Kompolnas: Polisi yang Punya Rekening Besar Harus Jelaskan Sumber Dana

Jakarta (addakwah.com) ----Isu rekening jenderal Polri mencuat. Sejumlah nama jenderal ditengarai memiliki rekening fantastis. Polri diminta tidak apriori namun harus segera bersikap. Jenderal yang disebut harus buka mulut dan menjelaskan soal sumber dana tersebut.

"Memang yang penting penjelasan yang bersangkutan atas sumber dana itu," kata anggota Kompolnas Novel Ali saat dihubungi detikcom, Rabu (30/6/2010).

Berikut petikan lengkap wawancara detikcom dengan Novel Ali, yang juga ahli komunikasi dari Universitas Diponegoro, Semarang.

Bagaimana Kompolnas melihat kasus rekening jenderal polisi?

Kompolnas tidak memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan, tidak ada norma hukum kami melakukan penyelidikan terhadap rekening jenderal polisi. Tapi karena sudah menjadi informasi publik, ini bisa mengganggu kinerja dan akuntabilitas Polri.

Bagaimana seharusnya Polri atau jenderal-jenderal yang namanya disebut bersikap?

Memang yang penting penjelasan yang bersangkutan atas sumber dana itu. Polisi kaya itu boleh, yang tidak boleh kaya dengan cara haram. Jadi perlu ada klarifikasi dari mana sumber dana.

Langkah klarifikasinya seperti apa?

Jadi diajukan oleh yang bersangkutan ke pimpinan, sehingga kemudian membantu pimpinan untuk menjelaskan ke masyarakat. Klarifikasi ini harus as soon as possible, sehingga tidak merusak pencitraan Polri.

Jadi Polri juga harus menjelaskan ke publik?

Klarifikasi ini bagian dari keterbukaan informasi publik. Ini menyangkut informasi publik yang menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Harus ada penjelasan, karena bisa berulang. Kalau tidak benar informasinya jadi bisa diralat, kalau benar harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Apa ada perwira Polri yang sempat menyampaikan soal kasus rekening itu ke Kompolnas?

Saya sampaikan kalau memang tidak benar pemberitaannya silakan gunakan hak jawab, yang penting melakukan klarifikasi

Bagaimana seharusnya Polri menyikapi isu rekening tersebut?

Ada stigma pejabat Polri takut intervensi opini publik. Kenapa harus takut? pertanggungjawabkan saja, sehingga publik tidak mudah menuduh. Anggota polri tidak perlu ketakutan, kalau tidak benar tegur saja jangan menyembunyikan diri. Polri juga terbuka, kemudian memberi akses kalau ada proses hukum, kalau tidak benar memberikan perlindungan hukum.

Apakah Anda menilai kasus rekening jenderal ini terkait pemilihan Kapolri?

Tidak, ini saya sudah dengar beberapa bulan lalu. Tidak ada kaitan, lagipula tidak semua nama masuk dalam nama calon.

Menurut Kompolnas bagaimana hubungan jenderal polisi dan pengusaha?

Boleh, yang tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, misalnya ikut bisnis, itu tidak ada aturannya.

Bagaimana tanggapan Kompolnas soal reserse yang dituding rentan penyimpangan?

94,5 persen keluhan yang masuk ke Kompolnas terkait reserse. Nah, saat ini Polri sedang mengumpulkan 7.800 reserse secara periodik di Sukabumi, mereka dilatih untuk reformasi Polri. Kita harus hargai upaya ini.
(ndr/fay) (sumber:detik.com)