lebih 1.600 orang luka-luka. Sedikitnya 5.000 polisi baru telah direkrut di Xinjiang menyusul kerusuhan tersebut.

Media resmi Tiongkok mengatakan, polisi akan memantau kamera-kamera itu secara terus menerus. Amnesty International mengatakan, pada hakekatnya hal ini adalah pemberlakuan pemerintahan yang represif di Xinjiang khususnya terhadap umat Islam di sana.

Pemerintah Cina mengatakan tahun lalu bahwa mereka memiliki bukti bahwa Gerakan Islam Turkistan Timur merencanakan adanya serangan pada bulan Oktober dalam perayaan 60 ulang tahun berdirinya Republik Rakyat Cina dan berdirinya Daerah Otonomi Xinjiang.(fq/voa/imo)(sumber: eramuslim)

Habib Rizieq Minta PKS Tabayyun

addakwah.com—Ramai-ramai pemberitaan menyudutkan Front Pembela Islam (FPI) dalam kasus pengusiran anggota DPR RI di Banyuwangi, membuat Pimpinan FPI, Habib Rizieq Shihab berang. Dalam pernyataan pers yang dikirim ke kantor redaksi, FPI meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertabayyun dahulu soal pemberitaan itu.

Pernyataan Rizieq ini disampaikan untuk menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPP PKS Agus Purnomo, sebagaimana diberitakan detik.com.

Menurut Rizieq, sebagai partai dakwah dan partai Islam mestinya PKS tabayyun (klarifikasi) dulu kepada FPI tentang peristiwa yang sesungguhnya agar tidak main kecam begitu saja. Hal itu juga mesti dilakukan agar tidak timbul fitnah.

“Saya ingatkan pada PKS jangan asal lempar tuduhan. Hati-hati dalam memberikan pernyataan, karena Anda partai dakwah dan partai Islam. Apa PKS mau bela PKI?” katanya kepada wartawan seusai konferensi pers “Menolak Pembubaran Ormas Islam” di Markas FPI, Jl. Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Sebagaimana diketahui, dalam pemberitaan detik hari Selasa (29/6) pukul 11:57 WIB, media itu menurunkan sebuah berita berjudul ”PKS Sayangkan Aksi FPI dalam Kasus Pengusiran Rieke”.

Dalam paragraf pertama berita itu ditulis: ”Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengecam sikap ormas yang mengusir kegiatan sosialisasi Komisi IX DPR di Banyuwangi. PKS melihat acara Ribka Tjiptaning dan Rieke resmi acara sosialisasi DPR”.

Rizieq menolak jika aksi itu dikaitkan dengan organisasinya FPI. "Ini kelompok massa. Jadi kita sendiri menyayangkan tindakan itu," tegasnya.

Karena itu Rizieq meminta pengurus DPP PKS untuk memberi peringatan pada Agus Purnomo.

”Kalau tidak akan kami proses secara hukum,” katanya. [fpi/hidayatullah.com]

Kado Ulang Tahun untuk Polri

(addakwah.com) ---ADA sesuatu yang tidak lazim pada perhelatan hari Bhayangkara yang jatuh pada hari ini. Hari ulang tahun Polri kali ini diselenggarakan secara tertutup di Mako Brimob Kelapa Dua. Dengan latar pencitraan yang sedang guncang seperti saat ini, saya memandang format perayaan hari ulang tahun Polri itu sebagai bentuk perayaan yang tepat. Sudah semestinya demikian.

Intinya mawas diri dan mencoba tampil lebih bersahaja. Karena dengan reputasi yang anjlok, sungguh Polri tidak punya cukup alasan untuk merayakan hari jadinya dengan high profile dan gegap gempita.

Saya ingin membingkiskan satu kado bagi Polri. Kado tentang Kepala Polri yang akan datang. Ini perlu disinggung, karena Jenderal Bambang Hendarso Danuri tak berapa lama lagi akan memasuki masa pensiun.

Di masyarakat mulai mengemuka desas-desus tentang siapa yang akan menjadi pengganti BHD. Yang bikin agak cemas, tidak sedikit kalangan yang menilai para kandidat Kapolri yang baru belum ada yang benar-benar punya komitmen dan prestasi signifikan di bidang pemberantasan korupsi.

Tentu saja, sikap antikorupsi harus dipandang sebagai harga mati. Kontrak kerja yang tidak bisa ditawar-tawar. Namun yang perlu semua pihak ingat, porsi terbesar kerja kepolisian sesungguhnya bukan pada pemberantasan korupsi, yang termasuk dalam ranah penegakan hukum.

Lingkup kerja polisi yang paling besar adalah pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Jadi seorang Kapolri, hemat saya, idealnya adalah figur yang memang punya catatan kuat di tiga kegiatan tadi, yaitu pelayanan, pengayoman, dan perlindungan publik.

Torehan positif pada pembasmian terorisme, penangkapan koruptor, pembongkaran sindikat narkoba, pencidukan komplotan perdagangan manusia, memang penting. Tapi kepercayaan publik pada Polri sebenarnya tidak terlalu ditentukan oleh area-area kerja semacam itu.

Adrianus Meliala katakan, perhatian masyarakat terhadap Polri akan terhisap pada seberapa jauh Polri mampu menanggulangi kasus-kasus besar semacam di atas. Namun, kepercayaan publik adalah persoalan berbeda. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh terpelihara berdasarkan kinerja aparat Polri dalam tugas keseharian yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Apalagi, perlu digaris-bawahi, karena penegakan hukum faktanya hanya sebagian kecil dari total kerja polisi, maka yang lebih penting adalah Kapolri mendatang dikenal dan dikenang sebagai perwira Tribrata yang berwibawa, hangat, dan dapat dibanggakan masyarakat.

Kita sadar, mencari kandidat Kapolri yang seperti itu bukan urusan mudah. Ibarat mencari manusia setengah dewa. Tapi juga bukan sesuatu yang mustahil.

Tahun 2007 silam, seorang mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian menulis di media massa. Si mahasiswa, Ajun Komisaris Adi Sumirat namanya, merindukan tampilan polisi Indonesia yang lebih agamis. Adi yakin, pembenahan kinerja Polri bahkan perbaikan relasi antara Polri dan masyarakat akan bisa dilakukan apabila personel Polri berperilaku lebih religius.

Tidak butuh waktu lama bagi Adi untuk melihat kenyataan dari tulisannya itu. Di Jawa Timur, Irjen Anton Bachrul Alam (ABA) selaku Kapolda Jatim saat itu, menjalankan tugasnya dengan pendekatan yang begitu khas.

Tidak perlu terlalu banyak merujuk ke teori-teori Barat tentang bagaimana polisi berinteraksi dengan publik. Juga tanpa harus kongkow-kongkow di restoran-restoran, ABA mencoba mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat dengan cara menyambangi masjid-masjid yang tersebar di Kota Pahlawan. Dengan pendekatan seperti itu, masjid-masjid di pelosok kota pun menjadi hidup. Di rumah Allah pula, masyarakat bisa menyaksikan langsung kesetaraan yang memang sepantasnya hidup di antara polisi dan masyarakat. Mereka bertakbir bersama, duduk bersila bersama, dan sujud bersama dalam satu shaf yang rapat dan lurus sebagai tanda kesempurnaan ibadah shalat.

Kegiatan harian berupa khatam atau menamatkan Al Qur’an, semakin memperkuat kesan positif tentang gaya kepemimpinan menenteramkan yang dihadirkan oleh ABA.

Tradisi baru yang dibangun ABA mengharuskannya untuk bangun pukul tiga pagi setiap hari. Bagi orang kebanyakan, ini jelas bukan perkara enteng. Apalagi ABA saban harinya juga terbiasa tidur sekitar pukul dua belas malam.

Apa yang bisa dilihat dari gaya perpolisian masyarakat ala ABA? Saya pribadi tidak melihat dirinya sebagai polisi tempur. Irjen Anton memurnikan kembali citra polisi yang sesungguhnya bukan melulu pasukan petarung.

Kita sebenarnya sudah lama paham, hati sebagian besar masyarakat bisa direbut lewat kegiatan keagamaan. Tapi sepertinya baru sekarang kita pantas gembira, setelah melihat adanya kesadaran di lingkungan Polri bahwa pendekatan keagamaanlah yang memang pantas diandalkan bagi manunggalnya Polri dan publik.

Tidak perlu alergi melihat jenderal polisi rajin ke masjid. Tidak perlu anti dipimpin oleh jenderal polisi yang pandai berkhutbah dan membaca kitab suci. Kita yakin, semakin dekat polisi dengan agama, semakin eloklah budi pekertinya. Semakin santun tindak-tanduknya, mudah-mudahan semakin bersih pula organisasi yang dipimpinnya.

Jika itu jadi kenyataan, semakin pantas pula si jenderal menjadi sosok teladan. Allahu a’lam.

Penulis dosen Psikologi Forensik, Universitas Bina Nusantara - Jakarta

Inilah Divisi-divisi 'Celengan Babi' di Mabes Polri versi IDSPS

Jakarta (addakwah.com) - Menanggapi gugatan Mabes Polri terkait  cover majalah Tempo edisi 28 Juni-4 Juli "Rekening Gendut Perwira Polisi" yang dianggap penghinaan, manajemen majalah Tempo angkat bicara.

Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Wahyu Muryadi meminta semua pihak menginterpretasi cover majalah Tempo edisi 28 Juni-4 Juli "Rekening Gendut Perwira Polisi" dengan tenang dan pikiran jernih.

"Kami sama sekali tidak punya motif melecehkan institusi Kepolisian RI. Jika ada yang menyamakan polisi dengan babi itu keliru besar," kata Wahyu, Rabu (30/6) menanggapi rencana gugatan yang akan dilayangkan Mabes Polri kepada Majalah Tempo.

..."Kami sama sekali tidak punya motif melecehkan institusi Kepolisian RI. Jika ada yang menyamakan polisi dengan babi itu keliru besar," kata Wahyu...

Menurut Wahyu, Tempo memiliki empat alasan memilih celengan babi untuk menyimbolkan beberapa rekening Perwira Tinggi Kepolisian tersebut. Pertama, dari asal bahasa celengan diambil dari celeng yang artinya babi hutan.

Kedua, sejak zaman Majapahit terakota celengan juga selalu dalam bentuk babi. Ketiga, piggy bank (celengan) di luar negeri juga berbentuk babi. "Desain grafis Majalah yang masih muda-muda mengikuti perkembangan tren saat ini. Di film Toys Story yang sedang tren, artisnya si babi," katanya menjelaskan alasan keempatnya.

Kata Wahyu meski banyak ancaman, Tempo tak pernah khawatir dalam pemberitaan selanjutnya. "Kami yakin dan menghormati Polisi sebagai aparat penegak hukum," katanya.

Pos-pos Rawan Penyimpangan di Tubuh Kepolisian

Sementara itu, Institute for Defense, Securities, and Peace Studies (IDSPS) kemarin melansir berbagai jenis penyimpangan yang mungkin terjadi di enam divisi Polri yang bisa dimanfaatkan "Celengan Babi" Mabes Polri.

Perinciannya, ada enam divisi dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Di enam divisi itu ada celah-celah yang memungkinkan polisi nakal bermain-main dengan wewenang dan kekuasaan mereka.

1. Divisi Reserse Kriminal
Penyimpangan bisa terjadi pada prosedur penangguhan penahanan, rekayasa penanganan/penindakan kasus illegal logging, kolusi dengan penggelar praktek perjudian, penyimpangan prosedur pinjam barang bukti, penyimpangan kasus penyidikan pidana, prostitusi, narkoba, dan kasus lain yang berujung pungli.

2. Divisi Intelijen Keamanan
Jenis penyimpangan yang mungkin terjadi di divisi ini adalah penerbitan surat izin keramaian, pungli Surat Keterangan Kelakuan Catatan Kepolisian (SKCK), intimidasi dan kolusi terhadap TKI, kolusi dengan perjudian, dan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana umum.

3. Divisi Samapta
Penyimpangan yang bisa terjadi adalah pelaksanaan patroli polisi, penanganan illegal logging, diskriminasi tahanan, pungli angkutan truk, penyimpangan dalam ekspor dan impor kayu.

4. Divisi Lalu Lintas
Penyimpangan yang mungkin terjadi adalah pelaksanaan patroli polisi, menguangkan jaminan barang bukti, tidak ada tindak lanjut proses kecelakaan, penyimpangan prosedur dengan pungutan liar dalam pengurusan SIM dan STNK.

5. Biro Personel
Jenis penyimpangan yang bisa terjadi adalah penempatan personel pada tingkat polres, pilih kasih dalam pengusulan pendidikan, penyelewengan pada proses seleksi masuk Bintara dan Perwira, pengeluaran tambahan yang dikutip dari murid (Sekolah Calon Perwira) Secapa, penyimpangan penangguhan penahanan, dan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan di RS Soekanto.

6. Biro Logistik
Jenis penyimpangan yang bisa muncul adalah distribusi bahan bakar minyak, proses sewa-menyewa tanah milik Polri, penyimpangan sistem distribusi anggaran, proses penggunaan dan penghunian rumah dinas.

Dewan Pers: Sebuah Kemunduran

Sementara itu, Anggota Dewan Pers Uni Z Lubis menyayangkan sikap polri yang akan mengugat Tempo terkait artikel rekening gendut petinggi polri. Menurut dia, langkah tersebut merupakan kemunduran bagi polisi.

“Selama ini, Dewan Pers selalu mengapresiasi polisi karena mereka selalu berusaha menyelesaikan sengketa pers melalui Dewan Pers” kata Uni di Sela mengikuti kunjungan SBY di Istambul, Turki, Rabu (29/6).

Kasus terakhir polisi ke Dewan Pers adalah TV one soal makelar palsu. “ Jadi kalau sekarang mereka mengugat Tempo, itu kemunduran” Uni menegaskan.

Sikap memilih ke Dewan Pers dalam sengkata pers, kata Uni, juga dianjurkan oleh SBY. Sejauh ini, kata Uni, meski Dewan Pers belum lakukan penelitian cover dan konten Tempo, hal yang biasa dilakukan saat mediasi, dewan menilai Tempo melansir topik itu untuk memenuhi keingintauan publik atas perilaku pejabat publiknya. “ Kami belum meliat itikad buruk Tempo, Kecuali kalao nanti diketemukan dalam penelitian” kata Uni.

Polri Siapkan Gugatan Pidana dan Perdata

Markas Besar Kepolisian telah menyiapkan materi gugatan untuk Majalah Tempo. Gugatan itu terkait pemberitaan Majalah Tempo tentang rekening perwira tinggi kepolisian dalam edisi "Rekening Gendut Perwira Polisi."

"Sudah kami siapkan materi gugatannya," kata Wakil Juru Bicara Markas Besar Kepolisian Brigadir Jenderal Zainuri Lubis, Rabu (30/6).

Markas Besar Kepolisian masih mempertimbangkan apakah akan menggugat perdata atau pidana Majalah Tempo. Untuk gugatan perdata, alasannya pemberitaan itu dinilai menjelekan institusi kepolisian. Karenanya, Polri meminta Majalah Tempo untuk minta maaf dan mengembalikan nama baik institusi. “Polri kan tidak pernah melakukan kejahatan tapi kalau orangnya mungkin,” ujarnya.

Sedangkan gugatan pidana, Majalah Tempo dianggap menghina institusi Polri dengan menampilkan gambar perwira yang menggiring celengan babi pada sampulnya. “Itu penghinaan, anggota Polri dan keluarga kecewa. Termasuk saya, tidak pernah menggiring celengan babi.”

Untuk menyiapkan materi gugatan itu, saat ini kepolisian sedang mempelajari gambar pada sampul majalah Tempo. “Rasanya etikanya kurang.” Namun mengenai materi pemberitaan, polisi tidak mempermasalahkannya. “Kalau materi itu silakan saja, dari mana datanya.” (Ibnudzar/tempo)(sumber: voa-isalam)

Tayangkan Video Porno, Headline News Pagi Metro TV Distop KPI

Jakarta (addakwah.com) - Untuk jangka waktu satu minggu ini, penggemar setia tayangan Headline News pukul 05.00 WIB Metro TV tidak akan bisa menyanksikannya lagi, pasalnya tayangan ini dihentikan sementara oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Sanksi itu dijatuhkan karena acara itu kecolongan menayangkan adegan video porno.

KPI Pusat melansir dalam situsnya, adegan video porno itu disiarkan saat berita soal razia video porno di sebuah warnet di Trenggalek, Jawa Timur. Berita itu disiarkan pada 14 Juni pukul 05.00 WIB.

...Metro TV mendapat sanksi penghentian sementara Program Siaran Headline News yang ditayangkan pukul 05.00 WIB selama satu minggu (tujuh hari berturut-turut)," tulis KPI Pusat...

"Metro TV mendapat sanksi penghentian sementara Program Siaran Headline News yang ditayangkan pukul 05.00 WIB selama satu minggu (tujuh hari berturut-turut)," tulis KPI Pusat, Jumat (2/7/2010).

Selain penghentian sementara siaran, Metro TV juga diwajibkan meminta maaf secara terbuka kepada publik selama tiga hari berturut-turut dengan format yang telah ditentukan. "Dari pagi hari pukul 07.00 WIB, siang pukul 13.00 WIB, dan malam hari pukul 19.00 WIB," lanjutnya.

Metro TV juga diminta berjanji tidak akan melakukan pelanggaran berat seperti diatur dalam Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2009.

KPI Pusat telah menyerahkan surat teguran itu pada Metro TV di kantor KPI pada Kamis 1 Juli 2010. Hadir dalam kesempatan itu adalah Makroen Sanjaya, Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV.

Makroen menyatakan, pihaknya akan melaksanakan keputusan KPI Pusat tentang sanksi ini. Pernyataan ini dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani Makroen dihadapan tiga anggota KPI Pusat yaitu, Iswandi Syahputra, M. Riyanto dan Wakil Ketua, Nina Muthmainnah.

Setelah dalam pantauan, pada tayangan Headline News pukul 13.00 WIB hari ini, presenter Gadiza Fauzi menyampaikan permintaan maaf atas tayangan tersebut dan menyebutkan teguran yang disampaikan KPI. (Ibnudzar/det)(sumber: voa-islam)

Setelah Mbah Priok, Kini Makam Mbah Kwitang "Geger" Diserbu Warga

Jakarta (addakwah.com) -Saat ini masih berjubel ratusan orang di kawasan Cikini, tepatnya di Jl Inspeksi Kali Ciliwung Jakarta Pusat. Bukan untuk menonton sepak bola atau bentrok pemindahan makam Mbah Kwitang tapi ada air bersih menyembur dari makam Habib Abdurrahman bin Abdullah Al Habsyi atau yang terkenal disebut 'Mbah Ali Kwitang' saat makam hendak dibongkar untuk dipindahkan. Warga pun mengalir untuk menampung air bersih itu.

Di lokasi makam, Jumat (2/7/2010) pukul 10.45 WIB, ratusan warga sekitar lokasi memenuhi area makam. Mulai anak kecil, ibu-ibu maupun nenek penasaran ingin melihat makam yang oleh warga sekitar disebut "dikaromahkan" (dikeramatkan) tersebut. Lokasi makam ini sekitar 50 meter dari Jl Raden Saleh.

Pembongkaran makam telah dimulai hari Minggu lalu. Namun air baru menyembur Kamis 1 Juli. Warga sekitar menyatakan, awalnya air hanya keluar sedikit. Lama kelamaan air tersebut keluar cukup deras. Warga kemudian memasang selang sepanjang 10 meter untuk dialirkan ke selokan kecil di area makam. Karena sebelumnya makam ini juga sudah dikeruk sedalam 4 meter.

...Ini keajaiban alam, bukan karena keramat atau apa. Jangan menjadi syirik," kata ahli waris kelima Mbah Ali Kwitang...

Warga berebut ingin mengambil air tersebut. Warga meyakini "air karamah" tersebut bermanfaat bagi kesehatan. Wargapun membawa ember, jeriken, galon, dan panci untuk mengambil air jernih tersebut. Air tersebut bisa didapat secara gratis meski didekatnya ditaruh sebuah kotak sumbangan sukarela. Saking banyaknya warga yang datang, untuk parkir motor pun bukan perkara mudah.

Ahli Waris: Keajaiban Alam, Jangan Syirik

Ahli waris habib yang dikenal Mbah Ali Kwitang itu mengingatkan, air yang keluar itu adalah keajaiban alam. Jangan sampai para peziarah menjadi syirik karena menyekutukan Allah.

"Ini keajaiban alam, bukan karena keramat atau apa. Jangan menjadi syirik," kata ahli waris kelima Mbah Ali Kwitang, Muhammad Amin bin Soleh bin Abdurrahman.

Hal itu disampaikan Habib Amin di lokasi makam di Jl Inspeksi Kali Ciliwung, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (2/7/2010).

Habib Amin berpendapat, air muncul dari makam karena Mbah Ali Kwitang orang yang saleh. "Kita menganggap Habib Ali (Mbah Ali Kwitang) mempunyai karomah atau kemulyaan," katanya.

Sebelumnya, makam Mbah Ali Kwitang yang sedang dikeruk untuk dipindahkan mengeluarkan air berlimpah. Warga berbondong-bondong mengambil air tersebut. Mereka menyebutnya sebagai 'air karomah' yang bermanfaat bagi kesehatan.

Semua Sudah Sepakat Untuk Dipindahkan

Meskipun sejumlah tulisan berisi protes pemindahan makam Habib Abdurrahman bin Abdullah Al Habsyi terdapat di areal makam di Jl Inspeksi Kali Ciliwung. Namun ahli waris mengklaim, pemindahan makam habib yang dikenal dengan Mbah Ali Kwitang itu tidak ada masalah.

"Keluarga dan ahli waris ini tidak ada masalah, sudah ada persetujuan," kata ahli waris kelima Mbah Ali Kwitang, Muhammad Amin bin Soleh bin Abdurrahman di lokasi makam di Jl Inspeksi Kali Ciliwung, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (2/7/2010).

Habib Amin mengatakan, sebelumnya memang terjadi perbedaan pendapat antar ahli waris. Namun hal itu telah diselesaikan dengan musyawarah.

"Kalau ada tulisan-tulisan spanduk yang menolak karena memang sebagian tidak ingin dipindah tapi sudah dimusyawarahkan karena ini makam dipindah," kata Habib Amin.

Habib Amin mengatakan, sejauh ini developer yang membangun proyek di makam Mbah Ali Kwitang telah berlaku bijaksana. Mereka menyediakan lahan jadi untuk pengganti makam yang berjarak sekitar beberapa ratus meter dari lokasi sebelumnya.

"Pihak developer sudah menyediakan lahan jadi dari saya tidak ada masalah," kata Habib Amin. (Ibnudzar/tk)