Indonesia Akan Blokir Blackberry Jika Tidak Mau Tutup Akses Pornografi

JAKARTA (voa-islam.com) - Pemerintah Indonesia melalui kemenkominfo akan memblokir layanan Blackberry mulai 21 januari nanti jika Research in Motion (RIM), selaku provider Blackberry tidak juga menutup akses terhadap situs porno.

Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring memberi batas waktu selama dua pekan bagi RIM untuk menutup akses pornografi tersebut.

"Batas waktu dari 7 Januari hingga 21 Januari 2011," kata Tifatul kepada pers di sela Rapat Kerja Pemerintah I tahun 2011 di JCC Jakarta, Senin (10/01/2011).

Tifatul mengatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pihak RIM serta sudah ada kesepakatan sebelumnya. Namun untuk deadline yang diajukan belum ada respon dari pihak RIM di Kanada.

"Mereka masih libur disana (Kanada)," kata Tiffatul.

Deadline ini diberikan kepada Research in Motion (RIM) untuk menutup akses pornografi. Jika tidak maka seluruh layanan BlackBerry di enam operator akan ditutup.

..Deadline ini diberikan kepada Research in Motion (RIM) untuk menutup akses pornografi

Digunakan para pelaku kejahatan
Selain itu mudahnya mengakses pornografi, pemerintah juga mengindikasikan kekhawatiran soal pelaku korupsi yang beraksi lewat perangkat BlackBerry.

“Research in Motion buka server di Indonesia sehingga aparat hukum di Indonesia bisa melacak keberadaan pelaku kejahatan khususnya korupsi. Sekarang, seluruh operator telekomunikasi di Indonesia sudah mematuhi itu. RIM juga harus mematuhi hal yang sama,” ujar Tifatul.

Kemenkominfo masih berpikiran positif terkait kepatuhan RIM terhadap peraturan. Namun, jika produsen asal Kanada ini tak menaati, Tifatul berjanji pemerintah akan bersikap tegas.

“Saya rasa mereka (RIM) mau tapi selesaikan segera jangan ditunda. Jika tidak, kita proses secara hukum karena mereka melanggar tiga undang-undang, yakni UU No 36/1999, UU No 11/ 2008 dan UU No 44/2008,” kata Tifatul tegas. (trbn,vv)

KPAI: Wacana Pemindahan Ibu Kota Harus Pertimbangkan Kebutuhan Anak

Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar wacana pemindahan ibukota harus mempertimbangkan kebutuhan anak. Selama ini, wacana pemindahan ibu kota hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomis dan alasan kemacetan, yang semuanya kebutuhan orang dewasa, padahal dampak dari pemindahan ibukota akan dimiliki oleh anak-anak generasi bangsa.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh menanggapi wacana pemindahan ibukota Jakarta yang terus dimatangkan oleh Presiden dalam siaran pers, Selasa (11/1/2011) malam. “Wacana pemindahan ibukota harus didalami secara komprehensif. Pertimbangan sarana prasarana untuk menjamin perlindungan anak harus menjadi pertimbangan utama. Karena yang menikmati buah dari pemindahan ibukota adalah generasi kita nanti," kata Ni'am.

Ni'am menjelaskan, wacana pemindahan ibukota pasti berdampak bagi anak, baik terkait tumbuh kembang, kesehatan, sosial, dan pendidikan. “Jika opsi ibu kota secara keseluruhan pindah dari Jakarta ke Provinsi lain pasti disertai perpindahan seluruh sumber daya manusianya. Anak-anak yang sedang sekolah dihadapkan pada dua pilihan; tetap pada sekolah asal dengan pilihan berpisah dengan orang tua; atau ikut orang tua dengan konsekuensi pindah sekolah. Belum lagi masalah sosialisasi dengan teman sebayanya,” tambah Ni’am.

Untuk itu, infrastruktur penunjang pemenuhan hak anak harus menjadi variabel penting dalam rencana pemindahan ibu kota. “Secara prinsip KPAI mendukung langkah Presiden untuk membuka ruang publik guna mendiskusikan rencana perpindahan ibukota. Dalam perspektif perlindungan anak, KPAI menilai Jakarta memang sudah tidak ramah lagi bagi anak,” ujarnya.

Hanya saja, lanjut Ni'am, hal yang paling realistis adalah dengan memperlebar ibukota Jakarta dengan menambah daerah-daerah penyangga, dengan memindah beberapa kantor pemerintahan berada di luar Jakarta. “Dipilih daerah yang secara geografis masih tersedia area untuk pengembangan tata ruang, tetapi masih memiliki akses mudah dengan Jakarta semisal Sukabumi, Indramayu, atau Serang”, pungkasnya.(detikNews.com)