Umat Islam Desak Pembubaran Ahmadiyah, PKS Minta Ahmadiyah Dilindungi

JAKARTA (voa-islam.com) – Pernyataan Menteri Agama RI Suryadarma Ali tentang rencana pembubaran Ahmadiyah beberapa waktu lalu mendapat dukungan dari umat Islam. Anehnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru mendesak pemerintah untuk melindungi Ahmadiyah.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak pemerintah tak ragu membubarkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang sudah divonis sesat oleh MUI dan konsensus ulama seluruh dunia.

"Pemerintah tak perlu khawatir dengan tekanan pihak luar. Ormas-ormas Islam siap mendukung," kata Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, di Jakarta, Kamis (7/10/2010).

Jika pemerintah tak bersedia melakukan pembubaran, ujar dia, akan melukai perasaan 80 persen Muslim di Indonesia. Selain itu, membiarkan Ahmadiyah ia anggap sama saja dengan membiarkan terjadinya konflik. Ia mengungkapkan, keraguan pemerintah membubarkan Ahmadiyah selama ini disinyalir karena adanya tekanan internasional.

…Jika tak bersedia membubarkan Ahmadiyah, pemerintah akan melukai perasaan 80 persen Muslim di Indonesia. Membiarkan Ahmadiyah sama saja dengan membiarkan konflik…

Terutama, kata Yunahar, dari Inggris dan sekutunya yang menjadi pusat kegiatan Ahmadiyah. Dengan dalih kebebasan beragama dan hak asasi manusia, kekuatan tersebut hendak menyudutkan dan merusak citra Islam. Padahal, persoalan Ahmadiyah tak ada kaitannya dengan pengekangan hak menjalankan ibadah.

Yunahar mengatakan, kebebasan tak pernah dilarang di Indonesia. Buktinya, agama-agama selain Islam seperti  Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghuchu bebas melakukan aktivitasnya. Menurut dia, inti masalahnya Ahmadiyah telah melakukan penodaan terhadap agama.

Mereka telah menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama konsep kenabian dan kitab suci. Oleh karena itu, Yunahar menegaskan bahwa solusinya hanya dua, yaitu JAI keluar dari Islam dan dibubarkan. Meski ia mengungkapkan, JAI pasti dengan percaya diri menolak alternatif-alternatif tersebut.

Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Ali Mustafa Yaqub, mengungkapkan bahwa umat Islam menunggu ketegasan pemerintah. Ia pun berharap pemerintah tak ragu membubarkan Ahmadiyah. Itu pasti akan memperoleh dukungan ormas Islam. "Jika ada ormas Islam yang tak mendukung, perlu dipertanyakan," tegasnya.

….Jika ada ormas Islam yang tak mendukung, perlu dipertanyakan, tegas Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Ali Mustafa Yaqub….

Menurutnya, pemerintah terkesan lambat melangkah untuk membubarkan JAI. Ia tak tahu apa penyebabnya. Padahal, mestinya pemerintah bisa secepatnya bertindak.

"Kita menunggu sekali pernyataan menteri agama agar Ahmadiyah dibubarkan menjadi kenyataan." Pungkasnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin, menilai keberadaan JAI dan aktivitasnya yang dibiarkan saja akan terus memicu konflik. Mereka sudah melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang Ahmadiyah yang meminta mereka tak meneruskan kegiatannya.

Apalagi, mereka juga  telah dinyatakan sesat oleh mayoritas ulama di seluruh dunia. Ma'ruf menyatakan tawaran dialog tak akan membuahkan hasil selama JAI bersikukuh terhadap keyakinannya. Apabila mereka beranggapan persoalan yang muncul akibat salah persepsi terhadap konsep dakwah mereka, itu tak benar.

Ulama sedunia sepakat konsep kenabian dan kitab suci yang mereka usung telah keluar dari Islam sehingga tak ada lagi perbedaan dan salah tafsir, tapi murni penyimpangan agama. Pembubaran JAI adalah solusi terbaik. Kecuali JAI mau kembali ke prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang benar.

Pemerintah, melalui menteri agama, menteri dalam negeri, dan jaksa agung mestinya segera membubarkan Ahmadiyah. Pembubaran serupa, tutur Ma'ruf, pernah dilakukan terhadap jamaah Al-Qiyadah Al-Islamiyah.

Bela Ahmadiyah, PKS Dipertanyakan Keislamannya

Berbeda dengan mayoritas umat dan ulama Islam yang mendesak pembubaran Ahmadiyah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru meminta pemerintah untuk melindungi sekte Ahmadiyah. Menurut PKS, negara perlu melindungi sekte atau aliran yang ada di Indonesia, termasuk Jemaah Ahmadiyah.

Hal tersebut diutarakan Sekjen PKS Anis Matta kepada inilah.com, usai membuka acara Musyawarah Wilayah (Muswil) II DPW PKS Sulsel di Ballroom Celebes Convention Center (CCC), Makassar, Sabtu (2/10/2010).

.…Menurut Sekjen PKS, terkait soal Ahmadiyah yang tak pernah selesai ini. Pemerintah harus melindungi dan memberikan hak hidup bagi Ahmadiyah sebagai sekte….

Menurut Anis, terkait soal Ahmadiyah yang tak pernah selesai ini, diperlukan payung hukum yang jelas oleh pemerintah. Pemerintah harus melindungi dan memberikan hak hidup bagi Ahmadiyah sebagai sekte.

"Kekerasan harus dicegah, memang perbedaan kadang membuat kita berkonflik, kalau hanya melakukan dan memikirkan itu saja kita tidak bisa maju sebagai bangsa yang besar yang memiliki banyak perbedaan," ujar Anis.

Ia menambahkan, mengenai penanganan pengamanan di beberapa lokasi konflik yang terjadi akhir-akhir ini, ia menyayangkan kesigapan aparat keamanan yang telah lalai menjalankan tugasnya. Sebab, lanjutnya ada konflik yang mestinya tak perlu terjadi karena dan bisa dicegah.

….Menurut KH Ali Mustafa Ya’qub, ulama hadits yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, umat Islam yang tak mendukung pembubaran Ahmadiyah, perlu dipertanyakan….

Sikap umat Islam sudah sangat jelas: Menteri Agama RI, Majelis Ulama Indonesis (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas Islam menginginkan pembubaran Ahmadiyah secepatnya. Tapi PKS justru mendesak pemerintah supaya melindungi Ahmadiyah.

Walhasil, mari kita renungkan petuah KH Ali Mustafa Ya’qub. Menurut ulama pakar hadits nasional yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal ini, umat Islam yang tak mendukung pembubaran Ahmadiyah, perlu dipertanyakan (keislamannya?). [taz/inilah, republika]

HMI: Sibuk Pencitraan, SBY Kurang Perhatian Tangani Bencana

Jakarta (voa-islam.com) -HMI menilai SBY kurang perhatian dalam menangani bencana karena terlalu sibuk dengan pencitraannya sendiri. Oleh karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta menyatakan banjir bandang yang terjadi di Kota Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat yang menewaskan sekitar 90 orang itu sebagai bencana nasional.

”Meminta agar Presiden SBY atas nama pemerintah mengumumkan bahwa bencana banjir di Kota Wasior sebagai bencana nasional. Sehingga semua elemen bangsa ini menaruh perhatian secara khusus dan memberikan uluran tangannya,” Ketua Umum PB HMI, M Chozin Amirullah, Jumat (8/10/2010).

...”Apalagi Presiden SBY, terlalu disibukkan dengan pencitraan dirinya sehingga lupa dengan hal-hal yang substansial seperti membantu bencana yang menimpa rakyatnya,” ungkapnya...

Menurutnya, pemerintah sekarang kurang begitu memperhatikan rakyatnya di tanah Papua. Berbeda dengan negara lain yang begitu prihatin terhadap bencana ini.

”Jangankan kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa Amerika yang lokasinya jauh di sana pun menyatakan keprihatinannya melalui pernyataan Menteri Luar Negerinya, Hillary Clinton,” tandas Chozin.

Selain itu juga, dirinya menjelaskan bahwa SBY tidak peduli dan lebih mengedepankan pencitraannya.

”Apalagi Presiden SBY, terlalu disibukkan dengan pencitraan dirinya sehingga lupa dengan hal-hal yang substansial seperti membantu bencana yang menimpa rakyatnya,” ungkapnya.

Dia menilai bahwa pemerintah sekarang terlalu sibuk dengan urusan politiknya ketimbang mengurus rakyatnya.

”Sayangnya pemerintah saat ini terlihat kurang begitu serius dan kurang tanggap merespons bencana tersebut. Pemerintah terlalu sibuk dengan politik elitnya serta bagi proyek-proyek dari dana hutang luar negeri. Sehingga ketika ada rakyatnya yang terkena musibah nan jauh di sana mereka cuek bebek saja,” tandasnya.

IHI: Banjir Karena Eksploitasi Hutan

Sementara itu, Institut Hijau Indonesia (IHI) memprediksi bencana ekologis di tanah Papua Barat akan terjadi silih berganti, apabila perusahaan pemilik izin pengolahan hutan terus mengeksploitasi hutan.

Ketua IHI Chalid Muhammad saat jumpa pers di kantor IHI, Jalan Komplek Bumi Asri Liga Mas, Perdatam, Jakarta Selatan, Jumat (8/10/2010) mengatakan, bencana Wasior masuk dalam kategori bencana ekologis.

...“Faktor penyebab deforestasi ada kegiatan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas yang berlangsung beberapa tahun terakhir. Ini membuat pergerakan tanah di Papua semakin cepat,” katanya...

“Faktor penyebab deforestasi ada kegiatan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas yang berlangsung beberapa tahun terakhir. Ini membuat pergerakan tanah di Papua semakin cepat,” katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Wasior merupakan Ibu Kota Teluk Wondama yang dibangun di dataran rendah. Sebagian wilayahnya rawa dan kebun sagu yang telah dialihfungsikan.

“Di bagian hulu Wasior terdapat eksploitasi hutan baik oleh Pemegang Penguasaan Hutan (HPH) maupun kegiatan ilegal loging,” terangnya.

IHI mencatat, pemerintah pusat memberikan izin pengolahan lahan bagi 20 perusahaan HPH sebesar 3.568.080 hektare di Papua Barat.

16 Perusahaan tambang mineral dan batubara mengantongi izin untuk eksplorasi dan eksploitasi seluas 2.701.283 hektare, sedangkan 13 pertambangan migas mendapat izin konsesi 7.164.417 hektare, perusahaan perkebunan mendapat konsesi seluas 219.021 hektare.

Sementara itu pengkampanye air dan pangan Walhi M Islah mengatakan, konflik sosial dan bencana alam di Wasior akibat dari kebijakan terhadap hutan sekira 10 tahun lalu. Yang menjadi korban, masyarakat yang tinggal di Papua.

“Di Papua ada konservasi hutan tapi percuma jika wilayah lainnya terjadi eksploitasi,” pungkasnya. (LieM/ozo)

Sajadah Bergambar Salib Gegerkan Masjidil Haram

RIYADH (voa-islam.com) –  Mansur Al-Sarhi, seorang warga Arab Saudi menuntut pihak pengawas keamanan untuk segera menghentikan peredaran sajadah bergambar salib yang dijual di Mekkah.

"Saya membeli sajadah dari salah satu distributor sajadah di sebelah Masjidil Haram. Saya sangat kaget ketika melihat gambar salib sangat menonjol di bagian tengah sajadah tersebut,” jelas Mansur kepada Sabq. “Bagaimana sajadah seperti ini bisa masuk ke Arab Saudi tanpa ada pemeriksaan dari aparat?" herannya.

Mansur mengecam peredaran sajadah bergambar salib itu sebagai tindakan yang melampaui batas.

“Tindakan mereka sudah kelewat batas, sampai berani meletakkan salib di tempat sujud kaum muslimin di Masjidil Haram,” pungkasnya. [ar/islammemo]

Takut Datang ke Belanda, SBY Tak Pantas Dibela

RMOL. Pada berbagai kasus yang melibatkan Indonesia-Malaysia, LSM Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) merepon dengan keras.

Tapi kenapa pada kasus pelaporan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) pada pengadilan Den Haag terkait tuduhan pelanggaran HAM dan berujung pada penundaan kunjungan kerja SBY, Bendera tak bereaksi.

Padahal banyak pihak menilai kasus ini menyinggung harga diri Indonesia sebagai bangsa. Belanda dinilai tidak menghormati kunjungan kepala negara.

"Ini beda. Tak ada kaitannya dengan nasionalisme. Memang SBY-nya saja yang takut datang," ujar aktivis Bendera, Mustar Bonaventura, Rabu (6/10). [arp](sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=5754)

Kontras: RMS Tak Bahaya, SBY Harusnya Tak Takut Pergi ke Belanda

Jakarta - Presiden SBY membatalkan kunjungan ke Belanda gara-gara ada tuntutan yang meminta penangkapannya dari sejumlah pihak termasuk Republik Maluku Selatan (RMS). Namun sejatinya, SBY tidak perlu khawatir karena RMS tidak berbahaya.

"RMS tidak terlalu berbahaya. Sejauh ini yang ditemukan adalah bendera-bendera saja. Tidak ada perlengkapan senjata yang dimiliki RMS," ujar
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Hal itu disampaikan Haris di Kontras, Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2010).

Lagipula, kata Haris, setiap lawatan seorang kepala negara ke negera lain, pasti ada jaminan dari negara yang dikunjungi termasuk keamanan. "Jadi SBY tidak perlu takut," kata Haris.

Menurut Haris, hingga saat ini belum ada satu pun laporan resmi mengenai pelanggaran HAM terhadap RMS yang melibatkan SBY. Jadi, tidak adalah alasan untuk takut terbang ke Belanda.

"SBY tidak perlu khawatir. Kalau tujuannya memang untuk berdialog pasti akan ada penyelesaiannya," tutur dia.

SBY membatalkan kunjungannya ke Belanda karena adanya perkembangan situasi di Belanda yang mengusik hatinya. SBY mengatakan, saat dirinya berkunjung di Belanda, akan ada pengadilan yang salah satunya akan memutuskan agar Presiden RI ditangkap saat berkunjung di Belanda.

Menurut SBY, pengadilan tersebut mempersoalkan HAM di Indonesia. Tuntutan diajukan oleh sejumlah pihak termasuk RMS.

Rencana kunjungan ini telah direncanakan sejak tahun 2007. Dan tahun ini, agenda kunjungan ke Belanda ini memang telah masuk ke dalam daftar agenda kunjungan Presiden SBY ke luar negeri.

Seperti diberitakan detikcom, kort geding (prosedur dipercepat-red) permohonan untuk penangkapan Presiden RI dimasukkan ke Pengadilan Den Haag hari ini, sehari sebelum kedatangan presiden.

John Wattilete dari RMS berkeyakinan, pengadilan akan mengeluarkan putusan sebelum atau selama kunjungan presiden RI masih berlangsung, demikian seperti dilansir ANP, Senin (4/10/2010).

Informasi yang diperoleh detikcom, kunjungan Presiden juga akan dimanfaatkan RMS untuk menarik perhatian dengan menggelar demonstrasi di alun-alun Malieveld, Den Haag, pada Kamis (7/10/2010).(detiknews.com)

Takut Belanda!

Jakarta - Sebetulnya saya sudah berusaha untuk menahan diri tidak menulis dan terlibat dalam polemik pembatalan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda beberapa hari lalu. Sudah banyak para ahli dan pakar yang berkomentar. Pro dan kontra telah terjadi atas keputusan yang diambil oleh Presiden tersebut.

Apakah pembatalan itu sesungguhnya layak atau tidak? Politisasi dari pembatalan tersebut beberapa hari ini meramaikan media. Sesungguhnya Presiden akan berangkat atau tidak berangkat atau membatalkan kunjungan ke Belanda adalah hak Presiden.

Tetapi, karena Presiden adalah simbol negara dan bangsa ini maka keputusan yang diambil tersebut menuai reaksi dari berbagai macam kalangan.

Rupa-rupanya idealisme saya untuk ikut berpolemik terlalu kuat mendorong saya untuk menulis dan berpendapat tentang pembatalan kunjungan Presiden tersebut. Setelah saya cermati konferensi pers yang dilakukan oleh Presiden ada dua hal yang menjadi pokok permasalahan.

Pertama, adalah menyangkut harga diri bangsa. Yang kedua, pada saat dilakukan kunjungan bersamaan digelarnya pengadilan dimana yang mengajukan gugatan adalah organisasi yang mengaku bernama Republik Maluku Selatan (RMS). Hal tersebut yang mengusik Presiden untuk membatalkan kunjungan kenegaraan tersebut.

Terlepas dari polemik yang telah terjadi logika berpikir saya menyikapi dua hal tersebut. Yang pertama harga diri bangsa. Apakah bangsa atau negara ini masih mempunyai harga diri?

Kalau bangsa ini masih mempunyai harga diri maka bangsa ini tidak akan mengekspor batur dan buruh untuk menjadi budak di negara asing. Sesungguhnya harga diri bangsa ini sudah tergadai sejak lama. Bukankah negara ini sesungguhnya melegalkan perdagangan manusia?

Kalau bangsa ini masih mempunyai harga diri maka tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah berdiri di republik ini suatu lembaga yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena, ternyata harga diri bangsa ini juga sudah tergadai oleh para koruptor di setiap lini instansi di republik ini.

Kami sudah tidak punya harga diri. Mengapa mempermasalahkan harga diri untuk tidak pergi karena itu adalah kunjungan kenegaraan yang akan mempererat dan mempersatukan dua negara yang mempunyai catatan historis yang panjang.

Yang kedua, siapakah sesungguhnya organisasi yang mengaku RMS tersebut? Apakah hebatnya dia? Sehingga berani mengajukan gugatan ke pengadilan dan membuat Presiden saya gagal berkunjung ke Belanda? Logika berpikir coro bodon saya menjadi terbalik.

Kalau memang Republik Indonesia tidak mengakui RMS mengapa Presiden tidak berkenan berangkat? Des, dengan demikian logika terbalik saya mengatakan, apakah sesungguhnya RMS tersebut diakui? Sehingga, menggentarkan Presiden dari suatu bangsa yang besar ini.

Menurut hemat saya, proses yang terjadi di pengadilan Belanda atas gugatan tersebut seharusnya diabaikan saja dan Presiden tetap berangkat. Toh, kalau sampai Presiden Republik Indonesia ditangkap di Belanda, maka kami rakyatmu yang lebih dari dua ratus juta akan membelamu dan kami akan berperang melawan Belanda.    

Tetapi, nasi sudah menjadi bubur. Kunjungan kenegaraan tersebut sudah dibatalkan (atau mungkin ditunda). Ada satu hal lagi yang mengganjal dan menjadi pertanyaan saya bukankah Presiden mempunyai hak imunitas? Dan, bukankan itu kunjungan kenegaraan atas undangan Ratu Belanda sehingga tentunya Presiden akan mendapat proteksi dari segala macam hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan lainnya.

Saya berharap Presiden waktu itu berangkat dan ketika turun di Belanda beliau mengatakan "ini dadaku! Mana dadamu?" Tetapi, ternyata itu tidak terjadi. Ternyata kita masih takut Belanda!(sumber: detiknews.com)

Andang Andiwilapa
Setia Budi Jakarta
andiwilapa@yahoo.co.id
+6281272330333

Laporan dari Arab Saudi Belasan Petugas Haji Alami Diare Hingga Masuk Angin

Madinah - Sebanyak 335 petugas Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) sudah tiba di tanah suci. Belasan di antara petugas tersebut terkena diare dalam perjalanan menuju Madinah.

Petugas mulai mengalami rasa sakit pada perut saat dalam perjalanan dari Mekkah menuju Madinah, Kamis (7/10/2010). Saat berada di bus, sejumlah petugas mengeluhkan sakit perut, buang-buang air dan perut kembung.

Kelelahan dan makan tidak teratur diduga menjadi penyebab para petugas mengalami masuk angin sehingga kena diare. Jadwal petugas haji sejak tiba di Jeddah memang sangat padat. Urusan makan pun terpaksa sering tidak tepat waktu. Mengenai kepastian apa penyebab diare saat ini masih akan diteliti secara medis.

Namun gangguan kesehatan tersebut, saat ini sudah bisa teratasi. Mereka sudah mendapatkan pengobatan yang memadai. Jamaah haji diimbau tidak perlu khawatir, terlebih karena obat-obatan yang diperlukan sudah siap.

Katering juga akan menjadi prioritas yang akan diawasi secara ketat di Madinah. "Dalam dua tahun terakhir kita sangat hati-hati dalam pengawasan katering. Kita melakukan antisipasi mulai dari proses produksi, bahan baku dan mengendalikan perusahaan katering," kata Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat, usai meninjau kesiapan Balai Pengobatan Haji Indonesia di Madinah, Jumat (8/10/2010).

Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Madinah Subakin Abdul Muthalib mengimbau jamaah menjaga kesehatan terutama dengan memperhatikan makanan yang dikonsumsi dan istirahat yang cukup.

"Bisa jadi kawan-kawan (petugas haji) dari tanah air masuk angin karena kelelahan. Nanti medis akan lihat seperti apa persisnya," kata Subakin.

"Imbauan saya jangan mengkonsumsi makanan yang sudah melewati jam waktu makan. Makanlah tepat waktunya dan jangan ditunda," imbuh pria asal Semarang tersebut.

Petugas haji terbang meninggalkan tanah air menuju tanah suci pada Rabu (6/10/2010) malam. Mereka tiba di Jeddah, Kamis (7/10/2010) pagi. Petugas
langsung melakukan umroh di Mekkah dan kemudian menuju Madinah untuk mempersiapkan pelayanan terhadap jamaah haji.(Sumber: detiknews.com)

Jakarta - Proses pertolongan kesehatan terhadap para korban banjir bandang di Wasior, Papua Barat, mengalami kendala. Alasannya, banyak fasilitas kesehatan di lokasi tersebut yang mengalami kerusakan parah. Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan Mudjiarto menuturkan, dua puskesmas rusak berat akibat banjir tersebut. Sementara, satu buah rumah sakit hancur terendam lumpur. "Dari daerah seluas 12 km persegi, yang dihancurkan banjir 8 Km persegi, jadi memang cukup signifikan. Dua puskesmas yang ada hancur, rumah sakit yang belum diresmikan tertutup lumpur," jelas Mudjiarto kepada detikcom, Jumat (8/10/2010) malam. Menurut Mudjiarto, hal ini membuat posko kesehatan 'dadakan' yang dibangun di lokasi terasa sangat penting. Mengingat dua rumah sakit rujukan lain yang jaraknya cukup jauh. Sementara itu, Kemenkes juga terus mengirim bantuan tenaga medis. Hingga saat ini, tim dokter ahli bedah tulang dari Jayapura dan Makassar sudah dikirim ke RS Nabire untuk membantu penanganan korban luka. "Semua pasien yang dirujuk sudah ditangani dengan adekuat. Ada satu orang yang harus diamputasi. Kami sekaligus memberikan bantuan Orthopaedic setelah ke RS. Sementara ini telah diperbantukan Orthopaed dari Jayapura, dan direncanakan shifting Orthopaed dari Makassar," tegasnya. Untuk bantuan lainnya, Kemenkes sedang mengirim 1,5 ton obat-obatan ke Wasior. Bantuan tersebut khusus untuk membantu sekitar ribuan pengungsi yang tersebar di Nabire dan Manokwari. "Dari sekitar 7.000 penduduk di kota Wasior, yang mengungsi sekitar 4.000 orang. Tersebar di beberapa tempat, termasuk di Manokwari 934, di Nabire 50," paparnya. Kemenkes juga memberikan bantuan untuk operasional peralatan kesehatan berupa uang tunai sebesar Rp 50 juta. "Selama 2 hari ini telah dilakukan Rapid Health Assessment, besok (Sabtu) akan mulai desinfeksi lingkungan dan lain-lain," urainya. Banjir bandang melanda kota Wasior, Papua Barat, pada Senin 4 Oktober lalu. Sejumlah korban tewas dan selamat yang ditemukan oleh Tim SAR gabungan dari Polda dan Kodam Papua terapung di laut akibat terseret air bah. Institut Hijau Indonesia mengatakan bencana di Wasior masuk kategori bencana ekologis. Pemicunya adalah kerusakan dan perubahan fungsi-fungsi lingkungan hidup yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir di wilayah itu.

Jakarta - Proses pertolongan kesehatan terhadap para korban banjir bandang di Wasior, Papua Barat, mengalami kendala. Alasannya, banyak fasilitas kesehatan di lokasi tersebut yang mengalami kerusakan parah.

Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan Mudjiarto menuturkan, dua puskesmas rusak berat akibat banjir tersebut. Sementara, satu buah rumah sakit hancur terendam lumpur.

"Dari daerah seluas 12 km persegi, yang dihancurkan banjir 8 Km persegi, jadi memang cukup signifikan. Dua puskesmas yang ada hancur, rumah sakit yang belum diresmikan tertutup lumpur," jelas Mudjiarto kepada detikcom, Jumat (8/10/2010) malam.

Menurut Mudjiarto, hal ini membuat posko kesehatan 'dadakan' yang dibangun di lokasi terasa sangat penting. Mengingat dua rumah sakit rujukan lain yang jaraknya cukup jauh.

Sementara itu, Kemenkes juga terus mengirim bantuan tenaga medis. Hingga saat ini, tim dokter ahli bedah tulang dari Jayapura dan Makassar sudah dikirim ke RS Nabire untuk membantu penanganan korban luka.

"Semua pasien yang dirujuk sudah ditangani dengan adekuat. Ada satu orang yang harus diamputasi. Kami sekaligus memberikan bantuan Orthopaedic setelah ke RS. Sementara ini telah diperbantukan Orthopaed dari Jayapura, dan direncanakan shifting Orthopaed dari Makassar," tegasnya.

Untuk bantuan lainnya, Kemenkes sedang mengirim 1,5 ton obat-obatan ke Wasior. Bantuan tersebut khusus untuk membantu sekitar ribuan pengungsi yang tersebar di Nabire dan Manokwari.

"Dari sekitar 7.000 penduduk di kota Wasior, yang mengungsi sekitar 4.000 orang. Tersebar di beberapa tempat, termasuk di Manokwari 934, di Nabire 50," paparnya.

Kemenkes juga memberikan bantuan untuk operasional peralatan kesehatan berupa uang tunai sebesar Rp 50 juta. "Selama 2 hari ini telah dilakukan Rapid Health Assessment, besok (Sabtu) akan mulai desinfeksi lingkungan dan lain-lain," urainya.

Banjir bandang melanda kota Wasior, Papua Barat, pada Senin 4 Oktober lalu. Sejumlah korban tewas dan selamat yang ditemukan oleh Tim SAR gabungan dari Polda dan Kodam Papua terapung di laut akibat terseret air bah.

Institut Hijau Indonesia mengatakan bencana di Wasior masuk kategori bencana ekologis. Pemicunya adalah kerusakan dan perubahan fungsi-fungsi lingkungan hidup yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir di wilayah itu.(sumber: detik.com)