Jakarta - Pengadaan rumah aspirasi DPR di daerah pemilihan boleh jadi mampu mendongkrak kualitas hasil kerja DPR. Agar fasilitas kerja yang dibiayai uang rakyat itu tak mubazir, maka tak sembarang anggota DPR berhak mendapatkannya.
"Ada baiknya rumah aspirasi berlaku selektif. Maka perlu ada mekanisme ketat, kuat dan akurat," kata Wasekjen DPP PD, Ramadhan Pohan, kepada detikcom, Senin (2/8/2010).
Arti dari 'selektif' yang dia maksud, bahwa fasilitas rumah aspirasi hanya bisa diberikan kepada anggota Dewan yang memenuhi syarat. Parameter yang bisa dipakai antara lain adalah absensi dan partisipasi produktif dalam rapat, frekuensi dan kualitas kunjungan ke dapil, serta dan laporan bulanan kegiatan di rumah aspirasi.
"Intinya semua harus transparan, akuntabel dan bisa diaudit. Masalah kelayakan ini bisa dievaluasi setiap tahun dan melibatkan unsur masyarakat untuk pengawasannya," papar anggota Komisi I DPR ini.
Merujuk pengalamannya mengelola 3 rumah aspirasi yang masing-masing ada di Jakarta, Pacitan dan Ponorogo atas biaya pribadinya, Pohan yakin fasilitas tersebut bermanfaat bagi rakyat. Tinggal berpulang ke mentalitas anggota DPR bersangkutan menjaga amanah itu sehingga penggunaan rumah aspirasi tidak menyimpang dan merugikan negara.
"Kini berpulang kepada pribadi anggota DPR. Nah, sekarang hitung saja sendiri, dari 560 orang lebih besar mana presentase antara anggota DPR yang baik dan buruk," pungkas Pohan.
(lh/mad) (sumber: detiknews.com)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar