Jakarta (addakwah.com) - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan pemerintah Indonesia menginginkan penyelidikan internasional atas serangan Israel dan akan berusaha menarik negara itu untuk mengambil tanggung jawab.
"Kami menginginkan penyelidikan imparsial, transparan dan penyelidikan netral yang sesuai dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melihat akuntabilitas Israel," kata Menlu Marty di Jakarta, Jumat.
Ada beberapa tipe akuntabilitas yang Israel hadapi seperti tanggung jawab politik bila hal tersebut dibawa oleh DK PBB dan sanksi hukum internasional dijatuhkan di Pengadilan Internasional, katanya.
"Tetapi fakta menunjukkan bahwa Israel terlihat tidak ingin menindaklanjuti kasus tersebut ke hadapan hukum internasional. Mereka terlihat mengambil tanggung jawab politik melalui DK PBB," kata Marty.
Menlu Marty juga mengatakan DK PBB telah membentuk penyelidikan yang tetap berjalan hingga sekarang.
Ia juga menyinggung proses pengiriman barang kemanusiaan melalui Mesir, yang hanya memperbolehkan bantuan kemanusiaan atau pekerja kemanusiaan saja ke Jalur Gaza, tidak bisa keduanya sekaligus, supaya tidak perlu berurusan dengan Israel.
"Bukan kebijakan kami yang memutuskan hanya barang kemanusiaan atau pekerja kemanusiaan saja yang masuk. Itu tanyakan saja kepada pemerintah Mesir," ujar Marty.(*) (sumber: antaranews
"Kami menginginkan penyelidikan imparsial, transparan dan penyelidikan netral yang sesuai dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melihat akuntabilitas Israel," kata Menlu Marty di Jakarta, Jumat.
Ada beberapa tipe akuntabilitas yang Israel hadapi seperti tanggung jawab politik bila hal tersebut dibawa oleh DK PBB dan sanksi hukum internasional dijatuhkan di Pengadilan Internasional, katanya.
"Tetapi fakta menunjukkan bahwa Israel terlihat tidak ingin menindaklanjuti kasus tersebut ke hadapan hukum internasional. Mereka terlihat mengambil tanggung jawab politik melalui DK PBB," kata Marty.
Menlu Marty juga mengatakan DK PBB telah membentuk penyelidikan yang tetap berjalan hingga sekarang.
Ia juga menyinggung proses pengiriman barang kemanusiaan melalui Mesir, yang hanya memperbolehkan bantuan kemanusiaan atau pekerja kemanusiaan saja ke Jalur Gaza, tidak bisa keduanya sekaligus, supaya tidak perlu berurusan dengan Israel.
"Bukan kebijakan kami yang memutuskan hanya barang kemanusiaan atau pekerja kemanusiaan saja yang masuk. Itu tanyakan saja kepada pemerintah Mesir," ujar Marty.(*) (sumber: antaranews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar