JAKARTA (voa-islam.com) – Pernyataan Menteri Agama RI Suryadarma Ali tentang rencana pembubaran Ahmadiyah beberapa waktu lalu mendapat dukungan dari umat Islam. Anehnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru mendesak pemerintah untuk melindungi Ahmadiyah.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak pemerintah tak ragu membubarkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang sudah divonis sesat oleh MUI dan konsensus ulama seluruh dunia.
"Pemerintah tak perlu khawatir dengan tekanan pihak luar. Ormas-ormas Islam siap mendukung," kata Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, di Jakarta, Kamis (7/10/2010).
Jika pemerintah tak bersedia melakukan pembubaran, ujar dia, akan melukai perasaan 80 persen Muslim di Indonesia. Selain itu, membiarkan Ahmadiyah ia anggap sama saja dengan membiarkan terjadinya konflik. Ia mengungkapkan, keraguan pemerintah membubarkan Ahmadiyah selama ini disinyalir karena adanya tekanan internasional.
…Jika tak bersedia membubarkan Ahmadiyah, pemerintah akan melukai perasaan 80 persen Muslim di Indonesia. Membiarkan Ahmadiyah sama saja dengan membiarkan konflik…
Terutama, kata Yunahar, dari Inggris dan sekutunya yang menjadi pusat kegiatan Ahmadiyah. Dengan dalih kebebasan beragama dan hak asasi manusia, kekuatan tersebut hendak menyudutkan dan merusak citra Islam. Padahal, persoalan Ahmadiyah tak ada kaitannya dengan pengekangan hak menjalankan ibadah.
Yunahar mengatakan, kebebasan tak pernah dilarang di Indonesia. Buktinya, agama-agama selain Islam seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghuchu bebas melakukan aktivitasnya. Menurut dia, inti masalahnya Ahmadiyah telah melakukan penodaan terhadap agama.
Mereka telah menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama konsep kenabian dan kitab suci. Oleh karena itu, Yunahar menegaskan bahwa solusinya hanya dua, yaitu JAI keluar dari Islam dan dibubarkan. Meski ia mengungkapkan, JAI pasti dengan percaya diri menolak alternatif-alternatif tersebut.
Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Ali Mustafa Yaqub, mengungkapkan bahwa umat Islam menunggu ketegasan pemerintah. Ia pun berharap pemerintah tak ragu membubarkan Ahmadiyah. Itu pasti akan memperoleh dukungan ormas Islam. "Jika ada ormas Islam yang tak mendukung, perlu dipertanyakan," tegasnya.
….Jika ada ormas Islam yang tak mendukung, perlu dipertanyakan, tegas Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Ali Mustafa Yaqub….
Menurutnya, pemerintah terkesan lambat melangkah untuk membubarkan JAI. Ia tak tahu apa penyebabnya. Padahal, mestinya pemerintah bisa secepatnya bertindak.
"Kita menunggu sekali pernyataan menteri agama agar Ahmadiyah dibubarkan menjadi kenyataan." Pungkasnya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin, menilai keberadaan JAI dan aktivitasnya yang dibiarkan saja akan terus memicu konflik. Mereka sudah melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang Ahmadiyah yang meminta mereka tak meneruskan kegiatannya.
Apalagi, mereka juga telah dinyatakan sesat oleh mayoritas ulama di seluruh dunia. Ma'ruf menyatakan tawaran dialog tak akan membuahkan hasil selama JAI bersikukuh terhadap keyakinannya. Apabila mereka beranggapan persoalan yang muncul akibat salah persepsi terhadap konsep dakwah mereka, itu tak benar.
Ulama sedunia sepakat konsep kenabian dan kitab suci yang mereka usung telah keluar dari Islam sehingga tak ada lagi perbedaan dan salah tafsir, tapi murni penyimpangan agama. Pembubaran JAI adalah solusi terbaik. Kecuali JAI mau kembali ke prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang benar.
Pemerintah, melalui menteri agama, menteri dalam negeri, dan jaksa agung mestinya segera membubarkan Ahmadiyah. Pembubaran serupa, tutur Ma'ruf, pernah dilakukan terhadap jamaah Al-Qiyadah Al-Islamiyah.
Bela Ahmadiyah, PKS Dipertanyakan Keislamannya
Berbeda dengan mayoritas umat dan ulama Islam yang mendesak pembubaran Ahmadiyah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru meminta pemerintah untuk melindungi sekte Ahmadiyah. Menurut PKS, negara perlu melindungi sekte atau aliran yang ada di Indonesia, termasuk Jemaah Ahmadiyah.
Hal tersebut diutarakan Sekjen PKS Anis Matta kepada inilah.com, usai membuka acara Musyawarah Wilayah (Muswil) II DPW PKS Sulsel di Ballroom Celebes Convention Center (CCC), Makassar, Sabtu (2/10/2010).
.…Menurut Sekjen PKS, terkait soal Ahmadiyah yang tak pernah selesai ini. Pemerintah harus melindungi dan memberikan hak hidup bagi Ahmadiyah sebagai sekte….
Menurut Anis, terkait soal Ahmadiyah yang tak pernah selesai ini, diperlukan payung hukum yang jelas oleh pemerintah. Pemerintah harus melindungi dan memberikan hak hidup bagi Ahmadiyah sebagai sekte.
"Kekerasan harus dicegah, memang perbedaan kadang membuat kita berkonflik, kalau hanya melakukan dan memikirkan itu saja kita tidak bisa maju sebagai bangsa yang besar yang memiliki banyak perbedaan," ujar Anis.
Ia menambahkan, mengenai penanganan pengamanan di beberapa lokasi konflik yang terjadi akhir-akhir ini, ia menyayangkan kesigapan aparat keamanan yang telah lalai menjalankan tugasnya. Sebab, lanjutnya ada konflik yang mestinya tak perlu terjadi karena dan bisa dicegah.
….Menurut KH Ali Mustafa Ya’qub, ulama hadits yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, umat Islam yang tak mendukung pembubaran Ahmadiyah, perlu dipertanyakan….
Sikap umat Islam sudah sangat jelas: Menteri Agama RI, Majelis Ulama Indonesis (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas Islam menginginkan pembubaran Ahmadiyah secepatnya. Tapi PKS justru mendesak pemerintah supaya melindungi Ahmadiyah.
Walhasil, mari kita renungkan petuah KH Ali Mustafa Ya’qub. Menurut ulama pakar hadits nasional yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal ini, umat Islam yang tak mendukung pembubaran Ahmadiyah, perlu dipertanyakan (keislamannya?). [taz/inilah, republika]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar