Jakarta (addakwah.com) - Munas MUI telah usai dan ditutup oleh wapres Boediono, setidaknya ada beberapa rekomendasi. Rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) VIII juga menyoroti masalah politik. Di bidang tersebut, MUI meminta pemerintah meninjau ulang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah.
"MUI mengusulkan agar pihak DPR dan pemerintah secara serius meninjau ulang sistem pemilukada," kata Ketua Bidang Dakwah MUI Amrullah Ahmad.
Hal itu dikatakan dia saat membaca butir G rekomendasi MUI itu di depan Wakil Presiden Boediono saat penutupan Munas di Twin Plaza Hotel, Jl Gatot Subroto, Jakarta Barat, Rabu (28/7/2010).
...MUI mengusulkan agar pihak DPR dan pemerintah secara serius meninjau ulang sistem pemilukada," kata Ketua Bidang Dakwah MUI Amrullah Ahmad...
Menurut Amrullah, fenomena pemilihan pemimpin secara langsung di tingkat daerah ternyata menimbulkan praktek kapitalisme dan liberalisme dalam perpolitikan. Praktek tersebut membawa sejumlah dampak buruk.
Pertama, terjadinya dominasi pemilik modal kuat dalam pemilukada tanpa mempertimbangkan kapabilitas, kapasitas, dan intergritas calon. Kedua, terjadinya konflik horizontal antar pendukung calon akibat cara-cara yang liberal dan pragmatis dalam pemilukada.
"Ketiga, terjadi pemborosan keuangan negara dan masyarakat yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutupnya.
SBY Prihatin Demokrasi Mahal
Sebelumnya, jauh-jauh hari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa prihatin dan mengeluhkan terhadap pelaksanaan Pilkada di sejumlah daerah karena ongkos demokrasi yang terlampau mahal.
..."Satu keprihatinan dan kecemasan kalau politik dan demokrasi kita ini menjadi sesuatu yang amat mahal...
"Satu keprihatinan dan kecemasan kalau politik dan demokrasi kita ini menjadi sesuatu yang amat mahal. Ini bukan jadi rahasia lagi kalau orang mencemaskan pilkada saja biayanya sangat tinggi," ujar Presiden SBY.
Hal itu diungkapkan Presiden, saat menerima Pengurus Pusat ICMI di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (18/3/2010).
MUI Jatim Desak Pilihan Langsung Dihapus
Memang mahalnya ongkos demokrasi ini disorot MUI Jatim dalam Munas MUI yang ditutp hari ini. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengusulkan kepada pemerintah untuk menghapus pemilihan gubernur secara langsung karena fungsi gubernur hanya koordinator wilayah.
...Pilkada langsung selama ini seolah-olah demokratis, tapi pemenang sebenarnya adalah pemodal, karena itu harus dievaluasi," kata Ketua Umum MUI Jatim KH Abdusshomad Bukhori...
"Terus-terang, pilkada langsung selama ini seolah-olah demokratis, tapi pemenang sebenarnya adalah pemodal, karena itu harus dievaluasi," kata Ketua Umum MUI Jatim KH Abdusshomad Bukhori, Jumat (23/7).
Ia mengemukakan hal itu ketika dikonfirmasi tentang usulan MUI Jatim dalam Musyawarah Nasional (Munas) MUI di Jakarta pada 25-28 Juli.
Menurut dia, pilkada langsung perlu dievaluasi dengan tatacara pemilihan yang lebih meminimalkan penodaan demokrasi, seperti syarat "incumbent" (pejabat kini) untuk mundur sejak saat pencalonan, pernah mengikuti Lemhannas, pertimbangan moralitas dari MUI, dan sebagainya.
"Evaluasi pilkada akan menghindarkan masyarakat dari benturan fisik dan pemborosan dana, karena itu kami mengusulkan pilgub untuk dievaluasi paling dahulu," katanya. (Ibnudzar/dbs)(sumber: voa-islam.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar