Angka anggaran realisasi rumah aspirasi ini meningkat setelah panja rumah aspirasi memasukkan biaya gaji seorang staf ahli anggota DPR, dua orang staf operasional dan seorang tukang kebun di rumah yang disewa untuk anggota DPR tersebut.
"Biaya totalnya menjadi Rp 209 miliar, masing-masing anggota DPR mendapat jatah Rp 374 juta," ujar Wakil Ketua BURT DPR Pius Lustrilanang kepada detikcom, Rabu (4/8/2010).
Pius menyampaikan biaya sebesar Rp 374 juta ini akan digunakan untuk menyewa sebuah rumah di dapil masing-masing anggota DPR untuk dijadikan rumah aspirasi. Biaya tersebut sudah termasuk penggajian petugas yang berjaga di menjaring aspirasi masyarakat.
"Itu untuk satu tahun, biaya sewanya dihitung-hitung sekitar Rp 50 juta per bulan, gaji seorang staf ahli Rp 7 juta per bulan, gaji kepala sekretariat dan asisten Rp 5 juta, ditambah gaji office boy Rp 1,5 juta," ujar Pius.
Pius menyampaikan anggaran sebesar itu masih masuk akal. Sebab sejumlah parlemen di negara lain juga memiliki rumah aspirasi.
"Di Filipina saja punya rumah aspirasi dengan lima staf ahli per anggota parlemennya," terang Pius.
Pius menyampaikan saat ini panja rumah aspirasi sedang merevisi tatib DPR. Panja rumah aspirasi mendorong agar realisasi rumah aspirasi diberikan per anggota DPR.
"Karena saat ini tatib DPR mengatur satu dapil satu rumah aspirasi. Kami tidak mau ada masalah dalam pelaksanaannya di lapangan," tutupnya.(sumber: detiknews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar