Jakarta (addakwah.com) - Empat belas tahun sudah peristiwa berdarah Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) di kantor DPP PDI, Jl Diponegoro 58, Jakarta Pusat terjadi. Namun, luka para korban masih belum terobati sampai kebenaran mengenai tragedi tersebut terungkap.
Tepat pada peringatan ke empat belas tahun, para korban menuntut Presiden membuka tabir gelap tragedi tersebut.
"Kami minta pada Presiden untuk membuka tabir gelap tragedi ini. SBY harus berani membongkar dalang pelaku pelanggaran HAM berat ini. Terlebih saat itu ia juga menjadi salah satu orang yang terlibat. Ia harus berani bertanggung jawab," kata ketua Forum Komunikasi Kerukunan 124, Arnoldus Noldy, usai acara peringatan 14 tahun tragedi 27 di bekas Kantor DPP PDI, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (27/7/2007).
Pemerintah, terutama SBY, menurut Noldy mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengungkap tragedi ini. Kalau tidak, artinya pemerintah sudah mengkhianati masyarakat.
"Kenapa sampai sudah empat belas tahun, peristiwa ini masih terombang-ambing? Makanya harus segera diselesaikan, kalau tidak ini pengkhianatan pada masyarakat. Sampai saat ini, hukum kita masih jalan di tempat," kata dia.
Sambil mengenang kejadian yang dialaminya empat belas tahun silam, Noldy mengatakan, ia dan 123 korban lainnya sudah dilukai keadilannya. Kejadian ini telah merenggut nama baik mereka.
"Saat itu, kami sedang menjaga kantor DPP PDIP sebagai Satgas Pendukung Megawati yang dinyatakan menang sebagai Ketua Umum PDIP hasil kongres Surabaya. Tapi mereka, penguasa yang kejam berusaha mengambil alih kantor kami dengan cara yang anarkis. Kami dilempari batu, banyak yang tewas tanpa jejak. Dan kami 124 orang yang hidup malah dijadiakn tersangka. Bayangkan, kami yang diserang, malah kami yang dijadikan tersangka? Apa itu yang namanya keadilan? " keluh Noldy.
Menurut Noldy, saat itu Presiden SBY yang tengah menjabat sebagai Kasdam Jaya juga memiliki andil atas terjadinya tragedi tersebut.
"Ini konspirasi dari pemerintah Orde Baru. Dan SBY juga ikut di sana, sudah seharusnya dia bertanggung jawab," ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta agar jenderal-jenderal yang diduga terlibat segera diusut.
"Tidak hanya SBY, tapi semua jenderal-jenderal yang terlibat harus segera diusut mereka harus bertanggung jawab. Pemerintah juga harus mengembalikan nama baik kami para korban yang malah dijadikan tersangka. Nama kami sudah cacat di mata hukum atas tuduhan yang tidak kami lakukan," kata dia.
(ayu/nwk)(sumber: addakwah.com)
Tepat pada peringatan ke empat belas tahun, para korban menuntut Presiden membuka tabir gelap tragedi tersebut.
"Kami minta pada Presiden untuk membuka tabir gelap tragedi ini. SBY harus berani membongkar dalang pelaku pelanggaran HAM berat ini. Terlebih saat itu ia juga menjadi salah satu orang yang terlibat. Ia harus berani bertanggung jawab," kata ketua Forum Komunikasi Kerukunan 124, Arnoldus Noldy, usai acara peringatan 14 tahun tragedi 27 di bekas Kantor DPP PDI, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (27/7/2007).
Pemerintah, terutama SBY, menurut Noldy mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengungkap tragedi ini. Kalau tidak, artinya pemerintah sudah mengkhianati masyarakat.
"Kenapa sampai sudah empat belas tahun, peristiwa ini masih terombang-ambing? Makanya harus segera diselesaikan, kalau tidak ini pengkhianatan pada masyarakat. Sampai saat ini, hukum kita masih jalan di tempat," kata dia.
Sambil mengenang kejadian yang dialaminya empat belas tahun silam, Noldy mengatakan, ia dan 123 korban lainnya sudah dilukai keadilannya. Kejadian ini telah merenggut nama baik mereka.
"Saat itu, kami sedang menjaga kantor DPP PDIP sebagai Satgas Pendukung Megawati yang dinyatakan menang sebagai Ketua Umum PDIP hasil kongres Surabaya. Tapi mereka, penguasa yang kejam berusaha mengambil alih kantor kami dengan cara yang anarkis. Kami dilempari batu, banyak yang tewas tanpa jejak. Dan kami 124 orang yang hidup malah dijadiakn tersangka. Bayangkan, kami yang diserang, malah kami yang dijadikan tersangka? Apa itu yang namanya keadilan? " keluh Noldy.
Menurut Noldy, saat itu Presiden SBY yang tengah menjabat sebagai Kasdam Jaya juga memiliki andil atas terjadinya tragedi tersebut.
"Ini konspirasi dari pemerintah Orde Baru. Dan SBY juga ikut di sana, sudah seharusnya dia bertanggung jawab," ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta agar jenderal-jenderal yang diduga terlibat segera diusut.
"Tidak hanya SBY, tapi semua jenderal-jenderal yang terlibat harus segera diusut mereka harus bertanggung jawab. Pemerintah juga harus mengembalikan nama baik kami para korban yang malah dijadikan tersangka. Nama kami sudah cacat di mata hukum atas tuduhan yang tidak kami lakukan," kata dia.
(ayu/nwk)(sumber: addakwah.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar