Demikian diungkapkan Wakil Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh menanggapi wacana pemindahan ibukota Jakarta yang terus dimatangkan oleh Presiden dalam siaran pers, Selasa (11/1/2011) malam. “Wacana pemindahan ibukota harus didalami secara komprehensif. Pertimbangan sarana prasarana untuk menjamin perlindungan anak harus menjadi pertimbangan utama. Karena yang menikmati buah dari pemindahan ibukota adalah generasi kita nanti," kata Ni'am.
Ni'am menjelaskan, wacana pemindahan ibukota pasti berdampak bagi anak, baik terkait tumbuh kembang, kesehatan, sosial, dan pendidikan. “Jika opsi ibu kota secara keseluruhan pindah dari Jakarta ke Provinsi lain pasti disertai perpindahan seluruh sumber daya manusianya. Anak-anak yang sedang sekolah dihadapkan pada dua pilihan; tetap pada sekolah asal dengan pilihan berpisah dengan orang tua; atau ikut orang tua dengan konsekuensi pindah sekolah. Belum lagi masalah sosialisasi dengan teman sebayanya,” tambah Ni’am.
Untuk itu, infrastruktur penunjang pemenuhan hak anak harus menjadi variabel penting dalam rencana pemindahan ibu kota. “Secara prinsip KPAI mendukung langkah Presiden untuk membuka ruang publik guna mendiskusikan rencana perpindahan ibukota. Dalam perspektif perlindungan anak, KPAI menilai Jakarta memang sudah tidak ramah lagi bagi anak,” ujarnya.
Hanya saja, lanjut Ni'am, hal yang paling realistis adalah dengan memperlebar ibukota Jakarta dengan menambah daerah-daerah penyangga, dengan memindah beberapa kantor pemerintahan berada di luar Jakarta. “Dipilih daerah yang secara geografis masih tersedia area untuk pengembangan tata ruang, tetapi masih memiliki akses mudah dengan Jakarta semisal Sukabumi, Indramayu, atau Serang”, pungkasnya.(detikNews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar