"Saya kira itu bentuk pengingkaran DPR pada publik, harusnya mereka bisa mengerem rencana yang justru membebani dan pemborosan uang negara. Usulan ini malah membuat publik murka," kata peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, saat dihubungi detikcom, Kamis (5/8/2010).
Sejak awal pelantikan, lanjut Roy, anggota DPR periode ini banyak sekali mengeluarkan dan mengajukan dana, dengan nilai yang selalu fantastis. Tak hanya nominalnya yang besar, tapi penggunaanya serta konsepnya juga tidak jelas.
"Sejak pelantikan dulu, mereka sudah menggunakan anggaran yang cukup besar, kemudian terakhir kemarin mengajukan dana aspirasi. Padahal dari tuntutan-tuntutan itu belum ada sama sekali yang sifatnya mendesak," ujar dia.
Jika hanya ingin meresap aspirasi, Roy menyarankan sebaiknya anggota DPR dari masing-masing partai memanfaatkan kantor partai yang ada di daerah. Dan pada posisi ini pulalah, saatnya petinggi partai bersikap mengingatkan anak buahnya untuk memanfaatkan fasilitas partai yang ada.
"Usulan itu tidak menggambarkan ciri partai, padahal para anggota ini berada di bawah naungan sebuah partai. Sudah semestinya anggota DPR bersinergi dengan parpol (di daerah) sebagai wakil rakyat dengan memanfaatkan rumah besar (DPD) dan rumah kecil (DPC) partai yang ada di daerah," jelas dia.
Dia yakin dari 560 anggota DPR yang ada saat ini, hanya 30 persen anggota yang memberikan kontribusinya pada pemerintahan kali ini. Maka dari itu dari pada negara harus mengucurkan dana untuk hal yang tidak jelas manfaatnya, sebaiknya itu digunakan untuk peningkatan pelayanan publik.
"Karena ini tidak penting, saya kira ada baiknya DPR mengusulkan dana untuk perbaikan pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan di dapil-dapil mereka. Karena Rp 209 miliar per tahun itu luar biasa besar, dan lebih bermanfaat jika untuk kesejahteraan rakyat," tutup dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar