FORMAPPI: Berslogan Peduli, PKS Bukan Partai yang Peduli Lagi

Jakarta (voa-islam.com) - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang menilai, belakangan ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak ada bedanya dengan partai-partai lainnya. Dia mengatakan, jika PKS tidak segera kembali ke jatidirinya sebagai partai yang peduli, maka akan mengalami krisis kepercayaan.

"Semula saya berharap banyak kepada PKS sebagai partai peduli dan yang akan membawa perubahan di DPR. Tapi dalam perjalanan waktu, bukannya DPR bertambah baik, malah PKS sendiri hanyut dalam glamor bersama anggota DPR lainnya. Kita mengalami krisis kepercayaan pada PKS," tegas Sebastian, di press room DPR, Jumat (5/11).

Kepedulian yang diusung PKS, lanjutnya, ternyata sebatas peduli dalam masa-masa kampanye saja. Begitu kampanye usai, PKS kurang lebih sama dengan partai-partai lainnya.

Dalam pro-kontra kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri misalnya. Sebastian juga menyatakan, sama sekali tidak ada respon Fraksi PKS sebagai reaksi atas desakan masyarakat agar kunker itu dihentikan karena bangsa ini sedang berduka. "Jangan-jangan anggota Fraksi PKS yang paling banyak melakukan kunker itu. Jelas itu akan merugikan citranya sebagai partai peduli," kata Sebastian.

...Tapi dalam perjalanan waktu, bukannya DPR bertambah baik, malah PKS sendiri hanyut dalam glamor bersama anggota DPR lainnya. Kita mengalami krisis kepercayaan pada PKS," tegas Sebastian...

Lebih lanjut, dia terang-terangan memuji sikap Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam merespon tuntutan masyarakat agar anggota dewan tidak plesiran ke luar negeri. "Begitu masyarakat memprotes kunker ke luar negeri, pimpinan Partai PAN langsung memperingatkan seluruh anggota fraksinya di DPR untuk tidak berangkat ke luar negeri. Padahal sebagai partai yang mengklaim partai peduli, larangan itu mestinya pertama kali ke luar dari PKS. Ternyata tidak," ungkap Sebastian.

Selain memuji partai berlambang matahari itu, Sebastian Salang juga menantang agar PAN berani memberikan sanksi bagi anggotanya yang juga memaksakan diri ke luar negeri. "Kita apresiasi sikap PAN dalam menghentikan kunker anggota fraksinya ke luar negeri. Tapi rakyat saat ini menunggu, apakah PAN bisa memberikan sanksi bagi anggotanya yang ternyata tidak mengindahkan pelarangan itu. Ini pembelajaran penting bagi seluruh partai politik," kata Sebastian.

Hati Politisi Senayan Itu Najis

Suara miring tentang kunjungan kerja DPR ke luar negeri terus bermunculan. Sosiolog dari Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tamagola, menilai kepergian sejumlah anggota DPR di saat Indonesia tengah dirundung bencana sudah diluar akal dan perasaan.

"Ibaratnya, hatinya sudah najis," ujar Tamrin saat tampil pada diskusi yang mengangkat tema "Studi Banding: Prosedur Atau Kebutuhan Jalan-jalan?" di pressroom DPR RI, Jumat (5/11).

Menurut Tamrin, kunjungan ke luar negeri sebenarnya lebih tepat sebagai upaya untuk membungkam parlemen agar tidak kritis terhadap pemerintah. Ia mencontohkan saat masih bekerja di Kementrian Riset dan Teknologi.

Saat Hatta Radjasa dipilih oleh Megawati menjadi Menristek, kata Tamrin, langsung muncul permintaan dari politisi di Senayan tentang studi banding ke Korea Selatan. Hatta pun dalam sebuah rapat di internal Kementrian Ristek menyinggung soal itu.

..."Saya melarang anggota saya dan meminta mereka untuk memutuskan sesuai hati nurani untuk tidak melakukan kunker selama bencana ini...

"Awalnya saya pikir itu hanya sekedar guyonan. Ternyata itu diusulkan lagi di rapat selanjutnya. Ternyata ini tenanan (beneran). Hatta menanyakan alokasi anggaran untuk anggota DPR ke Korsel," ucap Thamrin sambil geleng-geleng kepala.

Sementara Wakil Ketua DPR yang juga Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan, mengatakan, sudah selayaknya partai politik bertindak lebih tegas terhadap perilaku kadernya di legislatif yang kerap menuai kritik masyarakat. Taufik pun mencontohkan kebijakan PAN yang akan mengambil tindakan tegas terhadap kadernya yang melancong ke luar negeri saat di dalam negeri banyak bencana.

"Saya melarang anggota saya dan meminta mereka untuk memutuskan sesuai hati nurani untuk tidak melakukan kunker selama bencana ini. Untuk itu saya kira perlu juga merevisi UU MD 3 UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) agar membatasi kunker ke luar negeri di saat situasi seperti ini misalnya," cetusnya.

Sedangkan Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan, ada atau tidak ada bencana memang sudah selayaknya tata cara penyusunan agenda kunker DPR ke luar negeri dievaluasi. Alasan Muzani, karena selama ini perencanaan kunker di kesekjenan DPR selalu bermasalah.

"Kami yang di Komisi I saja (urusan luar negeri) kalau tidak urgent tidak berangkat ke luar negeri. Sehingga jangan sampai DPR ini disebut badak bebal," tandasnya. (LieM/jpo)